Polisi Cina Minta Pemilik Hotel Tolak Tamu dari 5 Negara Ini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi masyarakat Cina. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

    Ilustrasi masyarakat Cina. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

    TEMPO.CO, Beijing - Kepolisian Cina di Guangzhou telah memerintahkan pemilik hotel murah di negara itu untuk tidak menerima tamu dari lima negara yang penduduk mayoritasnya muslim. Negara-negara yang dimaksud adalah Pakistan, Suriah, Irak, Turki, dan Afganistan.

    Tiga pengelola hotel di Guangzhou membenarkan adanya perintah dari polisi yang diterima sejak awal Maret itu. Kebetulan hotel yang mereka kelola tarifnya hanya sekitar US$ 23 (Rp 300 ribu) per malam.

    "Tidak jelas alasannya. Kami hanya diberi tahu untuk tidak menerima mereka," kata salah seorang pekerja hotel, seperti dilansir Channel News Asia pada 26 Agustus 2016. Instruksi dari polisi itu hanya ditujukan kepada hotel-hotel dengan biaya sewa kamar yang murah.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lu Kang, mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak pernah mengeluarkan instruksi yang beredar di Guangzhou tersebut. "Saya belum pernah mendengar bahwa ada kebijakan ini di Cina. Pemerintah tidak pernah secara resmi mengeluarkan kebijakan seperti itu," kata Lu.

    Hingga saat ini, Pemerintah Kota Guangzhou dan pihak kepolisian di kota tersebut tidak bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi ihwal informasi itu. Guangzhou adalah ibu kota Provinsi Guangdong dan merupakan rumah bagi populasi asing yang cukup besar. Kebanyakan para pendatang itu adalah pedagang dari Afrika.

    Cina memiliki populasi muslim. Di antaranya tinggal di wilayah Xinjiang yang sering dilanda aksi kekerasan. Secara politik, Cina dikenal sebagai rekan baik negara-negara muslim, khususnya negara-negara kaya minyak Timur Tengah. Bahkan Negara Tirai Bambu ini telah bertahun-tahun memiliki hubungan dekat dengan Pakistan.

    CHANNEL NEWS ASIA | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.