Hakim Perintahkan E-Mail Hillary Clinton Soal Benghazi Dibuka

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hillary Clinton saat memberi penjelasan tentang penyerangan di Benghazi, Libya, di depan anggota Senat.

    Hillary Clinton saat memberi penjelasan tentang penyerangan di Benghazi, Libya, di depan anggota Senat.

    TEMPO.CO, Washington - Hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Florida Selatan memerintahkan Kementerian Luar Negeri membuka surat elektronik atau e-mail Hillary Clinton dan Gedung Putih sejak 2012 hingga 2013 yang terkait dengan serangan bersenjata ke kompleks diplomatik Amerika Serikat di Benghazi, Libya.

    Perintah hakim ini untuk merespons permohonan kelompok pemantau Judicial Watch yang menggugat Kementerian Luar Negeri dan Clinton sebagai Menteri Luar Negeri Amerika saat serangan ke kompleks diplomatik Amerika terjadi. Judicial Watch mengajukan permohonan itu merujuk pada Undang-Undang Kebebasan Informasi.

    Hakim William Dimitrouleas meminta surat elektronik itu dibuka pada 13 September mendatang, seperti dilansir Reuters, Kamis, 25 Agustus 2016.  

    Peristiwa serangan bersenjata ke kompleks diplomatik Amerika terjadi pada 11 September 2012 malam. Segerombolan orang bersenjata menembaki gedung dan membakarnya. Duta Besar Amerika untuk Libya, J. Christopher Stevens; anggota staf informasi Kementerian Luar Negeri Amerika, Sean Smith; dan dua anggota pasukan Angkatan Laut Amerika (SEALs) tewas.

    Pada awal Agustus, Biro Investigasi Federal Amerika (FBI) menyelidiki 14.900 surat elektronik yang keluar dan masuk dari akun e-mail pribadi Clinton saat wanita itu menjabat Menteri Luar Negeri Amerika.

    Clinton dikecam karena menggunakan e-mail pribadi dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri Amerika dari 2009 sampai 2013.

    Masyarakat Amerika menguji kepercayaan mereka terhadap Clinton, yang menjadi kandidat Presiden Amerika dari Partai Demokrat. Ia bertarung melawan Donald Trump, kandidat presiden dari Partai Republik.

    Atas temuan FBI, Clinton menyatakan tidak mengetahui e-mail yang dikirimnya atau diterimanya lewat akun pribadi bersifat rahasia. Clinton kemudian menyatakan permintaan maaf. "Saya bertanggung jawab," tutur Clinton.

    REUTERS | WASHINGTON POST | MARIA RITA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.