Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Theresa May, Perdana Menteri Inggris Pengganti David Cameron

Editor

Pruwanto

image-gnews
Theresa May, salah satu kandidat PM Inggris. REUTERS/Dylan Martinez
Theresa May, salah satu kandidat PM Inggris. REUTERS/Dylan Martinez
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Inggris Theresa May akan menggantikan David Cameron sebagai perdana menteri. Ia rencananya dilantik pada Rabu, 13 Juli 2016.

"Saya merasa terhormat terpilih oleh Partai Konservatif menjadi pemimpin mereka," kata May seperti dikutip dari Reuters. Saat ini, Partai Konservatif masih menjadi partai terkuat di Inggris.

Setelah David Cameron mundur, kursi perdana menteri diperebutkan oleh May dan Menteri Junior di Departemen Energi dan Perubahan Iklim, Andrea Leadsom. Pada Senin kemarin, di luar dugaan publik Inggris, Leadsom mundur dari persaingan, dan balik mendukung May.

May, 59 tahun, merupakan politikus pendukung Brexit pada referendum akhir bulan lalu. Ia menyatakan pilihan Inggris keluar dari Uni Eropa akan berbuah manis. "Brexit berarti Brexit, dan kita akan membuatnya sukses," tutur May.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Cameron mundur sebagai perdana menteri pada 24 Juni lalu. Keputusan Cameron dilandasi hasil jejak pendapat yang menunjukkan para pemilih ingin Inggris keluar dari Uni Eropa. (Baca: 1.000 Pengacara Surati David Cameron Agar Batalkan Brexit)

Sebelum menjadi calon perdana menteri dari Partai Konservatif, May menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Inggris sejak 2010. Jika resmi diangkat, May akan menjadi Perdana Menteri Inggris wanita kedua setelah Margaret "Iron Lady" Thatcher.

EGI ADYATAMA | BBC | REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya

14 jam lalu

Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ina Lepel saat mengunjungi di kantor Tempo, Palmerah, Jakarta Barat, Senin, 13 Mei 2024. Kunjungan tersebut untuk bersilaturahmi serta wawancara khusus tentang Undang-undang Imigrasi Terampil/ Skilled Immigration Act (FEG).  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya

Berikut peraturan baru untuk mempermudah proses mencari kerja di Jerman bagi warga negara di luar Uni Eropa.


Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau panen raya jagung di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada Senin, 22 April 2024.  Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.


Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

11 hari lalu

PLTS IKN 50 MW berdiri di lahan seluas 80 hektare. Total panel surya yang digunakan dalam PLTS tersebut mencapai 21.600 panel surya. ANTARA/HO-PLN
Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

Delegasi Uni Eropa mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk penjajakan peluang investasi.


Uni Eropa Cemas TikTok Lakukan Pelanggaran

13 hari lalu

Logo TikTok (tiktok.com)
Uni Eropa Cemas TikTok Lakukan Pelanggaran

Ursula von der Leyen mengakui TikTok telah menimbulkan ancaman, namun dia tidak menjelaskan lebih detail.


Invasi Rusia di Ukraina Dorong Kemungkinan Ekspansi Uni Eropa

15 hari lalu

Bendera besar Uni Eropa terletak di tengah Lapangan Schuman di luar markas besar Komisi Eropa di Brussels, Belgia, 8 Mei 2021. REUTERS/Yves Herman
Invasi Rusia di Ukraina Dorong Kemungkinan Ekspansi Uni Eropa

Presiden Dewan Eropa mengatakan invasi Rusia ke Ukraina akan memberi dorongan bagi upaya Uni Eropa untuk menerima lebih banyak anggota.


Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

17 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

Amerika Serikat diklaim mendukung penundaan kebijakan UU Anti Deforestasi Uni Eropa yang dianggap merugikan sawit Indonesia.


Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

18 hari lalu

Orang-orang bekerja untuk memindahkan jenazah warga Palestina yang terbunuh selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 21 April 2024. REUTERS/  Ramadhan Abed
Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

Pemblokiran Israel terhadap penyelidik internasional memasuki Jalur Gaza menghambat penyelidikan independen atas kuburan massal yang baru ditemukan


Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

18 hari lalu

Mykola Solsky. wikipedia.org
Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar


BNPT Apresiasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa

19 hari lalu

BNPT Apresiasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa

Indonesia menjadi role model upaya penanggulangan terorisme. Uni Eropa sangat ingin belajar dari Indonesia.


Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

25 hari lalu

Iran: Sanksi Dicabut atau Tak Ada Kesepakatan Nuklir
Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.