Rakyat Selandia Baru Referendum Pilih Bendera Baru  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bendera baru Selandia Baru. bbc.com

    Bendera baru Selandia Baru. bbc.com

    TEMPO.CO, Wellington-Sekitar 1,5 juta warga Selandia Baru  hari ini, 3 Maret 2016. memberikan suaranya untuk memilih bendera resmi negara mereka.Perdana Menteri Selandia Baru John Key yang menggagas pergantian bendera.

    Key beralasan  bendera yang ada sekarang dianggap teramat mirip dengan Australia. Selain itu, lambang Inggris di bendera itu seolah menunjukkan Selandia Baru masih jajahan Inggris. Padahal Selandia Baru sudah lama jadi negara merdeka.

    Baca juga: Puing Boeing 777 Ditemukan di Mozambik, Diduga Milik MH370 

    Bendera dengan lambang Inggris dan bintang merah sebanyak empat buah dengan warna dasar biru tua resmi dipergunakan pada tahun 1902.   

    Sebagai alternatifnya, seperti dikutip dari BBC, 3 Maret 2016, rakyat Selandia baru ditawari bendera dengan sejumlah desain yang menggambarkan kekhasan negara itu. Seperti daun pakis perak, burung Kiwi, dan domba.

    Ada lima desain yang terpilih dari lebih 10 ribu disain untuk dipilih rakyat Selandia Baru dalam referendum hari ini.

    Baca juga: Dewan Keamanan PBB Jatuhkan Sanksi Terberat ke Korea Utara

    Dalam satu wawancara dengan Radio New Zealand Senin lalu, John Key meminta rakyat Selandia Baru untuk menggunakan kesempatan ini. "Jika mereka tidak memberikan suara untuk perubahan ini sekarang, mereka tidak akan pernah lagi memiliki peluang hingga kami menjadi republik," kata Key.

    Pemilihan lambang negara itu tak lepas dari kritik. Selain dianggap tidak perlu, juga termasuk biaya yang dikeluarkan yakni mencapai US$ 18 juta atau Rp 238 miliar dinilai terlalu mahal.  

    Hasil dari referendum  akan diumumkan pada 24 Maret 2016.

    AL JAZEERA | BBC | MARIA RITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.