TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengambil "sikap sangat menyayangkan" untuk menanggapi peluncuran roket jarak jauh Korea Utara.
"Pemerintah Indonesia sangat menyayangkan bahwa imbauan masyarakat internasional, agar RDRK tidak melaksanakan peluncuran uji coba roket jarak jauh untuk membawa satelit, tidak diindahkan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Christiawan Nasir, dalam siaran pers, Ahad, 7 Februari 2016. RDRK atau Republik Demokratik Rakyat Korea adalah nama resmi Korea Utara.
Menurut pemerintah RI, tindakan tersebut telah melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) Nomor 1718 Tahun 2006, Nomor 1874 Tahun 2009, dan Nomor 2087 Tahun 2013 serta telah menciptakan ketegangan di kawasan.
Lebih lanjut, pemerintah Indonesia mendesak Korea Utara menghormati dan mematuhi Resolusi DK PBB, menahan diri dari tindakan-tindakan provokasi, serta mengimbau semua pihak untuk mengambil langkah-langkah guna menurunkan ketegangan.
Korea Utara meluncurkan roket jarak jauh dari lokasi peluncuran Dongchang-ri, Ahad, 7 Februari 2016. Negeri komunis tersebut telah mengumumkan bahwa peluncuran itu bertujuan menaruh satelit observasi ke orbit, tapi dunia menganggapnya sebagai upaya menutupi uji coba rudal balistik antarbenua.
Pyongyang memperingatkan roket tahap pertama akan jatuh di laut barat di Laut Cina Timur, dan di Laut Filipina.
Sebelumnya, disebutkan peluncuran akan dilakukan pada 8-25 Februari, tapi kemudian dimajukan rentang waktunya menjadi 7-14 Februari.
Roket yang ditembakkan pada Ahad itu diyakini memiliki jangkauan lebih dari 10 ribu kilometer dan mampu mencapai daratan Amerika Serikat.
Korea Selatan dan Amerika Serikat mengutuk keras peluncuran roket tersebut. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengharapkan sanksi yang lebih keras untuk memastikan Korea Utara menghentikan ambisi nuklirnya.
NATALIA SANTI | YONHAP
