Karena Demo Meningkat, Norwegia dan Denmark Tarik Bantuan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Stockholm: Stasiun Televisi Norwegia (NRK) melaporkan adanya penarikan sejumlah organisasi kemanusiaan Norwegia di beberapa negara muslim sejak Kamis (9/2) lalu. Langkah tersebut dilakukan disebabkan meningkatnya demonstrasi atas pemuatan kartun Nabi Muhammad. Mereka mengkhawatirkan eskalasi kekerasan yang semakin meningkat. Beberapa organisasi seperti Palang Merah, Bantuan Masyarakat Norwegia, Bantuan Gereja, dan Dewan yang mengurusi pengungsi di Norwegia telah mengubah strategi bantuannya, seiring maraknya protes atas kartun tersebut. Sejumlah negara yang kemungkinan terkena dampak dari penarikan bantuan Norwegia tersebut, yakni korban gempa bumi di Pakistan, pengungsi Somalia dan Sudan, termasuk juga korban bencana tsunami di Aceh, Indonesia. Tanpa kecuali, organisasi-organisasi Denmark pun menarik bantuannya dari sejumlah negeri muslim. "Ini tragis, tapi kami harus mengutamakan keselamatan warga kami," kata Thomas Ravn-Pedersen, Kepala Divisi Informasi Persekutuan Gereja Denmark. Ini merupakan peristiwa bersejarah bagi komunitas sosial di Norwegia. Sebelumnya, mereka sama sekali tidak pernah menjadi target serangan ataupun menarik bantuan dari negeri-negeri yang mereka bantu. Mereka juga terpaksa menarik relawan asal Norwegia dari Hebron, Tepi Barat, karena kantor pusat relawan internasional itu menjadi sasaran para demonstran. Para relawan ini tergabung dalam Temporary International Presence in Hebron (TIPH/Relawan Internasional di Hebron) yang berjumlah 73 relawan. Dari jumlah tersebut, sekitar 21 relawan berasal dari Norwegia. Ketua TIPH, Arnstein Oeverkil, kepada NRK mengatakan bahwa penarikan para relawan ini sudah selayaknya dilakukan. Xinhuanet

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.