Standar Ganda Macron Antara Poster Satire Adolf Hitler dan Kartun Nabi Muhammad

Presiden Prancis Emmanuel Macron menggugat pembuat poster yang menggambarkan dirinya sebagai Adolf Hitler sebagai bagian dari kampanye menentang vaksinasi wajib virus corona, di samping slogan "Patuh: Ikut Vaksinasi!" [Daily Mail]

TEMPO.CO, Jakarta - Tindakan Presiden Prancis Emmanuel Macron menggugat pembuat poster satire yang menggambarkan dirinya sebagai Adolf Hitler dianggap standar ganda dengan membandingkan pada kontroversi kartun Nabi Muhammad.

Reklami satire Macron menunjukkan kepala negara berusia 43 tahun itu dengan pita lengan Swastika, serta seragam Third Reich (Kekaisaran Ketiga Jerman) dan kumis sikat gigi hitam, dikutip dari Daily Mail, 1 Agustus 2021.

Gambar itu dipajang di Prancis Selatan awal bulan ini sebagai penolakan atas vaksinasi wajib, termasuk di kota pelabuhan Mediterania Toulon, di sebelah slogan "Patuh: Ikutlah Vaksinasi!".

Di semua poster, simbol Nazi telah digantikan oleh LREM, yang merujuk pada partai Macron, Rebublic on the Move.

Pengacara Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengambil tindakan hukum terhadap pembuat papan reklame setelah poster itu dipajang di Prancis Selatan awal bulan ini.

Menurut Reuters, Michel-Ange Flori, pemilik bisnis periklanan jalanan Prancis, memutuskan untuk menggunakan beberapa papan reklamenya untuk satire politik, dengan memasang gambar yang menunjukkan Presiden Emmanuel Macron berpakaian seperti Adolf Hitler.

Pengacara pribadi Macron dan partainya kini telah mengajukan pengaduan hukum yang menuduh bahwa penggambaran itu adalah penghinaan publik, dan Flori mengatakan dia telah dihubungi oleh polisi yang bertindak atas pengaduan tersebut.

Floris memiliki sekitar 400 papan iklan di Prancis Selatan, dan sering menggunakannya untuk menyampaikan kritik yang menimbulkan kontroversi.

Tetapi reklami Macron telah menarik perhatian publik di mana Prancis menarik garis samar antara kebebasan berekspresi dan bersikap ofensif.

Presiden Prancis Emmanuel Macron (kanan) didampingi Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin berbicara menyusul serangan penikaman di pinggiran kota Conflans-Sainte-Honorine Paris, Prancis, Jumat, 16 Oktober 2020. Korban tewas beberapa hari setelah mengajar tentang sekularisme dan kontroversi seputar penerbitan kartun Nabi Muhammad oleh majalah satir Charlie Hebdo. Abdulmonam Eassa via REUTERS

Majalah satire Charlie Hebdo menerbitkan karikatur Nabi Muhammad, awalnya pada tahun 2006, yang dipandang sebagian besar Muslim sebagai penistaan agama. Negara Prancis membela hak Charlie Hebdo untuk menerbitkan kartun Nabi Muhammad atas dasar kebebasan berekspresi.

"Kami tidak akan menyerah pada kartun dan gambar, bahkan jika yang lain mundur," kata Macron pada 21 Oktober tahun lalu dalam pidatonya untuk menghormati guru sekolah Samuel Paty, yang dibunuh oleh seorang remaja Chechnya yang ingin membalas Paty karena memakai kartun Nabi Muhammad di kelas sebagai contoh kebebasan berekspresi.

Flori memasang papan reklame Macron sebagai tanggapan terhadap undang-undang yang diadopsi oleh parlemen bulan ini, yang melarang orang-orang dari beberapa tempat umum kecuali mereka sepenuhnya divaksinasi terhadap Covid-19 atau dapat menunjukkan tes negatif baru.

Beberapa penentang Macron mengatakan aturan itu menginjak-injak kebebasan sipil dan menuduh presiden bertindak seperti diktator, sementara pemerintah berpendapat bahwa perlu mendorong tingkat vaksinasi yang lebih besar.

Flori, yang papan reklamenya dipasang di sekitar wilayah rumahnya di selatan Prancis, mengatakan konsensus di negaranya ada di pihak Charlie Hebdo.

"Tetapi ketika itu adalah masalah mengolok-olok presiden dengan menggambarkannya sebagai seorang diktator, kemudian itu menjadi penistaan, maka itu tidak dapat diterima," katanya dalam sebuah wawancara dengan Reuters, meniru para pengkritiknya.

Jean Ennochi, pengacara Macron, mengatakan pengaduan hukum diajukan untuk Macron dalam kapasitas pribadi karena sifat ofensif dari perbandingan Presiden Republik dengan Adolf Hitler.

Seorang perwakilan partai Macron mengatakan telah mengajukan pengaduan terpisah yang menuduh penghinaan dan hasutan kebencian.

Pemerintahan Macron menolak berkomentar.

"Saya sama sekali tidak menyangka. Presiden akan mengadukan seorang warga negara Prancis," kata Flori.

"Saya karikatur," katanya. "Orang mungkin suka atau tidak suka, tapi semuanya sama saja, karikatur akan tetap karikatur."

Flori, yang mengindikasikan bahwa ia bermaksud untuk melawan pengaduan hukum, menulis di Twitter membandingkan kasusnya dengan kontroversi Charlie Hebdo, ketika majalah satire itu menggambar kartun Nabi Muhammad yang dikecam oleh umat Islam.

Floris mengatakan itu keterlaluan bahwa umat Islam bisa diejek dan dipermalukan berkat liberalisme 'Je Suis Charlie', tetapi kebebasan berekspresi tidak bisa digunakan untuk mengejek politisi yang berkuasa.

"Di Macron-land (Negeri ala Macron), menggambarkan sosok Nabi adalah sindiran, mengolok-olok Macron sebagai diktator adalah penghujatan," tulis Flori, Daily Mail melaporkan.

Baca juga: Presiden Prancis Jelaskan soal Publikasi Kartun Nabi Muhammad

REUTERS | DAILY MAIL






Mogok Nasional Kembali Lumpuhkan Prancis, Protes Macron soal Skema Pensiun

1 hari lalu

Mogok Nasional Kembali Lumpuhkan Prancis, Protes Macron soal Skema Pensiun

Massa buruh kembali menggelar mogok nasional di seluruh Prancis, menolak kebijakan reformasi pensiun Presiden Emmanuel Macron.


Mogok Nasional Nyaris Lumpuhkan Prancis

2 hari lalu

Mogok Nasional Nyaris Lumpuhkan Prancis

Serikat pekerja melancarkan mogok nasional untuk memprotes reformasi pensiun yang dicanangkan pemerintah.


Ditolak AS, Ukraina Minta Jet Tempur dari Prancis dan Polandia

2 hari lalu

Ditolak AS, Ukraina Minta Jet Tempur dari Prancis dan Polandia

Prancis dan Polandia tampaknya bersedia untuk menerima permintaan jet tempur dari Ukraina.


Begini Cara Mendapatkan Vaksin Booster Kedua, Apa Syaratnya?

3 hari lalu

Begini Cara Mendapatkan Vaksin Booster Kedua, Apa Syaratnya?

Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa pemberian vaksin booster kedua sudah bisa diperoleh masyarakat umum. Apa saja syaratnya?


Wisata Normal, Kasus Covid-19 Harian Yogyakarta Nyaris Nol

3 hari lalu

Wisata Normal, Kasus Covid-19 Harian Yogyakarta Nyaris Nol

Kasus harian yang muncul tak pernah melebihi tiga kasus dari seluruh temuan lima kabupaten/kota di DI Yogyakarta.


Momen BLACKPINK Foto Bersama Presiden Prancis hingga Petenis Roger Federer

3 hari lalu

Momen BLACKPINK Foto Bersama Presiden Prancis hingga Petenis Roger Federer

BLACKPINK mendapat pujian dari Ibu Negara Prancis, Brigitte Macron setelah bergabung memeriahkan konser amal yang digelar di Paris.


Jokowi Kembali Cerita Soal Kebijakan di Awal Pandemi Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Lockdown

4 hari lalu

Jokowi Kembali Cerita Soal Kebijakan di Awal Pandemi Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Lockdown

Untuk ketiga kalinya, Presiden Jokowi bercerita soal kebijakan yang dia ambil di awal pandemi Covid-19 dengan tidak menerapkan lockdown.


Kementerian Kesehatan Persiapkan Vaksinasi Covid-19 untuk Bayi dan Balita

4 hari lalu

Kementerian Kesehatan Persiapkan Vaksinasi Covid-19 untuk Bayi dan Balita

Kementerian Kesehatan akan melakukan upaya sosialisasi vaksinasi Covid-19 untuk balita kepada masyarakat.


Pengadilan Luksemburg Menangkan Malaysia Melawan Gugatan Rp224 Triliun

6 hari lalu

Pengadilan Luksemburg Menangkan Malaysia Melawan Gugatan Rp224 Triliun

Pengadilan Luksemburg memenangkan Malaysia dari keharusan membayar ganti rugi sebesar hampir Rp224 triliun terhadap keturunan Sultan Sulu


Cukup Istirahat usai Vaksinasi Booster Kedua untuk Kurangi Efeknya

6 hari lalu

Cukup Istirahat usai Vaksinasi Booster Kedua untuk Kurangi Efeknya

Pakar mengingatkan untuk cukup beristirahat agar efek usai vaksinasi booster kedua yang mungkin muncul tidak sampai mengganggu aktivitas.