Indonesia Jadi Anggota Negara Melanesia, Ini Alasannya

Reporter

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) membawa poster tuntutan saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, 24 Juni 2015. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak dan kebebasan menentukan nasib masyarakat Papua tanpa adanya intervensi dari militer serta menuntastan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO , Jakarta:Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Indonesia menjadi anggota terbaru Melanesian Spearhead Group. "Status kita meningkat dari observer menjadi Associate Member dI MSG," katanya saat dihubungi 26 Juni 2015.

Tata, sapaan Arrmanatha, mengatakan kenaikan Indonesia menjadi salah satu anggota sudah dibahas sejak lama. Pemerintah Indonesia menilai sudah waktunya, setelah tiga tahun sebagai observer, Indonesia menjadi salah satu anggota resmi komunitas regional itu.

Ada beberapa alasan Indonesia menaikan status keanggotaannya. Pertama, kata Tata, Indonesia memiliki 11 juta masyarakatanya yang keturunan Melanesia. "11 juta orang itu tersebar di 5 Provinsi Indonesia," katanya. Kelima provinsi itu adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Alasan lain dengan meningkatnya status keanggotaan Indonesia di komunitas itu adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan budaya. Menurut Tata, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi memberikan perhatian serius kepada komunitas wilayah itu.

Pemerintah ingin meningkatkan hubungan baik dengan warga keturunan Melanesia lain, khususnya yang menjadi anggota kelompok kawasan itu. "Indonesia juga ingin mengembangkan diri meningkatkan kerja sama di kawasan Pasifik untuk memajukan kawasan Timur Indonesia," katanya.

Kawasan Pasifik itu, dinilai pemerintah Indonesia sebagai salah satu kawasan yang cukup penting. "Berbagai program dan kerja sama sudah kami rancang. Salah satunya adalah kegiatan festival budaya Melanesian yang akan dilaksanakan bulan Oktober di Nusa Tenggara Timur," katanya.

Saat Indonesia menaikan statusnya menjadi anggota. Organisasi Papua Barat, atau kelompok pembebasan gerakan Papua Barat pun menjadi salah satu observer. Tata mengatakan Organisasi Papua Barat itu bukan organisasi Papua Merdeka yaitu kelompok masyarakat Indonesia yang berniat memisahkan diri dari Indonesia.


"West Papuan Organisations itu bukan OPM, tapi kelompok masyarakat keturunan Melanesia yang bukan merupakan bukan berwarga negara salah satu dari anggota Melanesian Spearhead group," katanya.

MITRA TARIGAN






Kementerian Luar Negeri Rusia Komentari Ucapan Jens Stoltenberg soal Pembakaran Al Quran

1 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Rusia Komentari Ucapan Jens Stoltenberg soal Pembakaran Al Quran

Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut menghormati pandangan orang-orang beragama dan memiliki keyakinan adalah tugas, bukan opini


Serangan Israel Meningkat, Retno Marsudi Pastikan Indonesia Dukung Perjuangan Palestina

1 hari lalu

Serangan Israel Meningkat, Retno Marsudi Pastikan Indonesia Dukung Perjuangan Palestina

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan dukungan Indonesia pada Palestina di tengah eskalasi serangan Israel.


Indonesia Minta PBB Desak Israel Hormati Hak Palestina

4 hari lalu

Indonesia Minta PBB Desak Israel Hormati Hak Palestina

Menurut Kemlu RI, tindakan brutal Israel terhadap Palestina semakin mempersulit tercapainya perdamaian di Timur Tengah.


Kemlu RI Panggil Duta Besar Belanda Terkait Pembakaran Al Quran

5 hari lalu

Kemlu RI Panggil Duta Besar Belanda Terkait Pembakaran Al Quran

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) telah memanggil Duta Besar Belanda menyusul aksi pembakaran Al Quran di Den Haag.


Deretan Reaksi terhadap Aksi Pembakaran Alquran di Swedia

8 hari lalu

Deretan Reaksi terhadap Aksi Pembakaran Alquran di Swedia

Aksi demonstran yang melakukan pembakaran Alquran di Swedia memicu reaksi dari berbagai negara


Duta Besar Indonesia untuk Italia Muhammad Prakosa Meninggal

14 hari lalu

Duta Besar Indonesia untuk Italia Muhammad Prakosa Meninggal

Duta Besar Prakosa pernah menjabat sebagai menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri.


Kemlu Perbarui Data WNI di Luar Negeri untuk Pemilu 2024

19 hari lalu

Kemlu Perbarui Data WNI di Luar Negeri untuk Pemilu 2024

Menlu Retno Marsudi menjamin hak pemilih WNI di luar negeri dipenuhi dengan terus memperbarui data.


Top 3 Dunia: Taiwan Marah Cina Latihan Tempur Lagi

19 hari lalu

Top 3 Dunia: Taiwan Marah Cina Latihan Tempur Lagi

Top 3 dunia pada 11 Januari 2023 Taiwan marah pada Cina karena kembali melakukan latihan militer untuk kedua kalinya dalam tempo kurang dari sebulan.


CSIS Pesimis Indonesia Bisa Terlibat Upaya Mendamaikan Rusia dan Ukraina

20 hari lalu

CSIS Pesimis Indonesia Bisa Terlibat Upaya Mendamaikan Rusia dan Ukraina

CSIS tidak melihat ada kemungkinan Indonesia untuk terlibat dalam mendamaikan perang Rusia di Ukraina.


Sepanjang 2022 Kementerian Luar Negeri Selesaikan 30 Ribu Kasus WNI Bermasalah

20 hari lalu

Sepanjang 2022 Kementerian Luar Negeri Selesaikan 30 Ribu Kasus WNI Bermasalah

Kementerian Luar Negeri RI melaporkan telah menyelesaikan 30 ribu kasus perlindungan WNI sepanjang 2022.