Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Jadi Anggota Negara Melanesia, Ini Alasannya

image-gnews
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) membawa poster tuntutan saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, 24 Juni 2015. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak dan kebebasan menentukan nasib masyarakat Papua tanpa adanya intervensi dari militer serta menuntastan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) membawa poster tuntutan saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, 24 Juni 2015. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak dan kebebasan menentukan nasib masyarakat Papua tanpa adanya intervensi dari militer serta menuntastan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Indonesia menjadi anggota terbaru Melanesian Spearhead Group. "Status kita meningkat dari observer menjadi Associate Member dI MSG," katanya saat dihubungi 26 Juni 2015.

Tata, sapaan Arrmanatha, mengatakan kenaikan Indonesia menjadi salah satu anggota sudah dibahas sejak lama. Pemerintah Indonesia menilai sudah waktunya, setelah tiga tahun sebagai observer, Indonesia menjadi salah satu anggota resmi komunitas regional itu.

Ada beberapa alasan Indonesia menaikan status keanggotaannya. Pertama, kata Tata, Indonesia memiliki 11 juta masyarakatanya yang keturunan Melanesia. "11 juta orang itu tersebar di 5 Provinsi Indonesia," katanya. Kelima provinsi itu adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Alasan lain dengan meningkatnya status keanggotaan Indonesia di komunitas itu adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan budaya. Menurut Tata, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi memberikan perhatian serius kepada komunitas wilayah itu.

Pemerintah ingin meningkatkan hubungan baik dengan warga keturunan Melanesia lain, khususnya yang menjadi anggota kelompok kawasan itu. "Indonesia juga ingin mengembangkan diri meningkatkan kerja sama di kawasan Pasifik untuk memajukan kawasan Timur Indonesia," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kawasan Pasifik itu, dinilai pemerintah Indonesia sebagai salah satu kawasan yang cukup penting. "Berbagai program dan kerja sama sudah kami rancang. Salah satunya adalah kegiatan festival budaya Melanesian yang akan dilaksanakan bulan Oktober di Nusa Tenggara Timur," katanya.

Saat Indonesia menaikan statusnya menjadi anggota. Organisasi Papua Barat, atau kelompok pembebasan gerakan Papua Barat pun menjadi salah satu observer. Tata mengatakan Organisasi Papua Barat itu bukan organisasi Papua Merdeka yaitu kelompok masyarakat Indonesia yang berniat memisahkan diri dari Indonesia.


"West Papuan Organisations itu bukan OPM, tapi kelompok masyarakat keturunan Melanesia yang bukan merupakan bukan berwarga negara salah satu dari anggota Melanesian Spearhead group," katanya.

MITRA TARIGAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kementerian Luar Negeri Buka Suara soal Peluang Indonesia Jadi Mediator Israel-Palestina

4 hari lalu

Direktur Jenderal Asia Pasifik & Afrika Abdul Kadir Jailani (kanan) dan Direktur Jenderal Hukum & Perjanjian Internasional L. Amrih Jinangkung (kiri), dalam pengarahan pers di gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Kementerian Luar Negeri Buka Suara soal Peluang Indonesia Jadi Mediator Israel-Palestina

Menurut Kementerian Luar Negeri, Indonesia harus realistis melihat perannya dalam konflik Israel-Palestina.


Ini Alasan Menteri Luar Negeri RI Belum Kunjungi Palestina

4 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat wawancara dengan Tempo di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Ini Alasan Menteri Luar Negeri RI Belum Kunjungi Palestina

Kementerian Luar Negeri mengungkap alasan mengapa menteri luar negeri Indonesia hingga saat ini belum pernah mengunjungi Palestina.


Ini Arti Pentingnya Fatwa Hukum ICJ tentang Pendudukan Israel di Palestina

4 hari lalu

Para delegasi menghadiri keputusan mengenai permintaan Afrika Selatan untuk memerintahkan penghentian serangan Israel di Rafah di Gaza sebagai bagian dari kasus yang lebih besar yang diajukan ke pengadilan yang bermarkas di Den Haag oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida, di Mahkamah Internasional (ICJ), di Den Haag, Belanda 24 Mei 2024. REUTERS/Johanna Geron
Ini Arti Pentingnya Fatwa Hukum ICJ tentang Pendudukan Israel di Palestina

Kementerian Luar Negeri menila fatwa hukum ICJ tentang pendudukan Israel di Palestina bersejarah dan memenuhi harapan masyarakat internasional.


Kemlu: Indonesia akan Ajak Masyarakat Internasional Tindaklanjuti Fatwa Hukum ICJ

4 hari lalu

Ahli hukum Inggris Malcom Shaw dan penasihat hukum Kementerian Luar Negeri Israel Tal Becker menyaksikan hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) mendengarkan permintaan tindakan darurat dari Afrika Selatan, yang meminta pengadilan memerintahkan Israel menghentikan aksi militernya di Gaza dan menghentikan tindakan genosida yang dilakukan terhadap warga Palestina selama perang dengan Hamas di Gaza, di Den Haag, Belanda, 11 Januari 2024. REUTERS/Thilo Schmuelgen
Kemlu: Indonesia akan Ajak Masyarakat Internasional Tindaklanjuti Fatwa Hukum ICJ

Indonesia bakal mengajak komunitas internasional menindaklanjuti fatwa hukum ICJ tentang Israel di Palestina.


Unjuk Rasa di Bangladesh, Kementerian Luar Negeri Pastikan WNI Aman

5 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Unjuk Rasa di Bangladesh, Kementerian Luar Negeri Pastikan WNI Aman

Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Dhaka terus memonitor situasi dan menjalin komunikasi dengan para WNI di Bangladesh.


Kementerian Luar Negeri Pantau Situasi Keamanan di Bangladesh

7 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Kementerian Luar Negeri Pantau Situasi Keamanan di Bangladesh

Kementerian Luar Negeri RI memastikan memantau situasi keamanan di Bangladesh selama berlangsungnya demonstrasi


Motif WNI Merampok Wanita di Jepang: Butuh Uang

8 hari lalu

Ilustrasi begal / penyerangan dengan senjata tajam pisau / klitih / perampokan. Shutterstock
Motif WNI Merampok Wanita di Jepang: Butuh Uang

WNI di Jepang merampok dan memukul wanita di Jepang. Tersangka mengambil uang korban sebesar 600 Yen atau sekitar Rp 62.000.


Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada WNI di Jepang Terlibat Penyerangan dan Perampokan

9 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada WNI di Jepang Terlibat Penyerangan dan Perampokan

WNI atas nama Rohmat Hidayat terkonfirmasi terlibat penyerangan dan perampokan seorang perempuan di Jepang.


Kementerian Luar Negeri Pastikan Tak Ada WNI dalam Korban Penembakan di Oman

10 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Kementerian Luar Negeri Pastikan Tak Ada WNI dalam Korban Penembakan di Oman

Penembakan di Oman menewaskan empat orang dan beberapa korban luka-luka. Kementerian Luar Negeri memastikan WNI selamat.


Pertemuan 5 Warga NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Kritik Tajam dari Berbagai Penjuru

10 hari lalu

Lima warga Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog
Pertemuan 5 Warga NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Kritik Tajam dari Berbagai Penjuru

Sejumlah pihak mengecam berlangsungnya pertemuan lima Nahdliyin atau warga NU dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.