Indonesia Jadi Anggota Negara Melanesia, Ini Alasannya

Reporter

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) membawa poster tuntutan saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, 24 Juni 2015. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak dan kebebasan menentukan nasib masyarakat Papua tanpa adanya intervensi dari militer serta menuntastan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO , Jakarta:Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Indonesia menjadi anggota terbaru Melanesian Spearhead Group. "Status kita meningkat dari observer menjadi Associate Member dI MSG," katanya saat dihubungi 26 Juni 2015.

Tata, sapaan Arrmanatha, mengatakan kenaikan Indonesia menjadi salah satu anggota sudah dibahas sejak lama. Pemerintah Indonesia menilai sudah waktunya, setelah tiga tahun sebagai observer, Indonesia menjadi salah satu anggota resmi komunitas regional itu.

Ada beberapa alasan Indonesia menaikan status keanggotaannya. Pertama, kata Tata, Indonesia memiliki 11 juta masyarakatanya yang keturunan Melanesia. "11 juta orang itu tersebar di 5 Provinsi Indonesia," katanya. Kelima provinsi itu adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Alasan lain dengan meningkatnya status keanggotaan Indonesia di komunitas itu adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan budaya. Menurut Tata, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi memberikan perhatian serius kepada komunitas wilayah itu.

Pemerintah ingin meningkatkan hubungan baik dengan warga keturunan Melanesia lain, khususnya yang menjadi anggota kelompok kawasan itu. "Indonesia juga ingin mengembangkan diri meningkatkan kerja sama di kawasan Pasifik untuk memajukan kawasan Timur Indonesia," katanya.

Kawasan Pasifik itu, dinilai pemerintah Indonesia sebagai salah satu kawasan yang cukup penting. "Berbagai program dan kerja sama sudah kami rancang. Salah satunya adalah kegiatan festival budaya Melanesian yang akan dilaksanakan bulan Oktober di Nusa Tenggara Timur," katanya.

Saat Indonesia menaikan statusnya menjadi anggota. Organisasi Papua Barat, atau kelompok pembebasan gerakan Papua Barat pun menjadi salah satu observer. Tata mengatakan Organisasi Papua Barat itu bukan organisasi Papua Merdeka yaitu kelompok masyarakat Indonesia yang berniat memisahkan diri dari Indonesia.


"West Papuan Organisations itu bukan OPM, tapi kelompok masyarakat keturunan Melanesia yang bukan merupakan bukan berwarga negara salah satu dari anggota Melanesian Spearhead group," katanya.

MITRA TARIGAN






6 ABK WNI yang Terlantar 7 Bulan di Filipina Kini Sudah Pulang

4 hari lalu

6 ABK WNI yang Terlantar 7 Bulan di Filipina Kini Sudah Pulang

Kasus ini sempat viral di media sosial saat salah satu anak dari ABK WNI itu melalui akun @maimeichil bercerita tentang kasus, yang dialami ayahnya.


Isu Pertemuan Rahasia dengan Israel, Pengamat Anggap Langkah Kemenlu Sudah Tepat

10 hari lalu

Isu Pertemuan Rahasia dengan Israel, Pengamat Anggap Langkah Kemenlu Sudah Tepat

Indonesia dilaporkan mengirim delegasi ke Israel untuk menggelar pertemuan rahasia. Kemenlu RI membantah.


Kementerian Luar Negeri : Tak Ada Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

12 hari lalu

Kementerian Luar Negeri : Tak Ada Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

Sebelumnya, Indonesia dilaporkan media Israel mengirim delegasi ke Negeri Bintang Daud untuk menggelar pertemuan rahasia.


Kementerian Luar Negeri Waswas dengan Perkembangan Perang Ukraina

13 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Waswas dengan Perkembangan Perang Ukraina

Kementerian Luar Negeri RI berharap konflik antara Rusia dan Ukraina bisa mencapai satu solusi.


Korea Selatan Hadapi Ageing Population, Peluang Tingkatkan Pengiriman TKI Terampil

17 hari lalu

Korea Selatan Hadapi Ageing Population, Peluang Tingkatkan Pengiriman TKI Terampil

Kementerian Luar Negeri RI mendorong peningkatan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) terampil atau semi terampil ke Korea Selatan


Kementerian Luar Negeri Tanggapi Kapal Cina Mondar-mandir di Natuna

19 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Tanggapi Kapal Cina Mondar-mandir di Natuna

Kementerian Luar Negeri menanggapi kabar mengenai kapal Cina yang disebut melintas di wilayah Natuna, Riau, dalam satu minggu terakhir.


Amerika Tak Mau Dikaitkan dengan Kunjungan mantan Duta Besar Bill Richardson

19 hari lalu

Amerika Tak Mau Dikaitkan dengan Kunjungan mantan Duta Besar Bill Richardson

Amerika Serikat membantah keterlibatan pihaknya dalam kunjungan Mantan Duta Besar AS untuk PBB Bill Richardson ke Rusia.


Menlu Retno: Persiapan KTT G20 On The Right Track

23 hari lalu

Menlu Retno: Persiapan KTT G20 On The Right Track

Dua bulan menjelang pertemuan tingkat tinggi G20, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Indonesia sudah siap baik dari segi logistik dan substansi.


Dipilih Jadi Menteri Luar Negeri Inggris, Ini Rekam Jejak James Cleverly

26 hari lalu

Dipilih Jadi Menteri Luar Negeri Inggris, Ini Rekam Jejak James Cleverly

James Cleverly sudah lama menjadi pendukung setia pada Liz Truss, yang merupakan mantan bosnya saat menjadi Menteri Luar Negeri Inggris


Faktor Keamanan Jadi Pertimbangan Vladimir Putin ke KTT G20 Bali

29 hari lalu

Faktor Keamanan Jadi Pertimbangan Vladimir Putin ke KTT G20 Bali

Kantor Kepresidenan Rusia sejauh ini belum memastikan partisipasi Putin, apakah akan hadir di KTT G20 secara tatap muka atau virtual.