Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Jadi Anggota Negara Melanesia, Ini Alasannya

image-gnews
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) membawa poster tuntutan saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, 24 Juni 2015. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak dan kebebasan menentukan nasib masyarakat Papua tanpa adanya intervensi dari militer serta menuntastan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) membawa poster tuntutan saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, 24 Juni 2015. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak dan kebebasan menentukan nasib masyarakat Papua tanpa adanya intervensi dari militer serta menuntastan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Indonesia menjadi anggota terbaru Melanesian Spearhead Group. "Status kita meningkat dari observer menjadi Associate Member dI MSG," katanya saat dihubungi 26 Juni 2015.

Tata, sapaan Arrmanatha, mengatakan kenaikan Indonesia menjadi salah satu anggota sudah dibahas sejak lama. Pemerintah Indonesia menilai sudah waktunya, setelah tiga tahun sebagai observer, Indonesia menjadi salah satu anggota resmi komunitas regional itu.

Ada beberapa alasan Indonesia menaikan status keanggotaannya. Pertama, kata Tata, Indonesia memiliki 11 juta masyarakatanya yang keturunan Melanesia. "11 juta orang itu tersebar di 5 Provinsi Indonesia," katanya. Kelima provinsi itu adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Alasan lain dengan meningkatnya status keanggotaan Indonesia di komunitas itu adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan budaya. Menurut Tata, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi memberikan perhatian serius kepada komunitas wilayah itu.

Pemerintah ingin meningkatkan hubungan baik dengan warga keturunan Melanesia lain, khususnya yang menjadi anggota kelompok kawasan itu. "Indonesia juga ingin mengembangkan diri meningkatkan kerja sama di kawasan Pasifik untuk memajukan kawasan Timur Indonesia," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kawasan Pasifik itu, dinilai pemerintah Indonesia sebagai salah satu kawasan yang cukup penting. "Berbagai program dan kerja sama sudah kami rancang. Salah satunya adalah kegiatan festival budaya Melanesian yang akan dilaksanakan bulan Oktober di Nusa Tenggara Timur," katanya.

Saat Indonesia menaikan statusnya menjadi anggota. Organisasi Papua Barat, atau kelompok pembebasan gerakan Papua Barat pun menjadi salah satu observer. Tata mengatakan Organisasi Papua Barat itu bukan organisasi Papua Merdeka yaitu kelompok masyarakat Indonesia yang berniat memisahkan diri dari Indonesia.


"West Papuan Organisations itu bukan OPM, tapi kelompok masyarakat keturunan Melanesia yang bukan merupakan bukan berwarga negara salah satu dari anggota Melanesian Spearhead group," katanya.

MITRA TARIGAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kementerian Luar Negeri Menggelar Pertemuan Emerging Development Partners

14 jam lalu

Pertemuan Emerging Development Partners (EDP) di Bali pada 11 Juni 2024 yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI. Pertemuan dihadiri 38 peserta dari 9 negara emerging donor termasuk Indonesia dan 3 organisasi internasional. sumber: dokumen Kemlu
Kementerian Luar Negeri Menggelar Pertemuan Emerging Development Partners

Kementerian Luar Negeri berharap Pertemuan Emerging Development Partners menjadi ajang kolaborasi antar negara berkembang mencapai SDGs


DK PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Kementerian Luar Negeri : Ini Langkah Lama yang Tertunda

1 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
DK PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Kementerian Luar Negeri : Ini Langkah Lama yang Tertunda

Kementerian Luar Negeri mendesak pihak yang terlibat segera mencapai kesepakatan demi memastikan gencatan senjata yang langgeng di Gaza


Cina Ucapkan Selamat pada Narendra Modi atas Kemenangan Pemilu

7 hari lalu

Perdana Menteri India, Narendra Modi, (kanan) dan Presiden Cina, Xi Jinping. Reuters India
Cina Ucapkan Selamat pada Narendra Modi atas Kemenangan Pemilu

Kementerian Luar Negeri Cina menyerukan hubungan bilateral yang sehat dan stabil dengan India setelah kemenangan Perdana Menteri Narendra Modi dalam pemilu.


Mantan Jubir Kementerian Luar Negeri Cina Jadi Duta Besar untuk Kamboja

7 hari lalu

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin. REUTERS/Florence Lo
Mantan Jubir Kementerian Luar Negeri Cina Jadi Duta Besar untuk Kamboja

Wang Wenbin ditunjuk sebagai duta besar untuk Kamboja. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Duta Besar Cina untuk Tunisia


Retno Marsudi Sebut Pemerintah sedang Siapkan Rencana Evakuasi Seribu Warga Palestina

7 hari lalu

Kementerian Luar Negeri melaksanakan rapat kerja tentang anggaran infrastruktur diplomasi dan situasi terkini di Palestina dengan Komisi I DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Retno Marsudi Sebut Pemerintah sedang Siapkan Rencana Evakuasi Seribu Warga Palestina

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan Kementerian Luar Negeri akan terlibat dalam rencana evakuasi seribu warga Palestina dari Gaza.


Kementerian Luar Negeri Kerja Sama dengan OJK dan Pos Indonesia di Sektor Keuangan dan Logistik

8 hari lalu

(Dari kiri ke kanan) Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Cecep Herawan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Djoemadi usai penandatanganan nota kesepahaman antara Kemlu dengan OJK dan Pos Indonesia di Jakarta Pusat pada Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A
Kementerian Luar Negeri Kerja Sama dengan OJK dan Pos Indonesia di Sektor Keuangan dan Logistik

Kementerian Luar Negeri meneken nota kesepahaman dengan OJK dan PT Pos Indonesia dalam rangka mendukung diplomasi ekonomi.


Beijing Kecewa Ada Julukan Mata-mata Cina

9 hari lalu

Ilustrasi Mata-Mata Cina. Infowars
Beijing Kecewa Ada Julukan Mata-mata Cina

Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan penyebutan "mata-mata Cina" mencoreng nama baik Negeri Tirai Bambu itu.


Kementerian Luar Negeri Cina: Absen di Swiss Bukan Berarti Tak Dukung Perdamaian Ukraina

9 hari lalu

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning. ANTARA
Kementerian Luar Negeri Cina: Absen di Swiss Bukan Berarti Tak Dukung Perdamaian Ukraina

Beijing tegaskan ketidakhadirannya dalam konferensi internasional di Swiss untuk mengatasi perang Ukraina bukan berarti menentang upaya perdamaian


Kementerian Luar Negeri Advokasi Calon Jemaah Haji Pengguna Visa Ziarah

11 hari lalu

Jamaah haji mengelilingi Ka'bah. REUTERS/Mohammed Salem
Kementerian Luar Negeri Advokasi Calon Jemaah Haji Pengguna Visa Ziarah

Pemerintah Arab Saudi menangkap sejumlah jemaah haji yang menggunakan visa ziarah.


Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada 24 WNI Ditangkap karena Diduga Palsukan Visa Haji

13 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada 24 WNI Ditangkap karena Diduga Palsukan Visa Haji

KJRI Jeddah mendampingi pemeriksaan dan menyediakan jasa penterjemah bagi 24 WNI yang ditangkap otoritas keamanan Arab Saudi karena palsukan visa haji