Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Jadi Anggota Negara Melanesia, Ini Alasannya

image-gnews
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) membawa poster tuntutan saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, 24 Juni 2015. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak dan kebebasan menentukan nasib masyarakat Papua tanpa adanya intervensi dari militer serta menuntastan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) membawa poster tuntutan saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, 24 Juni 2015. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak dan kebebasan menentukan nasib masyarakat Papua tanpa adanya intervensi dari militer serta menuntastan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Indonesia menjadi anggota terbaru Melanesian Spearhead Group. "Status kita meningkat dari observer menjadi Associate Member dI MSG," katanya saat dihubungi 26 Juni 2015.

Tata, sapaan Arrmanatha, mengatakan kenaikan Indonesia menjadi salah satu anggota sudah dibahas sejak lama. Pemerintah Indonesia menilai sudah waktunya, setelah tiga tahun sebagai observer, Indonesia menjadi salah satu anggota resmi komunitas regional itu.

Ada beberapa alasan Indonesia menaikan status keanggotaannya. Pertama, kata Tata, Indonesia memiliki 11 juta masyarakatanya yang keturunan Melanesia. "11 juta orang itu tersebar di 5 Provinsi Indonesia," katanya. Kelima provinsi itu adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Alasan lain dengan meningkatnya status keanggotaan Indonesia di komunitas itu adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan budaya. Menurut Tata, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi memberikan perhatian serius kepada komunitas wilayah itu.

Pemerintah ingin meningkatkan hubungan baik dengan warga keturunan Melanesia lain, khususnya yang menjadi anggota kelompok kawasan itu. "Indonesia juga ingin mengembangkan diri meningkatkan kerja sama di kawasan Pasifik untuk memajukan kawasan Timur Indonesia," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kawasan Pasifik itu, dinilai pemerintah Indonesia sebagai salah satu kawasan yang cukup penting. "Berbagai program dan kerja sama sudah kami rancang. Salah satunya adalah kegiatan festival budaya Melanesian yang akan dilaksanakan bulan Oktober di Nusa Tenggara Timur," katanya.

Saat Indonesia menaikan statusnya menjadi anggota. Organisasi Papua Barat, atau kelompok pembebasan gerakan Papua Barat pun menjadi salah satu observer. Tata mengatakan Organisasi Papua Barat itu bukan organisasi Papua Merdeka yaitu kelompok masyarakat Indonesia yang berniat memisahkan diri dari Indonesia.


"West Papuan Organisations itu bukan OPM, tapi kelompok masyarakat keturunan Melanesia yang bukan merupakan bukan berwarga negara salah satu dari anggota Melanesian Spearhead group," katanya.

MITRA TARIGAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kementerian Luar Negeri RI Benarkan Beri Pendampingan Hukum terhadap Ketua DPRD Rembang

2 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Kementerian Luar Negeri RI Benarkan Beri Pendampingan Hukum terhadap Ketua DPRD Rembang

Kementerian Luar Negeri RI membenarkan ada lima WNI yang ditangkap atas dugaan pelanggaraan keimigrasian terkait haji.


Indonesia Mengecam Serangan Rusia terhadap Rumah Sakit Anak di Ukraina

3 hari lalu

Pemandangan menunjukkan bangsal rumah sakit bersalin rusak akibat serangan rudal Rusia, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, di Dnipro, Ukraina 29 Desember 2023. REUTERS/Vitaliy Hnidyi
Indonesia Mengecam Serangan Rusia terhadap Rumah Sakit Anak di Ukraina

Kementerian Luar Negeri RI mengecam serangan terbaru Rusia terhadap fasilitas sipil Ukraina, termasuk rumah sakit anak-anak terbesar di negara itu.


Iran Tegaskan Saluran Diplomatik dengan Amerika Serikat Terbuka

5 hari lalu

Kandidat presiden Iran Masoud Pezeshkian melambai ke arah kerumunan saat pemilihan presiden putaran kedua antara dia dan Saeed Jalili, di Teheran, Iran, 5 Juli 2024. Saeed Zareian/pool/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Iran Tegaskan Saluran Diplomatik dengan Amerika Serikat Terbuka

Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan saluran diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat tetap terbuka.


Indonesia Mengutuk Serangan Terbaru Israel di Sekolah UNRWA yang Tewaskan 16 Orang

6 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Indonesia Mengutuk Serangan Terbaru Israel di Sekolah UNRWA yang Tewaskan 16 Orang

Kementerian Luar Negeri RI mempertanyakan DK PBB dan sekutu-sekutu Israel yang tidak mengambil tindakan tegas terhadap serangan ke sekolah UNRWA


Kementerian Luar Negeri: Korban Tindakan Asusila Ketua KPU Bukan Diplomat

10 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Kementerian Luar Negeri: Korban Tindakan Asusila Ketua KPU Bukan Diplomat

Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan korban tindakan asusila Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bukan diplomat Indonesia.


Kemlu Ungkap Kendala Pemulangan WNI Korban Penipuan di Myanmar

10 hari lalu

Judha Nugraha, Direktur perlindungan WNI & BHI Kementerian Luar Negeri. antaranews.com
Kemlu Ungkap Kendala Pemulangan WNI Korban Penipuan di Myanmar

Kementerian Luar Negeri mengungkap kendala pemulangan WNI korban penipuan yang kini berada di Myawaddy Myanmar.


Sulit Selamatkan WNI yang Terancam Hukuman Mati Karena RI juga Terapkan Hukuman yang Sama

14 hari lalu

Ilustrasi hukuman mati. abc.net.au, trbimg.com
Sulit Selamatkan WNI yang Terancam Hukuman Mati Karena RI juga Terapkan Hukuman yang Sama

Imparsial menilai tak mudah bagi pemerintah selamatkan WNI yang terancam hukuman mati karena juga masih menerapkan hukuman yang sama.


165 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri, Migrant Care: Perlu Berbenah dalam Perlindungan

14 hari lalu

Direktur Eksekutif Migrant Care Indonesia Wahyu Susilo. ANTARA
165 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri, Migrant Care: Perlu Berbenah dalam Perlindungan

Data Kementerian Luar Negeri menyebutkan mayoritas WNI yang terancam hukuman mati berada di Malaysia.


Rusia Kutuk Upaya Kudeta Militer Bolivia

17 hari lalu

Dmitry Peskov. REUTERS
Rusia Kutuk Upaya Kudeta Militer Bolivia

Rusia pada Kamis 27 Juni 2024 mengutuk percobaan kudeta militer Bolivia


Demo Kenya, Kementerian Luar Negeri Pastikan WNI Selamat

17 hari lalu

Seorang pengunjuk rasa memegang bendera Kenya saat polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa saat demonstrasi menentang rancangan kenaikan tarif Pajak 2024/2025 di Nairobi, Kenya, 25 Juni 2024. REUTERS/Monicah Mwangi
Demo Kenya, Kementerian Luar Negeri Pastikan WNI Selamat

Total ada 99 WNI yang saat ini tinggal di Kenya. Kementerian Luar Negeri RI memastikan mereka dalam kondisi selamat.