TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) membeberkan peluang Indonesia menjadi mediator secara langsung dalam konflik Israel-Palestina seperti yang dilakukan Qatar, Amerika Serikat, Mesir dan negara-negara lainnya. Meski adanya aspirasi, Kementerian Luar Negeri mengatakan Indonesia belum memainkan peran mediator hingga saat ini.
L. Amrih Jinangkung, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di Kemlu, mengatakan selama ini Indonesia lebih banyak berdiplomasi saja, bukan secara langsung menengahi pihak-pihak yang terlibat. “Peran kita belum sampai ke sana,” kata Amrih, menjawab pertanyaan wartawan dalam acara jumpa pers di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat pada Senin, 22 Juli 2024.
Amrih mengatakan, Indonesia banyak berperan dalam konteks diplomasi secara luas maupun secara khusus. Ia mencontohkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menjadi utusan khusus untuk bertemu berbagai pihak yang terlibat bersama beberapa negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Meski demikian, fungsi mediator belum dijalankan Indonesia.
Sedangkan Abdul Kadir Jailani, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, mengatakan aspirasi menjadi mediator secara langsung merupakan hal yang sering didengar oleh kementerian itu. Terlebih, Indonesia selalu ingin ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia.
Kendati demikian, Kadir mengatakan setiap konflik memiliki dinamika masing-masing yang harus diperhatikan. Menurut penilaiannya, ada negara-negara tertentu yang berada dalam posisi lebih tepat untuk mengambil peran lebih besar.
“Bukan berarti indonesia tidak mau, tapi kami juga memperhatikan dinamika politik yang terjadi. Oleh karenanya kami harus realistis dan pragmatis untuk melihat peran kita (Indonesia),” kata dia.
Menambahkan contoh sebelumnya, Abdul Kadir mengatakan Menlu Retno saat ini juga sering melakukan lawatan ke luar negeri untuk berdiplomasi ihwal isu Palestina dengan sesama menlu dari banyak negara, termasuk lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Cina, Prancis, Rusia, Inggris, and Amerika Serikat.
“Ini menunjukkan peran aktif kami. Kementerian Luar Negeri selalu mendorong bagaimana menghentikan semua kekerasan di Gaza saat ini, menjamin tersalurkannya tanpa hambatan bantuan kemanusiaan, dan yang terakhir adalah mewujudkan two-state solution,” tuturnya.
Terbaru, negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas akan berlanjut pekan ini, dengan tim dari Israel dikabarkan akan berangkat paling lambat Kamis, 25 Juli 2024. Kantor Perdana Menteri Netanyahu tidak menyebutkan secara spesifik lokasi perundingan dalam pernyataannya.
Hingga berita ini ditulis, upaya perdamaian Israel-Hamas yang ditengahi Mesir, Amerika Serikat dan Qatar masih nihil. Sementara, Cina juga tengah memainkan peran sebagai tuan rumah perundingan antara Hamas dan Fatah untuk mencapai rekonsiliasi di Beijing.
Pilihan editor: Turki Sebut Israel Harus Dihukum agar Kekejaman di Gaza Tidak Ditiru
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
