Anti-Aborsi, AS Tolak Beri Bantuan Wanita Hamil Korban ISIS

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi gerakan anti aborsi. Chip Somodevilla/Getty Images

    Ilustrasi gerakan anti aborsi. Chip Somodevilla/Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan bantuan kepada perempuan korban penculikan ISIS yang hamil akibat diperkosa oleh anggota ISIS. Pasalnya para perempuan hamil korban pemerkosaan ISIS tersebut ingin melakukan aborsi.

    Penolakan pengucuran bantuan itu berdasarkan hukum federal AS yang melarang penggunaan uang bantuan luar negeri AS untuk keperluan aborsi di luar negeri. Perihal tersebut tercantum dalam Amandemen Helms yang telah menjadi bagian dari hukum federal lebih dari 40 tahun.

    Seperti dilansir Independent, 8 Juni 2015, perwakilan dari Religious Coalition for Reproductive Choice (RCRC) dan LSM Centre for Health and Gender Equity, berpendapat pada pertemuan puncak di Washington, Kamis lalu, ketika Yazidi, perempuan Irak, Nigeria, dan Suriah secara sistematis diperkosa, aborsi adalah tujuan mereka untuk menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan.

    Maka dengan alasan itulah pemerintah AS menolak untuk memberikan bantuan pada wanita korban penculikan dan pemerkosaan di Timur Tengah. Ini berarti perempuan yang hamil akibat perkosaan harus menanggung anak-anak penyerang mereka.

    Namun penolakan kucuran bantuan tersebut telah dikecam oleh para ulama dan penggiat HAM internasional yang mengatakan Amandemen Helms harus segera dicabut oleh pemerintah Barack Obama.

    Di negara-negara yang dilanda konflik, perkosaan, dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan adalah hal yang lumrah. Sebuah laporan Human Rights Watch mengungkapkan pada bulan April bahwa pejuang ISIS telah memperkosa gadis berumur 12 tahun.

    "Pemerkosaan adalah alat perang, dan di tengah-tengah neraka, perempuan dan anak perempuan yang selamat dari kekejaman layak mendapat akses ke perawatan pasca-perkosaan yang komprehensif, termasuk akses ke aborsi penuh kasih. Itulah yang mengasihi sesama Anda terlihat seperti dalam kasus ini," kata Presiden RCRC Harry Knox.

    Tahun lalu, para pemimpin agama sudah menuntut Amandemen Helms dianggap terlalu ketat dan harus segera dicabut. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan 21,6 juta perempuan menjalani aborsi tidak aman setiap tahun. Sekitar 47 ribu perempuan meninggal akibat komplikasi dari aborsi yang tidak aman.

    Gedung Putih belum menanggapi tuntutan tersebut. Meskipun Menteri Luar Negeri AS John Kerry menghadiri pertemuan puncak tahun lalu untuk membahas mengakhiri kekerasan seksual dalam konflik, di mana ia mengatakan korban membutuhkan dukungan untuk memulihkan dan membangun kembali kehidupan mereka.

    INDEPENDENT | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.