Presiden Iran Dukung Kebebasan Media dan Internet

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Iran Hassan Rouhani. REUTERS/Ray Stubblebine

    Presiden Iran Hassan Rouhani. REUTERS/Ray Stubblebine

    TEMPO.CO, Teheran - Presiden Iran Hassan Rouhani mendesak para ulama untuk bersikap toleran terkait dengan kehadiran Internet dan teknologi baru di negara tersebut. Rouhani menganggap bahwa akses ke Internet bagi para remaja merupakan hal yang penting untuk terhubung dengan dunia luar dan ilmu pengetahuan.

    "Kita tidak bisa menutup gerbang dunia untuk generasi muda. Saya bersumpah untuk mendukung kebebasan media dan Internet meski banyak yang tidak sepakat," kata Rouhani, seperti dilaporkan BBC News, Senin, 1 September 2014.

    Pernyataan Rouhani ini bertentangan dengan pandangan sejumlah ulama konservatif di Iran. Pekan lalu, tokoh ulama Ayatollah Makarem Shirazi menyebut Internet mobile sebagai hal yang tidak bermoral dan melanggar hukum. Bagi Shirazi, Internet hanya mempermudah penyebaran "konten tidak bermoral" di kalangan masyarakat.

    Meski banyak yang menentang, Rouhani optimistis keinginannya ini akan terwujud. "Jika kita tidak bergerak maju untuk Internet mobile hari ini, kita akan melakukannya besok. Jika besok tidak berhasil, kita lakukan lagi lusa," kata Rouhani.

    Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah telah memberikan lisensi 3G untuk tiga perusahaan jalur mobile. Namun para ahli mengatakan proporsi Iran dalam penggunaan layanan ini masih rendah.

    Pada 2009 lalu, pemerintah Iran membatasi kebebasan media dan akses Internet setelah terjadi aksi protes massal kepada Presiden Iran saat itu, Mahmoud Ahmadinejad. Larangan ini juga menyebabkan penangguhan akses Facebook, Twitter, dan YouTube.

    RINDU P. HESTYA | BBC NEWS

    Berita Lain:
    Kibarkan Bendera Putih, Tentara Ukraina Dibantai
    Gali Pasir di Pantai, Bocah Ini Tewas Tertimbun
    Yahudi Ortodoks Diusir di Guatemala  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.