Bekas Jenderal AS Desak Obama Menutup Guantanamo

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/Brennan Linsley

    AP/Brennan Linsley

    TEMPO.CO, Washington - Sebanyak 31 pensiunan pejabat militer Amerika Serikat, Selasa, 21 Januari 2014, mendesak Presiden Barack Obama memenuhi janjinya untuk menutup penjara Guantanamo dan mempercepat pemindahan para tahanan.

    "Kami menghargai kepemimpinan Anda pada tahun-tahun sebelumnya yang berjanji akan menutup Guantanamo," tulis bekas sejumlah jenderal dan laksamana dalam sebuah surat yang disampaikan kepada Human Rights First.

    "Guantanamo tidak melayani kepentingan Amerika. Selama kerangkeng untuk kaum militan itu ada, keamanan AS bakal terus terancam dan status AS sebagai sebuah bangsa yang senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia dan aturan hukum akan bermasalah."

    Para penandatangan pernyataan tersebut termasuk bekas Komandan Jenderal Korps Marinir, Jenderal Charles Krulak; bekas Kepala Staf Angkatan Udara, Jenderal Merrill McPeak; dan bekas Kepala Komando Pusat Militer yang menggelar pasukan di Timur Tengah, Jenderal Joseph Hoar.

    Lima tahun lalu, sejumlah jenderal dan laksamana ini berada di Gedung Putih, menyaksikan Obama menandatangani perintah penutupan Guantanamo dan melarang penyiksaan dalam interograsi. Namun demikian, hingga saat ini penjara tersebut masih beroperasi di pangkalan Angkatan Laut AS di tenggara Kuba.

    Sejumlah 779 tahanan dikirimkan ke tahanan militer AS di Teluk Guantanamo, sedangkan 155 tahanan lainnya masih berada di balik jeruji besi. Di antara mereka yang ditahan, terdapat 78 warga Yaman. Sebanyak 55 tahanan lainnya telah dibebaskan.

     AL ARABIYA | CHOIRUL

    Berita Terpopuler
    Presiden Xi: Tahun 2014 Reformasi Cina Kian Kuat 
    Pejabat Cina Dilarang Merokok di Tempat Umum
    Serang Kantor Polisi Cina, Delapan Teroris Tewas
    500 Anggota DPRD Cina Mengundurkan Diri


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.