TEMPO.CO, Ankara - Pemerintah Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan sedang mempertimbangkan pengaturan hukum yang dapat memungkinkan adanya sidang ulang terhadap ratusan perwira militer dan orang-orang lain yang dihukum karena dugaan bersekongkol untuk menggulingkan pemerintah. Soal ini disampaikan Ketua Asosiasi Pengacara Turki Metin Feyzioglu, Sabtu, 4 Januari 2014.
Ratusan orang telah dipenjara di Turki dalam dugaan persekongkolan secara terpisah untuk menggulingkan pemerintahan, tak lama setelah Edrogan berkuasa tahun 2002. Mereka yang ditahan termasuk mantan kepala militer negara itu dan komandan tinggi lainnya.
Legitimasi pengadilan mereka dipertanyakan setelah penasihat politik Erdogan menyatakan bahwa para perwira itu telah dijebak oleh kelompok-kelompok di dalam polisi dan peradilan yang oleh pemerintah sekarang juga dituduh mendalangi penyelidian korupsi besar-besaran yang menargetkan sekutu sang perdana menteri.
Militer minggu ini mengajukan komplain hukum, meminta jaksa untuk melihat kembali kasus hukum yang melibat eks militer itu tersebut serta tuduhan oleh pejabat pemerintah bahwa penyelidikan korupsi merupakan konspirasi oleh kelompok yang diduga menyusup ke pengadilan dan polisi .
Metin Feyzioglu mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan dengan Erdogan bahwa keduanya membahas satu rancangan proposal hukum yang bisa mengarah pada peradilan ulang terhadap para perwira militer dan orang-orang lainnya yang beberapa tahun lalu dituduh berkomplot melawan pemerintah .
Erdogan menjawab dengan "hangat dan positif " atas proposal itu dan menginstruksikan Menteri Kehakiman Turki untuk bekerja dengan asosiasi pengacara untuk melakukan perubahan hukum yang memungkinkan, kata Feyzioglu.
Dia mengatakan, di bawah usulan kelompoknya, kasus yang melibatkan perwira militer itu, yang kini sedang dikaji oleh pengadilan tinggi yang menangani banding akan dikembalikan ke pengadilan yang lebih rendah untuk dikaji ulang. Pengadilan baru akan dibuka untuk kasus-kasus yang telah diselesaikan oleh pengadilan yang lebih tinggi.
Semua kasus akan didengar oleh pengadilan pidana biasa, bukan pengadilan khusus yang lebih kontroversial yang menangani kasus terorisme dan terkait keamanan, kata Feyzioglu .
Para perwira militer dan para pendukungnya telah lama mengeluhkan perlakuan tidak adil dan bukti palsu selama persidangan mereka.
Pemerintah telah menunjuk jarinya pada para pengikut ulama Islam moderat yang berbasis di AS, Fethullah Gulen, sebagai pihak di balik penyelidikan korupsi, yang telah menjerat anak tiga menteri pemerintah kabinet Erdogan dan kepala bank milik negara. Gulen, yang berbasis di Pennsylvania dan memerintah kerajaan bisnis global, membantah terlibat dalam adanya penyelidikan korupsi itu.
Militer sekuler Turki melakukan tiga kali kudeta militer sejak tahun 1960, tetapi melihat kekuatan mereka dikekang oleh Erdogan, pemerintahan yang berbasis Islam. Persidangan para perwira militer itu membantu mengakhiri cengkeraman militer terhadap politik negara ini.
Laporan media Turki mengatakan kepala militer Turki telah meminta pemerintah untuk meninjau kasus yang menjerat para perwiranya. Beberapa analis melihat bahwa ini sebagai tanda aliansi yang tak mudah antara pemerintah Erdogan dan militer menghadapi gerakan Fethullah Gulen.
Dalam perkembangan hukum yang terpisah, Sabtu, 4 Januari 2014, tiga legislator Kurdi dibebaskan dari penjara setelah pengadilan tertinggi negara itu memutuskan bahwa masa penahanan yang panjang anggota parlemen itu bertentangan dengan Konstitusi. Sebuah keputusan yang sama, Jumat, 3 Januari 2014, menyebabkan dilepaskannya dua legislator lain yang diadili karena diduga terkait pemberontak Kurdi.
Dua legislator dari partai oposisi sekuler utama Turki yang telah dipenjara karena dituduh berkomplot melawan pemerintah Erdogan juga dibebaskan Desember dan Agustus tahun lalu.
Abcnews.go.com | ABDUL MANAN
