Krisis Suriah, Setelah Dua Tahun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemandangan setelah 2 ledakan menghancurkan Universitas Aleppo, Suriah, Selasa (15/1), dari foto yang dirilis oleh SANA. REUTERS/SANA

    Pemandangan setelah 2 ledakan menghancurkan Universitas Aleppo, Suriah, Selasa (15/1), dari foto yang dirilis oleh SANA. REUTERS/SANA

    TEMPO.CO, Damaskus - Awalnya adalah demonstrasi damai 15 Maret 2011 lalu. Massa meminta Presiden Bashar al-Assad, yang keluarganya telah berkuasa di Suriah sejak 1971, untuk mundur. Demonstrasi ini merupakan bagian dari gelombang pemberontakan musim semi Arab, yang dikenal dengan Arab Spring, yang sebelumnya sudah mulai di Tunisia, Mesir, Libya, dan sejumlah negara di kawasan ini.

    Pada 22 April, pasukan keamanan menembaki kerumunan massa di Deraa, pinggiran Kota Damaskus, yang menyebabkan 72 tewas. Demonstrasi berlanjut dan pemerintah mengirim tentara untuk memadamkannya. Akhirnya, aksi damai itu pun bermetamorfosa menjadi pemberontakan bersenjata oleh kelompok oposisi untuk menjatuhkan Assad.

    Konflik yang berumur dua tahun ini menyebabkan sekitar 70 ribu orang kehilangan nyawa, dan lebih dari satu juta melarikan diri dari Suriah, tapi hingga hari ini belum ada tanda akan segera berakhir.

    Kepala Komisi Tinggi PBB urusan Pengungsi Antonio Guterres memberi peringatan tanda bahaya. "Dua tahun setelah dimulainya krisis Suriah, kita menyaksikan eskalasi mengejutkan dari konflik yang mempercepat krisis dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Guterres saat di Beirut, Lebanon, Jumat 15 Maret 2013.

    Kekhawatiran itu kian bertambah dengan keinginan Prancis dan Inggris untuk mengakhiri embargo senjata agar bisa mempersenjatai pemberontak dalam melawan Assad. Embargo senjata Uni Eropa terhadap Suriah diperbarui 28 Februari lalu dan berlaku tiga bulan ke depan. Suriah dan sekutu utamanya, Russia, menentang rencana itu karena melanggar hukum internasional.

    Pengungsi yang terus mengalir keluar menyulitkan negara tetangga, meski dampak terbesar dari krisis ini adalah ekonomi Suriah. Mantan wakil perdana menteri Suriah untuk Urusan Ekonomi Abdullah al-Dardari mengatakan, perbaikan kerusakan akiabt perang dua tahun ini menelan biaya hingga US$ 80 miliar. "Ekonomi Suriah bisa berkeping-keping jika terus seperti ini," kata Dardari.

    Saat pemerintah terus memerangi oposisi, Suriah juga berjuang untuk mengatasi berkurangnya cadangan devisa, naiknya defisit anggaran dan perdagangan, serta jatuhnya mata uang Suriah.

    Samir al-Taqi, mantan anggota parlemen Suriah mengatakan, selain situasi makro, yang lebih mengkhawatirkan adalah runtuhnya ekonomi mikro. Ia memberi contoh Aleppo, yang sebelumnya memiliki sekitar 9.000 bengkel-bengkel kecil untuk memproduksi sepatu untuk ekspor dan 10.000 lainnya untuk pembuatan tekstil. Kebanyakan dari mereka sekarang tutup.

    Sebelum terjadi pemberontakan, kata Taqi, perekonomian negara itu bernilai sekitar $ 60 miliar. Sejak 2011, nilainya menyusut 35-40 persen. Pengangguran juga kini melonjak menjadi 33 persen dari sebelumnya 8,3 persen. Data yang dirilis Pusat Penelitian Kebijakan Suriah awal tahun ini mengatakan, kerugian ekonomi selama 22 bulan terakhir ini sekitar US$ 48,4 miliar atau hampir 82 persen dari PDB tahun 2010.

    Industri pertanian Suriah porakporanda oleh konflik, padahal sektor ini memberi pekerjaan sekitar 8 juta orang. Sektor pariwisata, yang sekitar 5 persen dari PDB pada tahun 2011, memang kurang berkembang. Sebelum pemberontakan meletus, sektor ini memberikan 270.000 pekerjaan.

    Produksi minyak negara itu juga terpukul. Sebelum krisis, Suriah memproduksi 400.000 barel minyak per hari, sedangkan dikonsumsi 300.000 barel. Namun, adanya sanksi internasional memaksa Suriah untuk mengurangi produksinya. "Sanksi international, disamping mengurangi pendapatan minyak dan pajak, juga menyebabkan 'kejutan' fiskal bagi Suriah," tulis Pusat Penelitian Kebijakan Suriah. Mereka memperkirakan total utang publik mencapai 46,2 persen dari PDB tahun 2013.

    Pemerintah dapat mengandalkan pada neraca dari bank sentral dan bank swasta, tapi itu hanya masalah waktu sebelum sumber daya ini habis. Defisit diperkirakan mencapai US$ 10 miliar pada 2013, dibandingkan defisit 2012 sebesar US$ 3 miliar. "Jika konflik berhenti hari ini, kita masih bisa menyelamatkan negara, ekonomi, masyarakat, kesatuan, dan kedaulatan," kata Dardari.

    Jika tidak? Pengangguran akan mencapai 58 persen jika perang berlangsung sampai 2015, dan jumlah warga yang jatuh ke dalam kemiskinan absolut, hidup dengan kurang dari US$1,25 per hari, bisa menjadi 44 persen --dari 12 persen sebelum konflik.

    Al Arabiya | Dailystar Lebanon | BBC | Abdul Manan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.