Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

'Kalau Saya Obama, Saya Sudah Pecat Anda!'  

Editor

S Tri P Bud

image-gnews
Hillary Clinton saat memberi penjelasan tentang penyerangan di Benghazi, Libya, di depan anggota Senat.
Hillary Clinton saat memberi penjelasan tentang penyerangan di Benghazi, Libya, di depan anggota Senat.
Iklan

TEMPO.CO, Washington - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, menolak tuduhan Partai Republik bahwa dia menutup-nutupi serangan di Kedutaan Amerika Serikat di Benghazi, Libya. Dengan muka memerah dan berbicara berapi-api dengan nada tinggi, Clinton menyatakan tak ada alasan untuk menyalahkan pemerintah dalam insiden itu.

"Dengan segala hormat, faktanya adalah kita kehilangan empat orang Amerika. Apakah itu karena protes atau karena orang-orang keluar untuk berjalan-jalan satu malam dan memutuskan untuk membunuh beberapa orang Amerika?" Hillary Clinton mengatakan hal ini kepada sidang Senat yang berlangsung dalam suasana tegang.

"Apa bedanya dalam hal ini?" katanya dengan nada tinggi dan mengepalkan tangannya di atas meja saat Senator Ron Johnson berulang kali bertanya mengapa pemerintah tak mengantisipasi serangan protes terhadap sebuah video internet anti-Islam.

"Ini adalah tugas kita untuk mencari tahu apa yang terjadi dan melakukan segala yang kita bisa untuk mencegah hal ini terjadi lagi, Senator," katanya.

Hillary Clinton memberikan kesaksiannya dan datang pada malam Kamis dalam dengar pendapat di Senat. Clinton akan segera digantikan John Kerry sebagai Menteri Luar Negeri dalam beberapa hari mendatang.

Clinton menegaskan, tidak ada upaya pemerintah untuk menutup-nutupi peristiwa ketika puluhan orang diduga anggota al-Qaeda bersenjata berat menyerbu kompleks, terjadi delapan jam baku tembak dan empat orang, termasuk Dubes Chris Stevens, tewas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ini bukan hanya masalah kebijakan. Ini masalah personal. Saya berdiri di samping Presiden Obama saat marinir membawa mereka dalam peti mati terbungkus bendera Amerika Serikat turun dari pesawat," katanya dengan suara tercekat. "Saya memeluk ibu dan ayah, saudara, putra dan putri, dan istri yang ditinggalkan sendirian untuk membesarkan anak-anak mereka."

Namun, senator Republik menolak penjelasannya. Senator Rand Paul bahkan menyatakan Clinton seharusnya sudah dipecat karena tidak membaca permintaan untuk tambahan personel keamanan. "Seandainya saya menjadi presiden pada waktu itu dan saya menemukan bahwa Anda tidak membaca surat dari Benghazi, Anda tidak membaca pesan kabel dari Duta Besar Stevens, saya akan lega Anda meninggalkan pos Anda. Saya pikir itu tidak bisa dibenarkan," katanya.

Senator John McCain juga menolak beberapa jawaban, mengatakan empat bulan terlalu lama bagi publik Amerika Serikat mendapatkan "informasi dasar" tentang tragedi itu.

"Jawabannya, terus terang, tidak memuaskan bagi saya," katanya kepada Clinton. Dia menambahkan, ia masih ingin tahu mengapa Dubes Amerika Serikat untuk PBB, Susan Rice, mengatakan sehari setelahnya bahwa serangan itu dipicu oleh protes spontan di luar gedung itu.

REUTERS | TRIP B

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

7 Februari 2021

Seorang wanita meniup kantong plastik saat mengambil sampel udaranya untuk tes Covid-19 menggunakan GeNose C19 di sebuah stasiun kereta di Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. Alat buatan Indonesia ini mulai digunakan untuk screening penumpang kereta jarak jauh. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

Indonesia saat ini menempati urutan ke-19 kasus sebaran Covid-19 dari 192 negara.


Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

6 Februari 2021

Bupati terpilih Sabu Raijua, NTT, Orient P Riwu Kore menjadi perbincangan setelah disebut-sebut sebagai warga negara Amerika Serikat. Orient mengakui sempat memiliki paspor AS, namun tidak lantas mengubah status kewarganegaraannya. Facebook.com
Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore, mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah 2020


Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

4 Februari 2021

Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengikuti pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana di Singapura, 11 Juni 2018. REUTERS/Jonathan Ernst
Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

Tim pengacara Donald Trump berkeras Senat tak cukup kuat punya otoritas untuk memakzulkan Trump karena dia sudah meninggalkan jabatan itu.


Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

3 Februari 2021

Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

Pengacara keluarga korban Lion Air JT 610 meminta ahli waris korban Sriwijaya Air SJ 182 tidak meneken dokumen release and discharge atau R&D.


Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

3 Februari 2021

Ilustrasi microchip semikonduktor. [REUTERS/Kim Kyung-Hoon]
Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

Pada 2019 grup otomotif menyumbang sekitar sepersepuluh dari pasar semikonduktor senilai 429 miliar dolar Amerika Serikat.


Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

30 Januari 2021

Sekitar ratusan ribu warga Amerika Serikat turun ke jalan pada Sabtu, 30 Juni 2018, menuntut pemerintahan Presiden Donald Trump mengizinkan imigran masuk dan mempertemukan anak imigran dengan orang tua mereka. Reuters
Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

Imigran dari Suriah mendapat kelonggaran aturan sehingga mereka bisa tinggal di Amerika Serikat dengan aman sampai September 2022.


Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

30 Januari 2021

Gas air mata dilepaskan di antara pengunjuk rasa saat bentrokan dengan polisi di Gedung Capitol pada rapat pengesahan hasil pemilihan presiden 2020 oleh Kongres AS di Gedung Capitol AS di Washington, 6 Januari 2021. Sekitar 350 pasukan Garda Nasional D.C. dikerahkan untuk mengantisipasi kerusuhan yang diperkirakan akan terjadi. REUTERS/Shannon Stapleton
Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

Tutorial pembuatan bom ditemukan di rumah anggota kelompok ekstremis Proud Boys, Dominic Pezzola, yang didakwa terlibat dalam kerusuhan US Capitol


Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

29 Januari 2021

Wartawan asal Amerika Serikat, Daniel Pearl, yang tewas dipenggal pada 2002. Sumber: The Times of Israel
Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

Pemerintah Amerika Serikat mengecam pembebasan pembunuh jurnalis Wall Street, Journal Daniel Pearl, oleh Mahkamah Agung Pakistan.


Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

29 Januari 2021

Dokter umum Luisa Vera bereaksi setelah menerima vaksin virus corona (Covid-19) buatan Pfizer-BioNTech di Universitas Kesehatan Indiana, Rumah Sakit Methodist di Indianapolis, Indiana, Amerika Serikat, Rabu, 16 Desember 2020. Kredit: ANTARA FOTO/REUTERS/Bryan Woolsto/HP/djo/am.
Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

Pemerintah Amerika Serikat kini mengizinkan dokter dan perawat yang sudah pensiun untuk memberikan suntikan vaksin Covid-19


Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

27 Januari 2021

Silinder berisi uranium di fasilitas nuklir Fordow, Iran.[IRNA]
Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan hal yang salah jika AS kembali ke perjanjian nuklir Iran