Kekerasan atas Rohingya Menyebar ke Suku Lain  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga Rohingya terlihat di antara rumah yang terbakar saat terjadinya bentrokan antara kaum Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya di Sittwe, Myanmar, Minggu (10/6). REUTERS/Staff

    Sejumlah warga Rohingya terlihat di antara rumah yang terbakar saat terjadinya bentrokan antara kaum Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya di Sittwe, Myanmar, Minggu (10/6). REUTERS/Staff

    TEMPO.CO, Yangoon - Kekerasan di Myanmar tak sekedar menghantam suku Rohingya yang beragama Islam dan keturunan Bangladesh, melainkan juga menimpa suku Kaman. Myanmar sendiri terdiri dari 130 suku yang diakui pemerintah. 

    Oleh karena itu, PBB meminta kepada pihak-pihak yang bertikai di Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan, menyusul bentrok berdarah yang telah menewaskan puluhan orang dan menyebabkan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal.

    Badan dunia ini mengatakan, sebuah tim dipimpin oleh Ashok Nigam, Koordinator Kemanusiaan dan Permukiman, telah mengunjungi negara bagian dan melihat skala peningkatan kerusakan rumah di sana.

    Pemerintah Myanmar memperkirakan lebih dari 22.500 orang kehilangan rumahnya pekan lalu dan lebih dari 4.600 rumah telah hangus terbakar. Untuk mengatasi kerusuhan, pemerintah mengerahkan pasukan keamanan  ke kawasan sengketa antara etnik Buddha Rakhine dengan muslim Rohingya yang pecah pada 21 Oktober 2012.

    Ketegangan menjurus kekerasan berdarah di negara bagian Rakhine pecah beberapa bulan lalu setelah umat muslim setempat dituduh memperkosa dan membunuh seorang perempuan Bundha pada Juni 2012. Kekerasan ini menyebabkan sejumlah puluhan orang tewas dan puluhan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal.

    "Saya prihatin dengan ketakutan. Saya juga melihat adanya ketidakpercayaan di mata para pengungsi di kedua pihak," kata Nigam dalam sebuah pernyataan.

    Secara keseluruhan, jumlah orang yang kehilangan tempat tinggal diperkirakan mencapai 100 ribu. Hampir semuanya kini tinggal di kamp pengungsian di sekitar ibu kota negara bagian Sittwe.

    "Etnis Rakhine kembali menyerang kami dengan belati. Mereka membakar rumah kami kendati kami sudah tidak ada di sana. Sekarang saya hanya mengenakan pakaian yang menempel di tubuh saya," kata seorang perempuan berusia 63 tahun di salah satu kamp pengungsi. "Saya tidak bisa kembali."

    Umat Buddha Rakhine di Kyaukpyu memberikan keterangan berbeda ketika dihubungi oleh kantor berita Reuters. Dia mengatakan, Rakhine dan muslim telah berperang menggunakan pisau, pedang, tongkat, dan ketapel. Dalam perkelahian tersebut, umat muslim kewalahan. Selanjutnya mereka membakar rumah mereka sendiri dan melarikan diri," katanya.

    Diperkirakan 800 ribu etnis Rohinya tak memiliki kewarganegaraan. Mereka dianggap imigran gelap dari Bangladesh oleh pemerintah dan rakyat Myanmar. Bahkan, mereka disebut sebagai suku "Bengali". Akan tetapi, muslim lainnya di negara bagian Rakhine juga menjadi sasaran kekerasan.

    Tak jauh dari kamp pengusian di Sittwe, beberapa orang yang kehilangan tempat tinggal mengatakan bahwa mereka adalah dari suku Kaman, suku minoritas yang mendapatkan perhatian dari pemerintah Myanmar, negara yang memiliki 130 kelompok etnis.

    "Ayah saya adalah seorang muslim dan ibu saya Buddha. Mereka menyerang kami karena menyamakan kami dengan Rohingya," kata Aye Kyaw, seorang Kaman yang melarikan diri dari kerusuhan di Kyaukpyu kepada kantor berita AFP.

    "Kami bukan Rohingya. Kami bukan imigran dari negara lain," kata pria 30 tahun ini yang komunitasnya telah menetap di Rakhine selama berabad-abad. Dia mengatakan Rakhine telah menyiksanya dengan kejam.

    AL JAZEERA | CHOIRUL

    Berita Terpopuler:
    Dahlan Akan Buka Oknum DPR Peminta Jatah ke BUMN

    Kisah Jenderal Pramono Edhi dan Makelar Senjata 

    Rahasia Kisah Asmara W.R. Soepratman 

    Siasat Dagang Makelar Senjata 

    Ketika Senjata Tempur TNI Sudah Tua dan Lelah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.