Thailand-Kamboja Bahas Lagi Perbatasan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara Kamboja berjaga-jaga di kompleks percandian  Preah Vihear di perbatasan Thailand dan Kamboja. Situasi perbatasan kedua negara terus memanas (15/10). Foto: AP/Heng Sinith

    Tentara Kamboja berjaga-jaga di kompleks percandian Preah Vihear di perbatasan Thailand dan Kamboja. Situasi perbatasan kedua negara terus memanas (15/10). Foto: AP/Heng Sinith

    TEMPO.CO, Phnom Penh - Juru bicara Menteri Luar Negeri Thailand, Thani Thongpakdi, Selasa, 3 April, mengatakan negerinya akan menjadi tuan rumah sebuah pertemuan kerja sama kelompok kerja Thailand-Kamboja sejak hari ini hingga Jumat mendatang. Pertemuan di Bangkok itu bakal membahas klaim perbatasan Thailand-Kamboja yang sempat menimbulkan bentrokan senjata tahun lalu.

    Kelompok kerja dibentuk pada Desember lalu dalam akordansi dengan kesepakatan oleh General Border Committe (GBC) yang menangani keamanan perbatasan pada area yang disengketakan, yakni dekat sebuah candi Hindu.

    Kamboja dan Thailand terlibat kisruh atas kawasan Candi Preah Vihear selama beberapa dekade. Phnom Penh meminta pengadilan internasional untuk mengklarifikasi penguasaan area itu pada 1962.

    Pengadilan memutuskan pada 1962 bahwa candi itu berada dalam teritori Kamboja, tapi Thailand berargumen punya kedaulatan atas area sekelilingnya. Baku tembak atas kontrol area sengketa seluas total 4,6 kilometer persegi itu menjatuhkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak.

    Pengadilan internasional ICJ tahun lalu memerintahkan Thailand dan Kamboja menarik seluruh tentaranya keluar dari area sengketa untuk membuat sebuah "zona demiliterisasi". Juga meminta Indonesia sebagai pengawas untuk memonitor penarikan.

    Menteri Luar Negeri Thailand Surapon dan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa kemarin, Senin, bertemu di Phnom Penh di sela-sela KTT Asean.

    THE NATION | ASIA NEWS NETWORK | DWI ARJANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.