Menlu ASEAN Inginkan Akses ke Myanmar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ASEAN. TEMPO/Supriyantho Khafidz

    ASEAN. TEMPO/Supriyantho Khafidz

    TEMPO Interaktif, LOMBOK - Para Menteri Luar Negeri di ASEAN menyambut baik perkembangan proses demokrasi di Myanmar menyusul digelarnya Pemilu dan dibebaskannya pemimpin partai oposisi negeri itu, Aung San Suu Kyi.' Pembahasan itu disambut positif” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa saat menyampaikan hasil retreat ASEAN Ministerial Meeting (AMM) di Hotel Oberoi, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Ahad 16 Januari 2011. 

    Menurut Marty, para Menteri Luar Negeri negara Asean peduli dan mendesak Myanmar untuk melakukan dua agenda itu. Terutama agar mengelar pemilu yang demokratis, inklusif dan transparan. “ Keduanya telah dilaksanakan”  ujarnya. 

    Meski begitu, kata Marty, dalam pertemuan itu, para menteri Asean juga menyampaikan menyampaikan pentingnya pemerintah junta Myanmar menlakukan rekonsiliasi dan dialog agar pemimpin partai oposisi Aung San Suu Kyi dan elemen masyarakat di Myanmar bisa menjadi bagian dalam kemajuan bangsa. “ Jadi tak cukup dengan Pemilu dan pembebasan, tapi kami juga ingin mendorong proses dialog yang inklusif dan terbuka” kata Marty lagi. 

    Sejumlah negara Asean, kata Menteri Marty lagi, juga berpandangan sama soal pencabutan sanksi terhadap Myanmar. Meski memang tak ada sanksi dari PBB, para negara Asean meminta sanksi itu dicabut. Pencabutan, kata Marty lagi, terutama setelah pembebasan Suu Kyi. “ Kebijakan soal saksi harus ditinjau kembali karena memberikan dampak ke pembangunan Myanmar” ujarnya. '

    Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan menambahkan, para menteri Asean menginginkan akses ke Myanmar lebih terbuka. Asean, katanya, ingin menjdi pihak pertama yang membantu menangani masalah kemanusiaan akibat bencana badai topan Nargis, sekaligus mendukung evolusi rekonsiliasi politik di negara itu. 

    Karenanya, akses Asean ke negara itu dianggap penting dan menjadi inti dari diskusi AMM. Surin juga mengungkapkan pada pertemuan di Hanoi, Vietnam, tahun lalu, Myanmar telah menyatakan untuk mengambil alih kembali keketuaannya pada 2005 lalu di tahun 2014. Untuk dapat melakukan itu, ia mengatakan Myanmar harus menunjukkan komitmen dan keyakinan bahwa segalanya sudah stabil dan efektif agar keketuaan di tahun 2014 dapat menjadi pertimbangan yang formal dan menyeluruh.

    Jika rekonsiliasi dapat tercapai dan integrasi sesuai dengan jalur di Myanmar, maka akan banyak peluang, dan keyakinan, serta kemauan bagi para investor untuk datang dan menanamkan modalnya. Adapun berbagai jenis proyek yang dapat dikerjakan di sana adalah pertanian, produksi pangan, budidaya, infratruktur untuk pembangkit energi, transportasi, serta eksplorasi sektor pariwisata.

    Menteri Luar Negeri Myanmar Nyan Win saat ditemui juga menyatakan kegemberiaannya. “ Kami senang dan apresiasi dg hasil hari ini.' ujarnya. 

    Purwani Dyah Prabandari | Supriyanto Khafid


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.