Hakim Minta Pentagon Hentikan Larangan Gay di Militer  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/David Guttenfelder

    AP/David Guttenfelder

    TEMPO Interaktif, Washington - Seorang hakim AS pada hari Selasa memerintahkan Pentagon untuk berhenti melarang secara terbuka laki-laki dan perempuan gay dari bekerja di militer setelah bulan lalu menyatakan bahwa kebijakan "jangan tanya, jangan bilang" tidak konstitusional.

    Hakim Distrik AS Virginia Phillips di California menolak permintaan pemerintah untuk membatasi aturannya kepada personel militer yang merupakan anggota dari Log Cabin Republicans, organisasi yang menuntut untuk membatalkan kebijakan tersebut.

    "Kelompok itu membuktikan selama persidangan awal tahun ini bahwa kebijakan tersebut melukai anggota dengan melanggar hak-hak fundamental mereka," kata Phillips dalam keputusan itu.

    Dia memberikan perintah permanen yang melarang Pentagon dari penegakan kebijakan itu terhadap siapapun di bawah yurisdiksinya dan mengatakan kepada Departemen Pertahanan untuk menangguhkan atau mengakhiri penyelidikan tertunda, pemecatan atau proses lainnya berdasarkan kebijakan tersebut.

    Undang-undang telah melarang tindakan homoseksual di militer tetapi memperbolehkan laki-laki gay dan lesbian untuk bekerja di angkatan bersenjata selama mereka menjaga orientasi seksual mereka. Jika tidak, mereka harus diusir.

    Phillips bulan lalu telah memutuskan bahwa hal itu melanggar Amandemen Pertama dan Kelima Konstitusi dan meminta kedua belah pihak untuk mengomentari solusi yang mungkin, termasuk perintah permanen terhadap kebijakan tersebut.

    Juru bicara Departemen Pertahanan Cynthia Smith mengatakan para pejabat Pentagon sedang mempelajari putusan itu dan akan berkonsultasi dengan Departemen Kehakiman.

    Pemerintahan Obama memiliki waktu 60 hari untuk mengajukan banding.


    REUTERS | EZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.