TEMPO.CO, Jakarta - Kepala kebijakan Uni Eropa Josep Borrell pada Kamis, 29 Agustus 2024, meminta saran dari negara-negara anggota Uni Eropa apakah mungkin menjatuhkan sanksi ke sejumlah menteri di Israel yang melakukan ujaran kebencian terhadap warga Palestina karena itu sama dengan melanggar hukum internasional. Borrell tidak menyebut nama menteri di Israel yang dimaksud
Akan tetapi, dalam beberapa pekan terakhir Borrell secara terbuka mengkritik Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich karena mengeluarkan pernyataan yang dia gambarkan sebagai hal yang jahat dan sebuah hasutan untuk melakukan kejahatan perang.
“Saya memprakarsai prosedur untuk bertanya pada negara anggota apakah pantas untuk memasukkan para menteri di Israel itu dalam daftar sanksi kami yang telah menyampaikan pesan ujaran kebencian terhadap rakyat Palestina, dan menyorongkan hal-hal yang jelas melanggar hukum internasional,” kata Borrell saat rapat dengan para menteri luar negeri anggota Uni Eropa.
Para diplomat mengatakan kecil kemungkinan Uni Eropa bisa mencapai kata sepakat di antara 27 negara anggota perihal penjatuhan sanksi ke menteri-menteri di Israel. Akan tetapi langkah Borrell untuk menanyakan hal tersebut (sanksi) memperlihatkan adanya kemarahan dikalangan sejumlah pejabat Uni Eropa terkait perilaku para menteri di Isreal.
Irlandia, yang merupakan salah satu anggota Uni Eropa paling pro-Palestina. Pada Kamis, 29 Agustus 2024, negara itu menunjukkan dukungan pada saran Borrell.
“Kami akan mendukung rekomendasi Borrell untuk menjatuhkan sanksi terhadap organisasi-organisasi pendudukan di Tepi Barat yang memfasilitasi perluasan wilayah pendudukan, termasuk para menterinya,” kata Menteri Luar Negeri Irlandia, Micheal Martin
Sebelumnya Ben-Gvir yang berhaluan kanan, mengklaim umat Yahudi memiliki hak untuk beribadah di Masjid Al Aqsa sehingga dia mengusulkan pendirian sinagoge di kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki Israel. Ucapan Ben-Gvir itu juga mendapat kecaman dari dunia Arab.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan pihaknya dengan tegas menolak seruan Ben-Gvir dan "provokasi yang terus menerus terhadap sentimen umat Islam di seluruh dunia". Sedangkan Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) Turki mengutuk pernyataan Ben-Gvir tersebut dan menyebutnya sebagai hal "keji".
Sumber: Reuters
Pilihan editor: Ini Jerat Dakwaan untuk CEO Telegram Pavel Durov yang Disiapkan Pengadilan Prancis
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
