Awal Mula Protes Mahasiswa tentang sistem kuota PNS Bangladesh
Mahasiswa di seluruh Bangladesh menuntut agar sistem kuota pekerjaan direformasi. Di bawah sistem tersebut, lebih dari setengah dari pekerjaan pemerintah yang banyak dicari disediakan untuk mereka.
Protes meletus setelah tanggal 5 Juni ketika Pengadilan Tinggi memerintahkan pemulihan kuota 30 persen untuk keturunan veteran yang berpartisipasi dalam perang kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971. Sistem kuota telah berlaku sejak 1972 dan dihapuskan oleh Hasina pada tahun 2018 sebagai akibat dari protes mahasiswa sebelum pengadilan memberlakukannya kembali pada bulan Juni.
Para mahasiswa berpendapat bahwa pekerjaan yang disediakan untuk para veteran menguntungkan sekelompok kecil orang yang berafiliasi dengan Liga Awami, yang memimpin gerakan kemerdekaan. Pengangguran merajalela di Bangladesh di mana 40 persen anak mudanya tidak bekerja atau mengenyam pendidikan di universitas.
Pemerintah Banding ke Mahkamah Agung Soal Kuota PNS
Mahkamah Agung menangguhkan penerapan kembali kuota oleh Pengadilan Tinggi setelah pemerintah mengajukan banding. Mahkamah Agung telah menetapkan tanggal 7 Agustus sebagai tanggal sidang keberatan pemerintah terhadap putusan Pengadilan Tinggi.
Pemerintah Hasina mengatakan setuju dengan mahasiswa untuk menghapus kuota. Namun, mahasiswa yang berunjuk rasa menuntut amandemen hukum terhadap kuota tersebut. Mereka mengatakan tidak percaya pada pemerintah.
