TEMPO.CO, Jakarta - Laporan kebebasan beragama 2023 dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengenai India mencatat adanya serangan kekerasan terhadap kelompok minoritas, terutama Muslim dan Kristen, termasuk pembunuhan, penyerangan, dan perusakan rumah ibadah.
Laporan tentang kebebasan beragama internasional yang dirilis pada hari Rabu (26/7) mengatakan bahwa pada tahun 2023, para pejabat senior AS terus "menyuarakan keprihatinan tentang isu-isu kebebasan beragama" dengan rekan-rekan mereka di India.
Para pakar hak asasi manusia mengatakan bahwa India telah mengalami peningkatan serangan terhadap kaum minoritas di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, yang baru-baru ini memenangkan masa jabatan ketiga, dan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang beraliran nasionalis Hindu.
"Di India, kami melihat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam undang-undang anti-konversi, ujaran kebencian, pembongkaran rumah dan tempat ibadah bagi anggota komunitas agama minoritas," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken saat laporan tersebut dirilis, dalam sebuah teguran langsung yang jarang terjadi terhadap India.
Kritik terhadap India oleh AS biasanya tertahan karena hubungan ekonomi yang erat dan pentingnya New Delhi bagi Washington untuk melawan Cina, kata para analis politik.
Laporan AS tersebut mencatat puluhan insiden. Di antaranya adalah penembakan fatal terhadap seorang petugas keamanan dan tiga orang Muslim di sebuah kereta api di dekat Mumbai oleh seorang tersangka yang merupakan petugas keamanan kereta api. Penyelidikan oleh pihak berwenang India terhadap kasus tersebut sedang berlangsung dan tersangka telah dipenjara, menurut surat kabar Indian Express.
Laporan tersebut mengutip beberapa contoh serangan terhadap Muslim berdasarkan tuduhan bahwa pria Muslim berpartisipasi dalam penyembelihan sapi atau perdagangan daging sapi.
Kedutaan Besar India di Washington tidak memberikan komentar segera. Pemerintah India membantah melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas, dan mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan kesejahteraannya - seperti skema subsidi pangan dan upaya elektrifikasi - bertujuan untuk memberi manfaat bagi semua orang India.
Para pembela hak asasi manusia menentang hal tersebut dan menunjuk pada ujaran kebencian anti-Muslim, pencabutan status khusus Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim, undang-undang kewarganegaraan yang oleh PBB disebut sebagai "sangat diskriminatif", serta pembongkaran properti milik warga Muslim dengan alasan untuk membongkar bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan hukum.
Laporan Departemen Luar Negeri AS juga mengutip kekerasan di negara bagian Manipur di timur laut yang dimulai pada bulan Mei tahun lalu antara kelompok minoritas, sebagian besar Kristen, Kuki, dan mayoritas, sebagian besar Hindu, kelompok etnis Meitei.
Tempat-tempat ibadah umat Hindu dan Kristen dihancurkan di Manipur. Mengutip sebuah forum pemimpin suku setempat, laporan tersebut mengatakan bahwa lebih dari 250 gereja dibakar, lebih dari 200 orang terbunuh dan lebih dari 60.000 orang mengungsi.
Umat Hindu mencakup sekitar 80% dari 1,4 miliar penduduk India. Umat Muslim mencakup 14% dan umat Kristen lebih dari 2%.
Laporan tersebut menyebutkan undang-undang anti-konversi di beberapa negara bagian India yang menurut para pendukung hak asasi manusia menantang hak kebebasan berkeyakinan.
REUTERS
Pilihan Editor: Finlandia akan Memulai Vaksinasi Flu Burung untuk Manusia, Pertama di Dunia
