TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat, 10 Mei 2024, akan mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB dengan menyatakan bahwa Palestina memenuhi syarat untuk bergabung dan mengirimkan kembali permohonan tersebut ke Dewan Keamanan PBB untuk "mempertimbangkan kembali masalah ini dengan baik."
Palestina menghidupkan kembali upaya mereka untuk menjadi anggota penuh PBB - sebuah langkah yang secara efektif akan mengakui negara Palestina - setelah Amerika Serikat memveto permohonan mereka di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara bulan lalu.
Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB muncul setelah tujuh bulan perang antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas di Jalur Gaza, dan ketika Israel memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang oleh PBB dianggap ilegal.
Palestina saat ini merupakan negara pengamat non-anggota, sebuah pengakuan de facto atas kenegaraan yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada 2012.
Apakah Palestina dapat menjadi anggota PBB hanya dengan persetujuan Majelis Umum?
Tidak. Permohonan menjadi anggota penuh PBB pertama-tama harus disetujui oleh Dewan Keamanan dan kemudian Majelis Umum. Pemungutan suara oleh Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara pada Jumat hanya akan bertindak sebagai survei global atas dukungan untuk Palestina.
Terlepas dari Majelis Umum sendiri tak dapat memberikan keanggotaan penuh PBB, rancangan resolusi yang diajukan ke pemungutan suara pada Jumat akan memberikan Palestina beberapa hak dan hak istimewa tambahan mulai September 2024 - seperti kursi di antara anggota PBB di ruang sidang - tetapi tidak akan diberikan hak suara di badan tersebut.
Para diplomat mengatakan bahwa rancangan teks tersebut kemungkinan besar akan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk diadopsi.
Apa artinya dukungan majelis umum PBB bagi Palestina?
Misi Palestina di PBB di New York mengatakan pada Kamis - dalam sebuah surat kepada negara-negara anggota PBB - bahwa pengesahan rancangan resolusi yang mendukung keanggotaan penuh PBB akan menjadi investasi dalam melestarikan solusi dua negara yang telah lama dicari.
Mereka mengatakan bahwa hal itu akan "merupakan penegasan kembali dukungan yang jelas pada saat yang sangat kritis ini bagi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak untuk mendirikan negara merdeka."
Misi ini dijalankan oleh Otoritas Palestina, yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat. Hamas menggulingkan Otoritas Palestina dari kekuasaan di Gaza pada 2007. Hamas - yang memiliki piagam yang menyerukan penghancuran Israel - meluncurkan serangan 7 Oktober terhadap Israel yang memicu serangan Israel ke Gaza.
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah lama mendukung visi dua negara yang hidup berdampingan dalam batas-batas yang aman dan diakui. Warga Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem timur dan Jalur Gaza, semua wilayah yang direbut oleh Israel dalam perang 1967 dengan negara-negara Arab tetangganya.
