TEMPO.CO, Jakarta - Rusia mengungkapkan pada Jumat bahwa mereka telah mengundang Hamas, Jihad Islam Palestina, Fatah, dan para pemimpin organisasi lainnya untuk melakukan pembicaraan mengenai perang Israel di Gaza, di Moskow pada 29 Februari.
Dalam beberapa tahun terakhir, Moskow telah berusaha untuk mempertahankan hubungan positif dengan aktor-aktor Israel dan Palestina, tetapi hubungan dengan Israel telah memburuk karena genosida di Gaza dan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina.
Dalam konteks ini, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov, mengumumkan pembicaraan antar-Palestina yang dimulai pada 29 Februari di Moskow, terutama dengan gerakan Jihad Islam dan Hamas, yang keduanya dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel dan Barat.
Undangan ini dibenarkan oleh perdana menteri Otoritas Palestina, Minggu, seraya menambahkan bahwa Otoritas Palestina siap untuk terlibat dengan Hamas.
“Rusia telah mengundang semua faksi Palestina yang akan bertemu pada 26 bulan ini di Moskow. Kami akan melihat apakah Hamas siap untuk turun tangan bersama kami” Mohammad Shtayyeh mengatakan pada Konferensi Keamanan Munich.
Kemungkinan Bersatunya Faksi-faksi Palestina
Undangan baru ini muncul seiring dengan tren yang mengkhawatirkan ini. Otoritas Palestina semakin terbuka terhadap Hamas, setidaknya dalam beberapa pernyataan publik, sejak 7 Oktober. Hamas berusaha meningkatkan pengaruhnya di Tepi Barat, misalnya, dalam negosiasi mengenai tahanan, Hamas berupaya untuk membebaskan tahanan dari faksi lain.
Didirikan sebagai bagian dari Perjanjian Damai Oslo tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang meningkatkan harapan akan berdirinya negara Palestina, Otoritas Palestina telah melihat legitimasinya terus-menerus dirusak oleh pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Hamas telah berkuasa di Jalur Gaza selama 17 tahun setelah mengusir pasukan keamanan loyalis PA dari wilayah tersebut.
Negara-negara Barat dan beberapa negara Arab telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka ingin melihat revitalisasi Otoritas Palestina – yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas sejak tahun 2005 – mengambil alih kekuasaan di Gaza setelah konflik Gaza selesai, dan menyatukan pemerintahannya dengan Tepi Barat.
“Kami mengundang seluruh perwakilan Palestina – semua kekuatan politik yang mempunyai posisi masing-masing di berbagai negara, termasuk Suriah dan Lebanon, serta negara-negara lain di kawasan ini,” kata Bogdanov seperti dilansir TASS. “Tentu saja sebagian besar adalah yang tergabung dalam Organisasi Pembebasan Palestina, tetapi ada juga beberapa struktur yang belum masuk – yaitu Hamas dan Jihad Islam,” katanya. “Sekarang kami telah mengundang mereka juga.”
