Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

image-gnews
Kandidat presiden Rusia dan Presiden petahana Vladimir Putin berbicara setelah TPS ditutup, di Moskow, Rusia, 18 Maret 2024. Komisi Nasional Pemilu Rusia (CEC), suara pemilih yang terkumpul mencapai 72,22 persen, naik dari pemilu 2018 sebesar 67,5 persen. REUTERS/Maxim Shemetov
Kandidat presiden Rusia dan Presiden petahana Vladimir Putin berbicara setelah TPS ditutup, di Moskow, Rusia, 18 Maret 2024. Komisi Nasional Pemilu Rusia (CEC), suara pemilih yang terkumpul mencapai 72,22 persen, naik dari pemilu 2018 sebesar 67,5 persen. REUTERS/Maxim Shemetov
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Ukraina tidak mengakui Vladimir Putin sebagai Presiden Federasi Rusia yang dipilih secara demokratis dan sah, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Ukraina pada Senin, 6 Mei 2024, sehari sebelum pelantikan Putin sebagai presiden terpilih.

Putin akan sebagai presiden Rusia untuk kelima kalinya dalam upacara yang dimulai di Kremlin pada Selasa, 7 Mei 2024, siang hari waktu Moskow.

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan pelantikan ini merupakan cara Rusia “memberikan ilusi legalitas” kepada seluruh dunia dan warganya sendiri atas kekuasaan Putin yang telah bertahan selama bertahun-tahun.

Putin telah menduduki posisi sebagai presiden atau perdana menteri sejak 1999. Tepatnya sebagai perdana menteri pada periode 1999 – 2000 dan periode 2008 – 2012. Ia menjabat presiden pada periode 2000 – 2008 dan sejak 2012 hingga sekarang.

Kyiv menuding Rusia melakukan pelanggaran terhadap banyak perjanjian internasional selama menyelenggarakan pemilihan umum yang berlangsung pada Maret lalu, seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional, puluhan resolusi Majelis Umum PBB dan dokumen lainnya.

Penyelenggaraan pemilu secara ilegal di wilayah kedaulatan Ukraina yang diduduki Rusia – yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhia dan Kherson, Republik Otonomi Krimea, dan Kota Sevastopol – juga disertai dengan ancaman dan pemaksaan, kata pemerintah Ukraina.

“Berdasarkan hal-hal di atas dan surat perintah penangkapan aktif dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Vladimir Putin, Ukraina tidak melihat dasar hukum untuk mengakui dia sebagai presiden Federasi Rusia yang dipilih secara demokratis dan sah,” tulis Kementerian Luar Negeri Ukraina.

Pernyataan tersebut merujuk pada surat perintah penangkapan untuk Putin yang dikeluarkan oleh ICC pada 17 Maret 2023. Presiden Rusia tersebut, bersama komisaris hak anak yang bekerja di bawahnya, diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi anak-anak secara tidak sah dari Ukraina ke Rusia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ukraina lantas menyerukan kepada negara-negara, organisasi internasional dan masyarakat secara umum untuk “tidak mengakui hasil pemilu semu atau diktator Rusia Vladimir Putin sebagai presiden yang sah”.

Putin sudah mengambil sumpah jabatan sebanyak empat kali dan tahun ini mendapat dukungan dengan rekor tertinggi, yaitu 87,28 persen.

Sesuai protokol upacara pelantikan, presiden terpilih Rusia akan pergi ke tempat upacara yaitu Istana Agung Kremlin sebelum berjalan ke Lapangan Katedral Kremlin untuk menyapa para prajurit Resimen Presiden.

Ribuan tamu diperkirakan akan menghadiri peresmian tersebut, termasuk anggota eksekutif, legislatif dan yudikatif Rusia, menurut kantor berita Rusia TASS.

Pilihan Editor: Hari Ini, Putin Dilantik sebagai Presiden Rusia untuk Masa Jabatan ke-5

TASS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Sebut Banyak Kebocoran Kekayaan Negara: Tidak Sampai ke Rakyat

6 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Sebut Banyak Kebocoran Kekayaan Negara: Tidak Sampai ke Rakyat

Prabowo Subianto mengatakan saat ini banyak kekayaan negara yang bocor sehingga tidak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia.


Konflik Rusia-Ukraina Masih Panas, NATO akan Mulai Latihan Senjata Nuklir Tahunan Pekan Depan

6 jam lalu

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. REUTERS/Yves Herman
Konflik Rusia-Ukraina Masih Panas, NATO akan Mulai Latihan Senjata Nuklir Tahunan Pekan Depan

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menekankan pentingnya kesiapan dalam lanskap global yang semakin bergejolak selama kunjungannya ke London


Top 3 Dunia: 11.000 Tentara Israel Terluka hingga ICC Gunakan Istilah Negara Palestina

8 jam lalu

Tampak luar Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, Belanda, 31 Maret 2021. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Top 3 Dunia: 11.000 Tentara Israel Terluka hingga ICC Gunakan Istilah Negara Palestina

Berita Top 3 Dunia pada Kamis 10 Oktober 2024 diawali oleh pakar urusan militer Israel menyebut kemampuan pasukan menurun karena banyak yang terluka


Pengacara Gaza: Tidak Ada Alasan untuk Penundaan Surat Perintah Penangkapan ICC

12 jam lalu

Logo International Criminal Court (ICC) di Den Hague, Belanda. Sumber: aa.com.tr
Pengacara Gaza: Tidak Ada Alasan untuk Penundaan Surat Perintah Penangkapan ICC

ICC belum juga menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel dan Hamas hingga saat ini.


Putin Resmi Tarik Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Siapa Penggantinya?

16 jam lalu

Anatoly Antonov. Lev Radin/Sipa USA
Putin Resmi Tarik Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Siapa Penggantinya?

Anatoly Antonov menjadi Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat sejak 2017


Pasukan Israel Tembaki Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon, Lukai Dua Orang

17 jam lalu

Pasukan Irlandia merupakan bagian dari Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (Unifil), yang telah menolak permintaan militer Israel untuk mengosongkan beberapa posisinya sebelum serangan darat Israel. Foto : X/@DefenceForces
Pasukan Israel Tembaki Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon, Lukai Dua Orang

UNIFIL mengatakan tentara Israel 'dengan sengaja menembaki dan menonaktifkan' kamera pemantau di lokasi sebelum serangan Labbouneh.


ICC Secara Resmi Minta Semua Pihak Gunakan Istilah Negara Palestina

23 jam lalu

Tampak luar Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, Belanda, 31 Maret 2021. REUTERS/Piroschka van de Wouw
ICC Secara Resmi Minta Semua Pihak Gunakan Istilah Negara Palestina

ICC secara resmi meminta LSM dan institusi lain menggunakan istilah "Negara Palestina" menggantikan istilah "Palestina"


Rusia Puji Ketangguhan Hizbullah Meski Diserang Israel

1 hari lalu

Seorang tentara Israel membawa peluru di tengah permusuhan lintas batas antara Hizbullah dan Israel, di Israel utara, 7 Oktober 2024. REUTERS/Gil Eliyahu
Rusia Puji Ketangguhan Hizbullah Meski Diserang Israel

Rusia mengatakan HIzbullah tetap beroperasi seperti biasa di tengah gempuran Israel.


PBB Ungkap Sindikat Kejahatan di Asia Tenggara Gunakan Aplikasi Telegram

2 hari lalu

Logo Telegram. REUTERS/Dado Ruvic
PBB Ungkap Sindikat Kejahatan di Asia Tenggara Gunakan Aplikasi Telegram

Badan PBB, UNODC, merilis laporan soal jaringan kriminal di Asia Tenggara menggunakan Telegram untuk menjalankan aktivitas kejahatannya.


Dimana Tempat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024? Ini Lokasinya

2 hari lalu

Pedagang menjual foto Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024. Kesiapan sarana dan prasarana di Jakarta jauh lebih baik dan lengkap dibandingkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).  TEMPO/Subekti.
Dimana Tempat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024? Ini Lokasinya

Di mana tempat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024? Menurut Ahmad Muzani, pelantikan akan dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.