Bangkok Polusi Udara Parah, Pegawai Diminta Kerja dari Rumah

TEMPO.CO, Jakarta - Kota Bangkok, Thailand memerintahkan para pegawai untuk bekerja dari rumah akibat polusi udara yang berbahaya. Pada Kamis, 15 Februari 2024, lapisan kabut berbahaya menyelimuti kota tersebut.

Pemerintah kota meminta kerja sama dari para pengusaha untuk membantu para pekerja di kota berpenduduk 11 juta orang tersebut menghindari polusi. Diperkirakan polusi akan berlangsung hingga Jumat.

Situs web pemantau udara IQAir menempatkan Bangkok di antara 10 kota paling tercemar di dunia pada Kamis pagi. Tingkat partikel PM2.5 paling berbahaya, sangat kecil sehingga dapat memasuki aliran darah, lebih dari 15 kali lipat dari pedoman tahunan Organisasi Kesehatan Dunia, menurut IQAir.

Gubernur Bangkok Chadchart Sittipunt mengatakan pada Rabu malam bahwa semua pegawai kota akan bekerja dari rumah pada hari Kamis dan Jumat. “Saya ingin meminta kerja sama dari jaringan BMA yang terdiri dari sekitar 151 perusahaan dan organisasi, baik kantor pemerintah maupun sektor swasta,” katanya dalam sebuah pernyataan. Ia menambahkan bahwa lebih dari 60.000 orang terkena dampaknya.

BMA adalah singkatan dari Administrasi Metropolitan Bangkok.

Chadchart mengatakan setidaknya 20 dari 50 distrik di Bangkok diperkirakan memiliki tingkat partikel PM2.5 yang tidak sehat. Polusi diperkirakan akan terus berlanjut karena tak ada angin.

Kualitas udara di Thailand sering kali merosot pada bulan-bulan awal tahun ini karena asap dari para petani yang membakar jerami di ladang menambah emisi industri dan asap knalpot kendaraan. Bangkok dan kota di utara Chiang Mai termasuk di antara kota-kota paling tercemar di dunia dalam beberapa hari pada tahun lalu.

Krisis kesehatan masyarakat sedang terjadi karena polusi yang parah. Setidaknya dua juta orang di Thailand membutuhkan perawatan medis karena polusi pada tahun 2023.

Pemerintahan Perdana Menteri Srettha Thavisin, yang mengambil alih kekuasaan pada bulan Agustus, telah berjanji untuk menjadikan penanggulangan polusi udara sebagai “agenda nasional.” Rancangan Undang-Undang Udara Bersih telah disahkan oleh kabinetnya bulan lalu.

Namun masalahnya tetap ada. Pengadilan di Chiang Mai bulan lalu memerintahkan pemerintah untuk membuat rencana mendesak guna mengatasi polusi udara dalam waktu 90 hari.

CHANNEL NEWS ASIA 

Pilihan editor: PM Australia Melamar Kekasih Usai Kencan Romantis di Hari Valentine