Narendra Modi Bakal Prioritaskan Reformasi Ketenagakerjaan Jika Menang Pemilu India

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) pada Selasa, 13 Februari 2024, meyakinkan Perdana Menteri India Narendra Modi dapat memprioritaskan reformasi ketenagakerjaan jika ia memenangkan pemilu mendatang sesuai prediksi. Reformasi tersebut sebelumnya telah disetujui parlemen pada 2020.

 
Jajak pendapat menunjukkan BJP, partai nasionalis pengusung Modi, diprediksi akan memenangkan pemilu Mei 2024 dengan mudah. Sementara oposisi mereka kesulitan untuk menyatukan suara.

 
Modi mengatakan pekan lalu bahwa ia akan mengambil keputusan besar pada masa jabatan berikutnya untuk mengakhiri kemiskinan dan mempercepat pembangunan ekonomi. Namun dia tidak memberikan rincian lebih lanjut bagaimana mencapai target itu semua. Dia hanya menyatakan itu merupakan jaminan darinya bahwa India akan naik dari posisi kelima negara dengan ekonomi terbesar di dunia menjadi posisi ketiga jika ia menang pemilu. 

 
Kedua majelis parlemen India telah menyetujui peraturan ketenagakerjaan baru pada 2020, namun peraturan tersebut belum diterapkan menyusul penolakan dari serikat pekerja yang menentang ketentuan perekrutan dan pemecatan yang lebih mudah serta pembatasan terhadap serikat pekerja.

 
Namun pemerintahan Modi mengatakan menggabungkan 29 undang-undang berbeda ke dalam empat undang-undang ketenagakerjaan, akan memastikan lebih dari 500 juta pekerja di India menerima upah minimum, sementara sebagian besar juga akan mendapatkan jaminan sosial.

 
“Peraturan ketenagakerjaan perlu diberitahukan. Ini perlu, kami akan melakukannya. Reformasi yang berkelanjutan diperlukan untuk menjadi kekuatan ekonomi dan mengambil alih kepemimpinan global,” kata juru bicara BJP Gopal Krishna Agarwal, merujuk pada pemberitahuan resmi yang mengumumkan penerapannya.

 
Harbhajan Singh, sekretaris jenderal serikat pekerja Hind Mazdoor Sabha, mengatakan pihaknya akan memprotes segala upaya untuk menjadikan undang-undang ketenagakerjaan India “pro-majikan, bukan pro-buruh”.
 

“Kami menyadari bahwa mereka menunggu pemilu selesai untuk menerapkan hal ini,” katanya. “Tetapi kami akan mengadakan protes nasional dalam beberapa hari mendatang menentang kebijakan pemerintah yang anti-buruh.”
 

REUTERS

Pilihan editor: Analis Gordon LaForge Sebut Ada Kandidat Calon Presiden yang Bisa Ancam Demokrasi Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini