TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkap ada pejabat dari junta Myanmar yang diundang pada pertemuan para menteri luar negeri anggota ASEAN di Luang Prabang, Laos pada Senin, 29 Januari 2024. Namun pejabat dari junta Myanmar itu hanya hadir pada tingkat non-politis.
Myanmar mengirim seorang birokrat ke pertemuan tersebut, untuk pertama kalinya atas undangan ASEAN. Negeri yang dulu bernama Burma itu, mengirimkan perwakilan non-politis.
Pertemuan itu tidak dihadiri oleh para jenderal tertinggi junta, yang dilarang menghadiri pertemuan-pertemuan ASEAN karena mereka dianggap gagal mengimplementasikan rencana perdamaian yang telah disepakati dengan ASEAN dua bulan setelah kudeta Myanmar. Junta militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Myanmar yang dipimpin oleh pemenang Nobel perdamaian Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.
“Keputusan ASEAN untuk tidak mengundang political level Myanmar tetap diberlakukan. Kali ini, Myanmar memutuskan untuk mengirim wakil pada tingkat non-political level, yaitu Permanent Secretary dari Kementerian Luar Negeri Myanmar,” kata Retno dalam keterangan pers pada Senin, 29 Januari 2024.
Penjabat Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar yang hadir adalah Malar Than Htike. Retno meyakinkan kehadiran Than Htike tidak menandai perubahan kebijakan ASEAN. Sebab Myanmar hadir pada non-political level.
Pertemuan para menteri luar negeri ASEAN itu dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama membahas prioritas Laos sebagai Ketua ASEAN 2024 dan kelanjutan dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta sebelumnya, termasuk implementasi Konsensus Lima Poin (5PC). Sesi kedua membahas situasi kawasan dan internasional.
Ihwal Myanmar, para menteri luar negeri anggota ASEAN mengulang lagi komitmen untuk menjadikan 5PC sebagai referensi utama upaya ASEAN membantu penyelesaian krisis di Myanmar. Indonesia telah menyampaikan semua catatan penanganan isu Myanmar selama keketuaan Indonesia tahun lalu dan sudah disampaikan ke Laos sebagai Ketua ASEAN 2024.
Retno berharap tidak terjadi tindakan apa pun yang dapat menghambat implementasi lima butir konsensus tersebut, yang disepakati ASEAN pada April 2021. Dia juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi melalui mekanisme troika, yaitu kerja sama dalam menangani krisis Myanmar di antara ketua ASEAN yang menjabat, ketua tahun sebelumnya, dan tahun mendatang.
Dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN 2024 di Laos itu, Retno juga menyoroti isu Rohingya dengan menekankan isu itu harus terus dibahas di ASEAN sebagai upaya penyelesaian masalah Myanmar. ASEAN diharapkan tetap bekerja keras mempersiapkan kondisi yang kondusif sehingga masyarakat etnis Rohingya dapat kembali ke Myanmar secara sukarela, aman dan bermartabat.
REUTERS
Pilihan editor: Turki Prihatin Pendanaan ke UNRWA Dihentikan
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
