Turki Masuk Daftar Tunggu Uni Eropa 24 Tahun, Erdogan: Mungkin Saatnya Kita Berpisah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Ankara dapat "berpisah" dengan Uni Eropa jika diperlukan ketika ditanya tentang isi laporan Parlemen Eropa mengenai Turki.

Laporan tersebut, yang diadopsi awal pekan ini, mengatakan proses aksesi Turki dengan blok beranggotakan 27 negara tersebut tidak dapat dilanjutkan dalam kondisi saat ini dan menyerukan Uni Eropa untuk menjajaki “kerangka paralel dan realistis” dalam hubungannya dengan Ankara.

Turki telah menjadi kandidat resmi untuk bergabung dengan UE selama 24 tahun, namun pembicaraan aksesi terhenti dalam beberapa tahun terakhir karena kekhawatiran blok tersebut mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan penghormatan terhadap supremasi hukum.

“UE sedang berusaha melepaskan diri dari Turki,” kata Erdogan kepada wartawan menjelang perjalanan ke Amerika Serikat. “Kami akan melakukan evaluasi terhadap perkembangan ini dan jika perlu, kami dapat berpisah dengan UE.”

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan awal pekan ini bahwa laporan Parlemen Eropa berisi tuduhan dan prasangka yang tidak berdasar dan mengambil pendekatan yang “dangkal dan tidak visioner” terhadap hubungan negara tersebut dengan UE.

Pada Juli lalu, Erdogan sempat menghubungkan langsung antara upaya Swedia bergabung dengan aliansi militer NATO, yang terus diblokir oleh negaranya, dan pencalonan Turki yang sudah lama untuk menjadi anggota Uni Eropa.

Komisi Eropa telah menolak permintaan mengejutkan yang diajukan oleh Presiden Turki itu.

“Turki telah menunggu di depan pintu Uni Eropa selama lebih dari 50 tahun, dan hampir semua negara anggota NATO kini menjadi anggota Uni Eropa. Saya menyampaikan seruan ini kepada negara-negara yang telah membuat Turki menunggu di depan pintu Uni Eropa. Uni Eropa selama lebih dari 50 tahun,” kata Erdogan pada 10 Juli 2023.

“Datang dan buka jalan bagi keanggotaan Turki di Uni Eropa. Ketika Anda membuka jalan bagi Turki, kami akan membuka jalan bagi Swedia seperti yang kami lakukan untuk Finlandia.”

REUTERS

Pilihan Editor Presiden Steinmeier: Islam dan Budaya Muslim Bagian dari Jerman