TEMPO.CO, Jakarta - Myanmar dilanda kekerasan dan kekacauan ekonomi sejak militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021. Tatmadaw, militer di negara itu, melancarkan tindakan keras terhadap lawan-lawannya. Perhimpunan negara Asia Tenggara (ASEAN), sejak akhir 2021 melarang junta Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi sampai terlihat ada kemajuan berarti dalam menyelesaikan krisis yang dikenal five point of consensus. Pada pertemuan pekan ini, tidak ada perwakilan Myanmar baik di KTT ASEAN atau pertemuan menteri luar negeri.
Indonesia telah melakukan engagement secara sangat intensif selama 9 bulan jadi ketua ASEAN. Lebih dari 145 engagements dengan 70 stakeholders telah dilakukan. Jakarta melihat sudah mulai muncul trust antara satu stakeholder dengan yang lain, kecuali dengan Junta militer.
Menlu Retno
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa selama masa mengetuai ASEAN tahun ini, Indonesia bekerja keras memastikan ASEAN bersatu menangani isu Myanmar.
"ASEAN hanya bisa maju dengan kekuatan penuh jika kita bisa memastikan solusi damai dan langgeng di Myanmar," kata Retno saat membuka Pertemuan para Menlu ASEAN (AMM) di Jakarta, Senin.
Sebagaimana diamanatkan para pemimpin ASEAN, para menteri luar negeri akan meninjau secara komprehensif Konsensus Lima Poin (5PC) dan menyiapkan rekomendasi untuk pertimbangan semua pemimpin ASEAN.
Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
