TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sementara Taliban di Afghanistan pada Senin, 4 September 2023, mendesak agar masyarakat internasional bersabar terkait pendidikan untuk anak perempuan di Afghanistan. Kementerian Dalam Negeri Afghanistan meyakinkan sudah ada sejumlah dekrit yang diterbitkan mengenai hak-hak perempuan.
“Pendidikan untuk kalangan perempuan dibutuhkan masyarakat kami, dan masalah ini akan diselesaikan sesuai kondisi,” kata Sirajuddin Haqqani Menteri Dalam Negeri sementara Taliban.
Kelompok radikal Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada 2021. Taliban tidak membolehkan perempuan bersekolah, di mana keputusan ini dikutuk secara luas. Pada Kamis, 31 Agustus 2023, sejumlah delegasi ulama dan professional dari Organisasi Kerja sama Islam (OKI) tiba di Ibu Kota Kabul untuk bertemu otoritas Afghanistan.
“Sejumlah dekrit yang diterbitkan Taliban mampu mencegah penindasan dan pelecehan terhadap perempuan, bahkan membantu mereka mendapatkan hak harta warisan. Pendidikan adalah hak bagi perempuan dan laki-laki,” demikian keterangan delegasi yang berkunjung ke Kabul tersebut, yang juga memberi pujian karena Taliban bisa memberikan keamanan dan stabilitas di Afghanistan.
Haqqani mengakui kalau pendidikan adalah sebuah kebutuhan bagi semua orang. Pihaknya pun meminta semua pihak bersabar terkait perihal ini.
“Aturan Taliban tidak seperti yang digambarkan dunia. Warga Afghanistan sangat baik dan mau bekerja sama,” kata Haqqani, yang juga meyakinkan kalau Taliban akan terus berusaha menyelesaikan setiap kekurangan.
Kementerian Dalam Negeri Afghanistan mengklaim Taliban telah berhasil menjaga stabilitas di negara itu dengan cara memberlakukan kebijakan moneter, mencegah masuknya ISIS dan insiden kriminal lainnya serta sukses memerangi narkoba. Bukan hanya itu, Afghanistan dibawah kepemimpinan Taliban juga mengklaim telah menjalankan sejumlah janji kepada OKI (tanpa memberikan detail janji apa yang sudah dijalankan).
Sumber: middleeastmonitor.com
Pilihan Editor : Nasib Pengungsi Afghanistan di AS, Terombang-ambing Keputusan Politik DPR
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
