![Seorang bayi diserahkan kepada pasukan Amerika di atas tembok pembatas bandara untuk dievakuasi, di Kabul, Afghanistan, pada 19 Agustus [File: Omar Haidari/via Reuters]](https://statik.tempo.co/data/2021/11/07/id_1064510/1064510_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengungsi asal Afghanistan di Amerika Serikat mulai mengkahwatirkan masa depan mereka. Dua tahun setelah kedatangan mereka, masa pembebasan bersyarat habis sementara proses untuk mendapat izin tinggal tetap belum keluar.
Salah satu pengungsi adalah Farzana Jamalzada. Ia meninggalkan Afghanistan setelah pengambilalihan Taliban pada Agustus 2021, karena khawatir pekerjaannya dengan pemerintah AS akan membahayakan dirinya. Dia mencari perlindungan di AS dan pindah ke New York City di mana dia mendapatkan pekerjaan di organisasi amal yang membantu membayar sewa dan kebutuhan lainnya.
Namun izin kerjanya – dan suaminya Farhad – habis masa berlakunya pada akhir Agustus, membuat mereka berada dalam ketidakpastian karena menunggu wawancara imigrasi terkait permohonan izin tinggal permanen mereka.
“Kami benar-benar tidak memiliki banyak tabungan,” katanya. “Jika kami kehilangan asuransi atau tunjangan, apa yang harus kami lakukan? Asuransi kesehatan sangat, sangat mahal di sini.”
Perjuangan dengan dokumen imigrasi adalah hal biasa bagi lebih dari 70.000 warga Afghanistan yang dievakuasi ke AS sejak tahun 2021 di bawah Operasi Selamat Datang Sekutu. Banyak warga Afghanistan, termasuk Jamalzada dan suaminya, menerima “pembebasan bersyarat kemanusiaan,” yang memungkinkan mereka tinggal dan bekerja di AS untuk jangka waktu dua tahun pertama. Pada bulan Juni, pemerintahan Presiden Joe Biden memperpanjang pembebasan bersyarat tersebut selama dua tahun lagi, namun statusnya tetap bersifat sementara.
Koalisi bipartisan yang terdiri dari anggota parlemen, veteran, dan aktivis AS mendorong Kongres untuk menciptakan jalur langsung menuju tempat tinggal permanen dan kewarganegaraan bagi warga Afghanistan berdasarkan undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Penyesuaian Afghanistan.
Namun undang-undang tersebut belum mendapatkan dukungan di Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Partai Republik dan masih terhenti di Senat, di mana Partai Demokrat memegang mayoritas tipis.
Bagi warga Afghanistan yang memasuki AS melalui pembebasan bersyarat karena alasan kemanusiaan, mencari tahu jalan menuju status permanen dapat menjadi sebuah tantangan, menurut Danilo Zak, direktur asosiasi kebijakan dan advokasi di Church World Service, sebuah kelompok yang membantu pengungsi.
“Ada banyak warga Afghanistan yang tidak mampu atau tidak bisa mendapatkan bantuan imigrasi,” kata Zak.
Berbeda dengan beberapa orang lainnya, Jamalzada dan suaminya memiliki jalur menuju tempat tinggal permanen. Pekerjaan mereka membantu pemerintah AS membuat mereka memenuhi syarat untuk mengajukan Visa Imigran Khusus, yang tersedia bagi penerjemah, juru bahasa, dan pihak lain yang membantu AS selama dua dekade operasi militernya.
Namun evakuasi AS dari Afghanistan dimulai begitu tiba-tiba sehingga Jamalzada terpaksa meninggalkan negara tersebut sebelum visanya diproses sepenuhnya, katanya.
Untuk mendapatkan tempat tinggal permanen, yang secara informal dikenal sebagai kartu hijau, pasangan tersebut harus menghadiri wawancara pemerintah pada 12 September, sehingga mereka tidak berhak bekerja selama hampir dua minggu.
Jamalzada mengatakan dia berharap Kongres akan memberikan jalan yang lebih langsung menuju status permanen bagi warga Afghanistan sehingga teman dan keluarganya yang sudah berada di AS bisa merasa lebih aman. "Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi padamu," katanya.
REUTERS
Pilihan Editor Yayasan Nobel Tak Jadi Undang Duta Besar dari Rusia, Belarus dan Iran
