TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok oposisi utama Gabon, Alternance 2023, meminta masyarakat internasional untuk mendorong junta untuk menyerahkan kekuasaan kembali kepada warga sipil. Kudeta Gabon menyebabkan Presiden Ali Bongo terguling dari jabatannya.
“Kami senang Ali Bongo digulingkan tetapi… kami berharap komunitas internasional akan mendukung Republik dan tatanan demokrasi di Gabon dengan meminta militer mengembalikan kekuasaan kepada warga sipil,” Alexandra Pangha, juru bicara pemimpin Alternance 2023 Albert Ondo Ossa, mengatakan kepada BBC seperti dilansir Reuters, Jumat. 1 September 2023.
Perwira militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada Rabu, 30 Agustus 2023, beberapa menit setelah pengumuman bahwa Bongo telah mendapatkan masa jabatan ketiga dalam pemilu. Mereka menempatkannya sebagai tahanan rumah dan memilih Jenderal Brice Oligui Nguema sebagai pemimpin transisi.
Junta tidak banyak bicara mengenai rencana jangka pendeknya setelah mengakhiri kekuasaan keluarga Bongo yang sudah berlangsung selama hampir enam dekade. Langkah itu mengundang sorak-sorai massa di jalan-jalan Libreville.
Bongo telah memerintah sejak 2009, menggantikan ayahnya yang meninggal setelah ia menjadi presiden sejak 1967. Para penentangnya mengatakan bahwa keluarga tersebut tidak berbuat banyak untuk membagi kekayaan minyak dan pertambangan Gabon kepada 2,3 juta penduduknya, yang hampir sepertiganya hidup dalam kemiskinan.
Alternance 2023 mengatakan pihaknya menginginkan penghitungan suara penuh dari pemilu Selasa yang dikatakan akan menunjukkan Ondo Ossa menang. Komisi pemilu Gabon mengatakan Bongo terpilih kembali dengan 64 persen suara, sementara Ondo Ossa memperoleh hampir 31 persen. Bangha mengatakan pihak oposisi berharap mendapat undangan dari junta untuk membahas rencana transisi negara Afrika Tengah itu dan kembali ke sistem republik, namun mengatakan pihaknya belum menerima apa pun.
Nguema, pemimpin pejabat di belakang kudeta, diperkirakan akan dilantik sebagai presiden transisi pada Senin, kata junta. Dia juga akan memberikan pidato kepresidenan pertamanya. “Kami pikir tidak masuk akal bagi para pemberontak untuk mengambil sumpah pada hari Senin,” kata Pangha.
Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika pada hari Kamis menuntut agar militer menahan diri dari segala campur tangan dalam proses politik dan menyerukan pemilu yang adil dan transparan. Prancis, bekas penguasa kolonial Gabon, dan negara-negara Barat lainnya mengutuk pengambilalihan militer tersebut.
REUTERS
Pilihan Editor: Singapura Gelar Pemilihan Presiden Hari Ini, Tiga Kandidat Bersaing Ketat
