Diusir Junta Militer Niger, Dubes Prancis Ngotot Bertahan

TEMPO.CO, Jakarta - Junta yang berkuasa di Niger telah memerintahkan polisi untuk mengusir duta besar Prancis, sebuah tindakan yang menandai semakin memburuknya hubungan kedua negara, dan menurut Paris para perwira militer tidak berhak melakukan tindakan itu.

Para pemimpin kudeta mengikuti strategi junta di negara tetangga Mali dan Burkina Faso dalam menjauhkan diri dari bekas kekuasaan kolonial di wilayah tersebut di tengah gelombang sentimen anti-Prancis.

Visa duta besar Prancis untuk Niamey Sylvain Itte dan keluarganya telah dibatalkan dan polisi diperintahkan untuk mengusir utusan tersebut, kata junta dalam sebuah pernyataan tertanggal 29 Agustus dan dikonfirmasi keasliannya pada hari Kamis oleh kepala komunikasinya.

Para pelaku kudeta, yang dikutuk oleh otoritas regional Afrika dan negara-negara Barat, Jumat lalu memerintahkan Itte meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam sebagai tanggapan atas apa yang mereka sebut tindakan Prancis “bertentangan dengan kepentingan Niger”.

Dikatakan bahwa hal ini termasuk penolakan utusan tersebut untuk menanggapi undangan bertemu dengan menteri luar negeri Niger yang baru.

Prancis telah menyerukan agar presiden terguling Mohamed Bazoum kembali menjabat dan menyatakan akan mendukung upaya blok regional Afrika Barat, ECOWAS, untuk membatalkan kudeta tersebut.

Prancis telah menjadikan Niger sebagai landasan operasi pemberantasan melawan pemberontakan ISIS di wilayah Sahel yang telah menewaskan ribuan orang selama sepuluh tahun terakhir, dengan sekitar 1.500 tentara di negara tersebut yang mendukung militer lokal.

Mereka mendefinisikan ulang strateginya setelah ribuan orang menarik diri dari negara tetangga Mali dan Burkina Faso menyusul kudeta di sana.

Paris belum secara resmi mengakui keputusan junta untuk mencabut perjanjian militer bilateral, dan mengatakan bahwa perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan “pihak berwenang yang sah” di Niger.

Demikian pula, Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan pada hari Kamis bahwa pemimpin kudeta tidak memiliki wewenang untuk meminta duta besarnya pergi, dan menambahkan bahwa pihaknya “terus-menerus menilai keamanan dan kondisi operasional kedutaan kami.”

Presiden Emmanuel Macron mengatakan pada hari Senin bahwa duta besarnya akan tetap tinggal di Niger dan menegaskan kembali dukungan Prancis untuk Bazoum.

REUTERS

Pilihan Editor Cina Geram AS Beri Taiwan Skema Pembiayaan Militer Asing