ECOWAS Tolak Penundaan Tiga Tahun untuk Pemilu setelah Kudeta Niger

TEMPO.CO, Jakarta - Blok regional utama Afrika Barat, ECOWAS, menolak usulan junta Niger untuk mengadakan pemilu dalam waktu tiga tahun, sehingga memperpanjang kebuntuan politik yang dapat memicu intervensi militer jika tidak ada kesepakatan yang dicapai setelah kudeta pada Juli.

ECOWAS dan kekuatan internasional lainnya telah mencari solusi diplomatik terhadap kudeta Niger 26 Juli, yang ketujuh di Afrika Barat dan Tengah dalam tiga tahun.

Namun setelah beberapa upaya dialog ditolak, blok tersebut – yang mengambil sikap lebih keras terhadap Niger dibandingkan negara-negara tetangganya yang dipimpin junta – mengaktifkan kekuatan regional yang menurut para pemimpin militer siap dikerahkan jika perundingan gagal.

Ancaman mereka berlipat ganda pada Jumat, satu hari sebelum junta akhirnya setuju untuk bertemu dengan delegasi ECOWAS di ibu kota Niamey, yang menunjukkan kesediaan baru untuk bekerja sama.

Dalam pidato nasional yang disiarkan televisi pada Sabtu malam, pemimpin junta Jenderal Abdourahamane Tiani mengatakan para pemimpin kudeta tetap terbuka untuk berdialog.

Namun dia juga mengatakan junta akan berkonsultasi mengenai transisi kembali ke demokrasi dalam waktu tiga tahun, sejalan dengan jangka waktu panjang yang diusulkan oleh para pemimpin kudeta lainnya di wilayah tersebut.

Komisaris ECOWAS Abdel-Fatau Musah mengatakan kepada Reuters pada Senin, 21 Agustus 2023, bahwa posisi blok tersebut tetap jelas.

“Bebaskan Bazoum tanpa prasyarat, pulihkan tatanan konstitusional tanpa penundaan lebih lanjut,” katanya, merujuk pada presiden terguling Niger, Mohamed Bazoum. Dia berbicara melalui WhatsApp sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang penundaan pemilihan yang diusulkan.

Hasil dari "diskusi informal yang sedang berlangsung" akan menentukan apakah ECOWAS akan mengirim misi mediasi lain ke Niger, tambahnya.

Reputasi blok tersebut dipertaruhkan sejak serangkaian kudeta baru-baru ini yang mengikis demokrasi di wilayah tersebut, sehingga meningkatkan keraguan atas pengaruhnya ketika para pemimpin junta masih memegang kekuasaan. Blok ini telah berselisih dengan pemerintah militer lainnya yang meminta beberapa tahun persiapan untuk mengadakan pemilihan.

ECOWAS menjatuhkan sanksi terhadap Mali tahun lalu setelah pemerintah sementara gagal menyelenggarakan pemilu yang dijanjikan, dan mencabut sanksi tersebut hanya setelah batas waktu baru tahun 2024 disepakati.

Burkina Faso juga setuju untuk memulihkan pemerintahan sipil tahun depan, sementara Guinea memperpendek jangka waktu transisinya menjadi 24 bulan pada minggu lalu menyusul tekanan dari ECOWAS.

Niger telah dilanda serangkaian sanksi internasional sejak kudeta tersebut, termasuk dari ECOWAS, yang menambah tekanan ekonomi pada salah satu negara termiskin di dunia tersebut.

REUTERS

Pilihan Editor: Trump Berencana Menyerahkan Diri atas Dakwaan Membalikkan Hasil Pemilu 2020