Kawasan Reklamasi untuk Jambore Dikritik
Sebagian anggota pramuka Kota Bandung bermain angklung di area Iksan Indoor Stadium di Korea Selatan, Rabu 9 Agustus 2023. (Dok.Kwarcab Pramuka Kota Bandung)
Kritikan sejatinya telah muncul tepat setelah Korea Selatan pada 2017 berhasil menjadi tuan rumah acara tersebut. Sejumlah pihak mempertanyakan lokasi jambore di daerah reklamasi Buan, sekitar 180 kilometer barat daya Seoul. Banyak pihak khawatir lokasi ini tidak cocok untuk menjadi tuan rumah acara tersebut karena cuaca panas dan lembab.
Namun, pemerintah daerah provinsi Jeolla Utara bersikeras tanah reklamasi Saemangeum sebagai tempat jamboree. Mereka berharapan dapat menarik investasi infrastruktur pemerintah pusat di sana, kata laporan berita lokal.
Muncul pula kasus dugaan pelecehan seksual terhadap delegasi Korea Selatan oleh pemimpin tim pramuka asal Thailand. Kemarahan peserta dari dalam negeri ditujukan kepada panitia yang dianggapm meremehkan insiden tersebut.
Bahkan, kritikan muncul dari ribuan pegawai negeri sipil yang dikerahkan untuk membantu panitia. Mereka ternyata harus merogoh kocek sendiri untuk membeli makan selama jamboree berlangsung.
Anggota parlemen berpengaruh Ahn Cheol-soo dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa pada Rabu menyerukan "otoritas pemerintah tertinggi" untuk meminta maaf setelah jambore berakhir pada hari Sabtu. Ini merujuk pada Presiden Yoon Suk-yeol.
“Audit menyeluruh harus dilakukan dan menteri yang paling bertanggung jawab atas kegagalan itu harus dipecat,” ujar Ahn.
Kang Gong-won, juru bicara partai yang sama, juga menyerukan penyelidikan "menyeluruh" untuk menentukan apakah uang pembayar pajak digunakan dengan tepat dan apakah ada masalah dalam persiapan dan pengelolaan anggaran.
“Kita harus tegas menghukum mereka yang bertanggung jawab,” katanya.
Kantor kepresidenan tampaknya memiliki keprihatinan yang sama.
“Orang-orang bertanya-tanya mengapa acara itu tidak berjalan lancar meskipun begitu banyak uang yang dihabiskan untuk itu. Kami perlu mencari tahu apa yang terjadi sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi,” kata seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya dari kantor kepresidenan kepada kantor berita Yonhap.
