Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anak-anak Penguasa dan Sekutunya akan Bercokol di Kabinet Baru Kamboja

Reporter

Editor

Ida Rosdalina

image-gnews
Jenderal Hun Manet, putra Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, memegang bendera partai saat menghadiri kampanye pemilihan umum untuk pemilihan nasional yang akan datang di Phnom Penh, Kamboja, 1 Juli 2023. REUTERS/Cindy Liu/File Foto
Jenderal Hun Manet, putra Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, memegang bendera partai saat menghadiri kampanye pemilihan umum untuk pemilihan nasional yang akan datang di Phnom Penh, Kamboja, 1 Juli 2023. REUTERS/Cindy Liu/File Foto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengumumkan daftar orang-orang yang diperkirakan akan mengisi posisi dalam kabinet baru. Beberapa kursi, diisi oleh sejumlah putra dan putri sekutu dekat dan menteri yang menjabat.

Hun Sen sedang dalam proses penyerahan kekuasaan kepada putranya, Hun Manet, setelah Partai Rakyat Kamboja atau CPP memenangkan pemilu pada bulan lalu. 

Hun Sen telah memerintah Kamboja selama hampir empat dekade. Oposisi utama tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu lalu.

Pria berusia 71 tahun itu pada Kamis, 10 Agustus 2023, mencalonkan sekitar 50 orang untuk kabinet putranya. Banyak di antaranya terkait langsung dengan menteri dan pejabat senior dalam pemerintahannya.

Hun Sen tidak merinci posisi apa yang akan mereka pegang. Parlemen yang hanya jadi stempel karet akan menyetujui perdana menteri dan kabinet baru pada 22 Agustus.

Di antara mereka yang diharapkan masuk kabinet baru adalah Cham Nimul, putri menteri perindustrian Cham Prasidh, Sar Sokha, putra menteri dalam negeri Sar Kheng dan Tea Seiha, putra menteri pertahanan Tea Banh.

Sambil melepaskan jabatan perdana menteri, Hun Sen tampaknya akan tetap terlibat dengan pemerintah.

Hun Sen akan menjadi ketua Senat majelis tinggi, yang berarti dia akan menjadi penjabat kepala negara saat raja pergi. Dia akan tetap memimpin partai yang berkuasa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia juga baru-baru ini mengatakan akan mundur dari jabatan perdana menteri jika putranya tidak bekerja dengan baik.

Hun Manet, 45 tahun, tidak banyak bicara tentang visinya untuk Kamboja. Ia menempuh berpendidikan di Barat.

Namun, kamboja di bawah pemerintahan Hun Sen, berkembang menjadi apa yang oleh Bank Dunia disebut sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah. Kritikus menyoroti masalah hak asasi manusia yang memprihatinkan.

Pemerintah Hun Sen telah menolak tuduhan pelanggaran HAM serta korupsi dan nepotisme.

Minggu ini, Hun Sen mengumumkan bahwa Khuon Sodary telah ditunjuk sebagai presiden Majelis Nasional, wanita pertama yang memegang posisi tersebut.

REUTERS

Pilihan Editor: Selandia Baru Tuduh Cina Hingga Iran Melakukan Campur Tangan Asing

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kecepatan Internet Indonesia Urutan Jeblok di Asia Tenggara, Kemkominfo: Tak Adil

8 jam lalu

Ilustrasi jarngan internet.(Shutterstock)
Kecepatan Internet Indonesia Urutan Jeblok di Asia Tenggara, Kemkominfo: Tak Adil

Kemenkominfo menyebutkan penghitungan kecepatan internet yang menyebutkan Indonesia di urutan belakang di kawasan Asia Tenggara dinilai tak adil.


Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan Menilai Negara Belum Maksimal Tuntaskan Kasus

1 hari lalu

Petugas medis memindahkan jenazah korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan di RSUD Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu 2 Oktober 2022. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi menyebutkan tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang mengakibatkan sebanyak 131 orang meninggal dunia. ANTARA FOTO/R D Putra
Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan Menilai Negara Belum Maksimal Tuntaskan Kasus

Satu tahun tragedi Kanjuruhan, JSKK menilai negara belum maksimal menuntaskan kasus yang menewaskan 135 orang itu.


Peringati Pelanggaran HAM di September Hitam, Ketua BEM Kema Unpad: Bukannya Berkurang Malah Bertambah

2 hari lalu

Sejumlah massa aksi membakar ban dan melakukan orasi dalam aksi bertajuk 'September Hitam, Jawa Barat Lautan Suar' di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Jumat, 29 September 2023. Foto: TEMPO/Ananda Bintang
Peringati Pelanggaran HAM di September Hitam, Ketua BEM Kema Unpad: Bukannya Berkurang Malah Bertambah

Selain peringati pelanggaran HAM, massa aksi demonstrasi juga tuntut PJ Gubernur Bey Machmudin keluar dan temui massa untuk berdialog.


Top 3 Dunia: Rusia Tembak Jatuh Jet Sukhoi hingga ART Indonesia Dipanggil Monyet

2 hari lalu

Pesawat tempur TNI AU Sukhoi 27/30 melakukan atraksi pada acara puncak Hari Nusantara di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Selasa, 13 Desember 2022. TNI Angkatan Udara mengerahkan empat pesawat tempur Sukhoi untuk melakukan atraksi seperti Bomb Burst and Hi Speed Past, Left and Right Echelon dan Diamond pada acara itu. ANTARA FOTO/Jojon
Top 3 Dunia: Rusia Tembak Jatuh Jet Sukhoi hingga ART Indonesia Dipanggil Monyet

Top 3 dunia adalah Rusia menembak jatuh pesawat Sukhoi di Ukraina, Malaysia menggunakan istilah monyet di buku hingga WNI di Kamboja diselamatkan.


Tuntutan Demonstrasi Mahasiswa 'September Hitam' di Gedung Sate: Soal Pulau Rempang dan Dago Elos

2 hari lalu

Sejumlah massa aksi membakar ban dan melakukan orasi dalam aksi bertajuk 'September Hitam, Jawa Barat Lautan Suar' di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Jumat, 29 September 2023. Foto: TEMPO/Ananda Bintang
Tuntutan Demonstrasi Mahasiswa 'September Hitam' di Gedung Sate: Soal Pulau Rempang dan Dago Elos

Demonstrasi mahasiswa di Gedung Sate digelar untuk memperingati September Hitam dan menyoroti pelanggaran HAM di Dago Elos dan Pulau Rempang


Berikut Sikap Pemerintah Terhadap Korban Pasca G30S 1965

3 hari lalu

Menkopolhukam Mahfud MD berbincang dengan seorang eksil seusai pertemuan rombongan pemerintah dengan para eksil Indonesia di Diemen, Belanda, pada hari Minggu, 27 Agustus, 2023. Foto: Linawati Sidarto
Berikut Sikap Pemerintah Terhadap Korban Pasca G30S 1965

Begini sikap pemerintah terhadap korban pasca G30S 1965. Mahfud Md dan Menkumham Yasonna Laoly memberikan peluang repatriasi.


Suami Istri WNI Disekap Perusahaan Judi Online di Kamboja, Kini Sudah Dibebaskan

3 hari lalu

Sejumlah tersangka dihadirkan saat rilis pengungkapan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan internasional Indonesia-Kamboja berupa penjualan organ tubuh di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 20 Juli 2023. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan 12 orang tersangka lintas profesi dengan barang bukti sebanyak 18 kartu ATM beserta buku tabungan, 16 paspor, uang tunai senilai Rp 950 juta, dan 15 buah handphone, dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 122 orang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Suami Istri WNI Disekap Perusahaan Judi Online di Kamboja, Kini Sudah Dibebaskan

Dua warga negara Indonesia yang sempat disekap perusahaan online scam dan judi online di Kamboja, bisa dibebaskan.


Upaya Rekonsiliasi Korban G30S 1965, Apa yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

3 hari lalu

Sejumlah korban/keluarga tragedi kemanusiaan 1965/1966 melakukan aksi damai di gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/5). Mereka mendesak sidang paripurna untuk mengumumkan segera hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966 terbuka. TEMPO/Aditia Noviansyah
Upaya Rekonsiliasi Korban G30S 1965, Apa yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk upaya rekonsiliasi korban pasca peristiwa G30S 1965?


Tak Ada Pembahasan Isu Papua di Sidang Majelis Umum PBB Tahun Ini

3 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menghadiri Ministerial Plenary Meeting of the Global Counter-Terrorism Forum (GCTF) ke-13 di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Rabu (20/9/2023). (ANTARA/HO-Kemlu RI)
Tak Ada Pembahasan Isu Papua di Sidang Majelis Umum PBB Tahun Ini

Setelah Vanuatu terakhir angkat bicara pada 2021, tidak ada negara yang membahas isu Papua di Sidang Majelis Umum PBB tahun ini.


Pemerintah Jokowi Tidak akan Batalkan Proyek Rempang Eco-City

8 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers usai rapat terbatas kabinet Presiden Joko Widodo soal proyek Rempang pada Senin, 25 September 2023, di Istan Merdeka, Jakarta. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pemerintah Jokowi Tidak akan Batalkan Proyek Rempang Eco-City

Menteri Bahlil menyampaikan pemerintahan Jokowi akan terus melanjutkan proyek Rempang Eco-City meski ada penolakan warga yang direlokasi.