TEMPO.CO, Jakarta - Niger diberi lebih banyak sanksi pada Selasa, 8 Agustus 2023, beberapa jam setelah para pemimpin militer barunya menolak misi diplomatik terbaru yang bertujuan memulihkan tatanan konstitusional menyusul kudeta 26 Juli.
Presiden Nigeria Bola Tinubu memerintahkan sanksi baru melalui bank sentral Nigeria, yang bertujuan untuk menekan mereka yang terlibat dalam pengambilalihan, kata seorang juru bicara kepresidenan.
Sanksi-sanksi dijatuhkan setelah junta menolak delegasi gabungan dari negara-negara Afrika Barat, Uni Afrika (AU) dan izin PBB untuk memasuki Niger, menolak tekanan dari Amerika Serikat dan PBB untuk datang ke meja perundingan.
Pada Selasa malam, Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) mengonfirmasi bahwa misi bersama telah dibatalkan dan mengatakan dalam sebuah pernyataan akan "terus menerapkan semua tindakan untuk memulihkan tatanan konstitusional di Niger."
Kekuatan regional dan Barat khawatir kudeta itu akan menggoyahkan wilayah Sahel di Afrika Barat, salah satu negara termiskin di dunia yang sudah berurusan dengan serangkaian kudeta dan pemberontakan mematikan Islam.
Penutupan perbatasan dan wilayah udara telah memutus pasokan obat-obatan dan makanan, menghambat bantuan kemanusiaan PBB. Kepentingan AS dan Barat di Niger, mantan sekutu, juga terancam.
"Kami masih berharap dan kami masih berusaha mencapai hasil yang mengembalikan tatanan konstitusional," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller kepada wartawan, Selasa.
Pendanaan untuk pendidikan dan pelatihan militer internasional, operasi pemeliharaan perdamaian, dan program pembiayaan militer asing yang mendukung kemampuan kontraterorisme Niger termasuk di antara bantuan yang dihentikan AS sejak kudeta, katanya.
