TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Brasil menginginkan sektor swasta membantu menghutankan kembali sebagian besar wilayah hutan Amazon. Dalam sebuah wawancara, Menteri Lingkungan Hidup Brasil Marina Silva mengatakan, pemerintah menggunakan konsesi untuk menanam kembali sekitar 12 juta hektare hutan pada 2030.
Garis besar rencana tersebut dibuat dalam pengarahan minggu lalu oleh Presiden Luiz Inacio Lula da Silva. Da Silva berjanji untuk mengakhiri deforestasi Amazon pada 2030.
Dalam sebuah wawancara di Brasilia akhir pekan lalu, Silva mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menawarkan konsesi pribadi atas tanah milik federal. Tanah itu akan ditanami pohon asli bersama dengan kayu bernilai tinggi seperti mahoni yang berharga dalam industri furnitur dan penghiasan. Konsesi juga dapat diberikan untuk menghasilkan produk lain, seperti biji minyak, serat dan resin, bersama dengan skema kredit karbon potensial. "Idenya di sini adalah sektor bisnis dapat mengelola ini sebagai konsesi," katanya. "Ini adalah konsesi selama 30 atau 40 tahun."
Andre Lima, kepala kementerian pengendalian deforestasi, mengatakan pekan lalu bahwa rencana tersebut kemungkinan akan dimulai dengan konsesi lahan federal di Amazon yang sudah dialokasikan untuk konservasi. Setelah studi tambahan, itu akan diperluas ke lahan publik yang tidak secara hukum didefinisikan sebagai taman nasional, cagar alam atau kawasan lindung lainnya.
Hutan hujan Amazon yang luas adalah penyangga utama terhadap perubahan iklim. Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro, menganjurkan pembangunan ekonomi Amazon dengan pertambangan dan pertanian. Tetapi berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa hutan bisa lebih berharga secara ekonomi daripada ditebang. Selama masa pemerintahan Bolsonaro, terjadi deforestasi di Brasil.
Pejabat dari delapan negara Amazon termasuk Brasil, Kolombia, dan Peru akan bertemu minggu ini di kota Belem di Brasil utara untuk pertemuan dua hari Organisasi Perjanjian Kerjasama Amazon (ACTO). Mereka bertujuan membentuk kebijakan, tujuan, dan posisi yang terpadu dalam negosiasi internasional tentang 130 masalah mulai dari pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan hingga inklusi masyarakat adat.
REUTERS
Pilihan Editor: Cina Tuntut Filipina Tarik Kapal Perang dari Laut Cina Selatan
