TEMPO.CO, Jakarta - Gedung Putih pada Ahad mengatakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah kembali berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Ini dilakukan ketika tekanan meningkat terhadap Israel dan Hamas untuk mencapai kesepakatan yang akan membebaskan beberapa sandera Israel dan melakukan gencatan senjata dalam serangan yang telah berlangsung hampir tujuh bulan di Gaza.
Gedung Putih mengatakan Biden menegaskan kembali “posisinya yang jelas” ketika Israel berencana menyerang Kota Rafah, wilayah paling selatan di Gaza meskipun ada kekhawatiran global terhadap lebih dari 1 juta warga Palestina yang berlindung di sana.
AS menentang invasi atas dasar kemanusiaan, sehingga memperburuk hubungan antar sekutu. Israel adalah salah satu negara yang akan dikunjungi Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken saat ia kembali ke Timur Tengah pada Senin 29 April 2024.
Biden juga menekankan bahwa kemajuan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza harus “dipertahankan dan ditingkatkan,” menurut pernyataan itu.
Percakapan tersebut berlangsung kurang dari satu jam, dan mereka sepakat bahwa tanggung jawab tetap ada pada Hamas untuk menerima tawaran terbaru dalam negosiasi, menurut seorang pejabat AS yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya.
Tidak ada komentar dari kantor Netanyahu.
Sementara itu, seorang pejabat senior dari perantara utama Qatar, mendesak Israel dan Hamas untuk menunjukkan “komitmen dan keseriusan yang lebih besar” dalam negosiasi.
Qatar, yang menjadi tuan rumah markas besar Hamas di Doha, berperan penting bersama AS dan Mesir dalam membantu merundingkan penghentian sementara pertempuran pada November yang berujung pada pembebasan puluhan sandera.
Namun sebagai bentuk rasa frustrasinya, Qatar pada bulan ini mengatakan bahwa mereka sedang menilai kembali perannya.
Delegasi Israel diperkirakan akan tiba di Mesir dalam beberapa hari mendatang untuk membahas proposal terbaru dalam negosiasi. Pejabat senior Hamas Basem Naim mengatakan dalam pesannya kepada The Associated Press bahwa delegasi dari kelompok pejuang Palestina itu juga akan berangkat ke Kairo.
Saluran televisi satelit Al Qahera News milik negara Mesir mengatakan bahwa delegasi tersebut akan tiba pada Senin.
Komentar juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al-Ansari dalam wawancara dengan harian liberal Haaretz dan lembaga penyiaran publik Israel Kan diterbitkan dan disiarkan pada Sabtu malam.
Al-Ansari menyatakan kekecewaannya terhadap Hamas dan Israel, dengan mengatakan masing-masing pihak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan politik dan bukan mempertimbangkan kesejahteraan warga sipil.
Dia tidak mengungkapkan rincian mengenai perundingan tersebut selain mengatakan bahwa perundingan tersebut telah “secara efektif terhenti,” dan “kedua belah pihak tetap pada posisi masing-masing.”
Pernyataan Al-Ansari muncul setelah delegasi Mesir berdiskusi dengan para pejabat Israel mengenai “visi baru” untuk gencatan senjata yang berkepanjangan di Gaza, menurut seorang pejabat Mesir, yang berbicara tanpa menyebut nama untuk secara bebas membahas perkembangannya.
Pejabat Mesir mengatakan bahwa para pejabat Israel terbuka untuk membahas pembentukan gencatan senjata permanen di Gaza sebagai bagian dari kesepakatan tahap kedua. Israel menolak mengakhiri perang sampai Hamas dikalahkan.
Tahap kedua akan dimulai setelah pembebasan warga sipil dan sandera yang sakit, dan akan mencakup perundingan pembebasan tentara, tambah pejabat itu. Tahanan senior Palestina akan dibebaskan dan proses rekonstruksi akan diluncurkan.
Perundingan awal bulan ini berpusat pada proposal gencatan senjata selama enam minggu dan pembebasan 40 sandera sipil dan sakit yang ditahan oleh Hamas dengan imbalan pembebasan ratusan tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.
Surat yang ditulis Biden dan 17 pemimpin dunia lainnya mendesak Hamas segera membebaskan warganya. Dalam beberapa hari terakhir, Hamas telah merilis video baru yang menunjukkan tiga sandera, sebuah dorongan nyata bagi Israel untuk membuat konsesi.
Meningkatnya tekanan terhadap Hamas dan Israel untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata juga dimaksudkan untuk mencegah serangan Israel terhadap Rafah, kota di perbatasan dengan Mesir di mana lebih dari separuh dari 2,3 juta penduduk Gaza mencari perlindungan. Israel telah mengerahkan puluhan tank dan kendaraan lapis baja.
Serangan yang direncanakan ini telah meningkatkan kekhawatiran global.
“Hanya diperlukan satu serangan kecil untuk memaksa semua orang meninggalkan Palestina,” Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan pada sesi pembukaan Forum Ekonomi Dunia di Arab Saudi, dan menambahkan bahwa ia yakin invasi akan terjadi dalam beberapa hari.
Namun juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan kepada ABC bahwa Israel “meyakinkan kami bahwa mereka tidak akan memasuki Rafah sampai kami memiliki kesempatan untuk benar-benar menyampaikan pandangan dan keprihatinan kami kepada mereka. Jadi, kita akan lihat ke mana arahnya.”
Penumpukan pasukan Israel mungkin juga merupakan taktik tekanan terhadap Hamas dalam perundingan. Israel memandang Rafah sebagai benteng besar terakhir Hamas. Mereka bersumpah untuk menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan kelompok tersebut.
Kelompok-kelompok bantuan telah memperingatkan bahwa invasi ke Rafah akan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah menyedihkan di Gaza, dimana kelaparan merajalela. Sekitar 400 ton bantuan tiba pada Ahad di pelabuhan Ashdod di Israel – pengiriman terbesar melalui laut melalui Siprus – menurut Uni Emirat Arab. Belum jelas bagaimana atau kapan bantuan itu akan dikirim ke Gaza.
Pilihan Editor: Mahmoud Abbas; Hanya Amerika Serikat yang Bisa Hentikan Israel
ARAB NEWS | AL ARABIYA
