TEMPO.CO, Jakarta - Warga Ukraina yang tinggal di wilayah pendudukan Rusia dipaksa untuk menerima kewarganegaraan Rusia atau menghadapi pembalasan yang keras, termasuk kemungkinan deportasi atau penahanan, kata penelitian yang didukung AS yang diterbitkan pada Rabu, 2 Agustus 2023.
Peneliti Yale University mengatakan bahwa sebagai bagian dari rencana Moskow untuk menegaskan otoritas atas warga Ukraina, penduduk wilayah Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia menjadi sasaran upaya sistematis untuk mencabut identitas Ukraina mereka.
Serangkaian dekrit yang ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin memaksa warga Ukraina untuk mendapatkan paspor Rusia, yang melanggar hukum kemanusiaan internasional, kata laporan itu.
Kremlin secara konsisten membantah tuduhan kejahatan perang di Ukraina oleh pasukan yang mengambil bagian dalam "operasi militer khusus" yang katanya diluncurkan untuk "melucuti" tetangganya dan melindungi Rusia.
Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin mengatakan pada Mei bahwa Moskow telah memberikan paspor kepada hampir 1,5 juta orang yang tinggal di wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson Ukraina yang dianeksasi sejak Oktober lalu.
Warga Ukraina di wilayah pendudukan yang tidak mencari kewarganegaraan Rusia "menjadi sasaran ancaman, intimidasi, pembatasan bantuan kemanusiaan dan kebutuhan dasar, dan kemungkinan penahanan atau deportasi - semuanya dirancang untuk memaksa mereka menjadi warga negara Rusia," kata laporan itu.
"Yang memprihatinkan di sini adalah bahwa hal itu pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa," kata Direktur Eksekutif Nathaniel Raymond dari Laboratorium Penelitian Kemanusiaan di Yale School of Public Health.
Warga Ukraina di wilayah yang berada di bawah kendali Rusia tidak punya pilihan selain menerima paspor Rusia jika mereka ingin bertahan hidup, atau mereka menghadapi kemungkinan penahanan dan, seperti yang telah didokumentasikan tim, deportasi ke Rusia jika mereka gagal mematuhinya," kata Raymond.
Tanggung jawab terletak di Kremlin dengan Putin, yang telah didakwa atas kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan tuduhan mendeportasi anak-anak Ukraina dan otoritas pendudukan, katanya.
Kremlin mengatakan bahwa keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin adalah tanda "permusuhan yang jelas" yang ada terhadap Rusia dan terhadap Putin secara pribadi.
Laporan tersebut dirilis sebagai bagian dari program Observatorium Konflik, dengan dukungan dari Departemen Luar Negeri AS dan dilakukan oleh mitra penelitian Yale School of Public Health's Humanitarian Research Lab.
REUTERS
Pilihan Editor: Kekerasan Polisi Brasil Menyulut Kembali setelah Penggerebekan Geng Narkoba
