TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Thailand akan mengadakan pemungutan suara lagi untuk perdana menteri minggu depan yang tidak dapat menyertakan pemimpin pemenang pemilu Partai Move Forward, kata seorang wakil ketua pada hari Kamis, setelah pencalonannya kembali diblokir.
Langkah parlemen untuk menolak Pita Limjareonrat setelah debat maraton tentang kelayakannya pada Rabu memicu protes jalanan yang marah, karena krisis pascapemilihan semakin dalam dua bulan setelah partainya mengalahkan saingan yang didukung militer dalam pemilihan.
"Seorang kandidat hanya dapat dicalonkan satu kali dalam setiap sesi parlemen," kata Wakil Ketua DPR Pichet Chuamuangphan kepada Reuters, Kamis.
Pita, 42, yang berpendidikan AS, telah menghadapi perlawanan keras dari kekuatan konservatif dan royalis yang berbenturan dengan kebijakan antikemapanan partai.
Pada Rabu, parlemen memilih untuk memblokir tawaran keduanya untuk jabatan perdana menteri dan Mahkamah Konstitusi menangguhkan dia sebagai anggota parlemen karena menyelidiki kasus terhadapnya atas tuduhan bahwa dia melanggar undang-undang pemilihan karena memegang saham di sebuah perusahaan media. Pita membantah melanggar aturan pemilu Thailand.
Tindakan legislatif dan yudisial terhadapnya telah menimbulkan kemarahan dari para pendukungnya.
"Jika kita mengadakan pemilu dan hanya ini yang kita dapatkan, mengapa Anda tidak memilihnya sendiri," kata seorang pengunjuk rasa pada Rabu malam, 19 Juli 2023, yang disambut tepuk tangan dari kerumunan yang berkumpul di pusat kota Bangkok yang mengenakan pakaian hitam.
Tagar Twitter dari protes itu digunakan setidaknya 2 juta kali.
Indeks saham utama Thailand telah naik sekitar 2,6% sejak 14 Juli, sehari setelah Pita pertama kali ditolak oleh parlemen, sementara baht menguat 1,7% terhadap dolar.
Investor asing membeli 15,8 miliar baht ($465,53 juta) bersih saham dan obligasi Thailand selama 14-19 Juli.
Minggu depan, taipan real estat dan pendatang baru politik Srettha Thavisin dari partai runner-up Pheu Thai, bagian dari aliansi delapan partai Pita, akan dinominasikan sebagai perdana menteri.
Aktivis merencanakan lebih banyak pertemuan dan meminta orang-orang untuk mengenakan pakaian hitam untuk memprotes apa yang mereka lihat sebagai peraturan yang diatur melawan pemenang pemilu.
Konstitusi yang dirancang militer mendukung partai-partai konservatif, mengharuskan calon perdana menteri mana pun untuk mengamankan setidaknya 375 suara dari sidang gabungan legislatif bikameral termasuk 249 anggota senat yang ditunjuk junta dan majelis rendah terpilih dengan 500 anggota.
Para pengunjuk rasa telah meminta para senator untuk mengundurkan diri dan koalisi delapan partai Pita untuk tetap bersatu dan menegakkan janji pemilu.
REUTERS
Pilihan Editor: WHO: Sirup Obat Batuk Beracun Dijual di Kamerun
