TEMPO.CO, Jakarta - Tel Aviv mengancam akan balas dendam terhadap Otoritas Palestina (PA) jika Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sampai mengeluarkan surat perintah penangkapan pada pucuk pimpinan di Pemerintah Israe. Menurut laporan yang diterbitkan Axios pada Rabu, 1 Mei 2024, mengutarakan peringatan tersebut kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam sebuah diskusi dengan pejabat-pejabat AS.
Para pejabat Israel semakin khawatir dalam dua pekan terakhir karena ICC sedang bersiap untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan kepala staf Angkatan Pertahanan Israel Herzi Halevi.
ICC, yang berbasis di Den Haag, Belanda, sejak 2021 telah menyelidiki kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Israel dan kelompok militan Palestina sejak perang Israel-Hamas pada 2014 silam. Selama beberapa pekan terakhir, Israel telah menyampaikan kepada AS bahwa mereka memiliki informasi yang menunjukkan bahwa pejabat PA menekan jaksa ICC Karim Khan agar mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pejabat Israel, menurut Axios.
Kemudian, berdasarkan sumber yang dikutip Axios, Israel mengatakan kepada pemerintahan Biden bahwa jika surat perintah penangkapan dikeluarkan maka mereka akan menganggap PA bertanggung jawab atas hal itu, sehingga bakal membalas dengan tindakan keras yang dapat meruntuhkan otoritas tersebut.
Salah satu tindakan balasan yang mungkin dilakukan adalah membekukan transfer pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel untuk PA, yang akan membuat otoritas tersebut bangkrut. Pemerintahan Biden telah menyampaikan kepada para pejabat ICC secara pribadi bahwa penangkapan terhadap para pemimpin Israel adalah “sebuah kesalahan” dan bahwa AS tidak mendukung hal itu, menurut dua sumber pejabat AS.
“Kami diam-diam mendorong ICC untuk tidak melakukan hal itu. Ini akan meledakkan segalanya. Israel akan membalas terhadap Otoritas Palestina,” kata seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, seperti dikutip oleh Axios.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby pada Selasa lalu menegaskan kembali posisi AS, bahwa mereka tidak mendukung penyelidikan ICC yang sedang berlangsung, tetapi pemerintahan Biden “pastinya tidak akan mendukung hakim di ICC atau di mana pun untuk diintimidasi atau diancam”.
AXIOS | ANADOLU
Pilihan editor: Fakta tentang Gustavo Petro, Presiden Kolombia, Pembela Hak-hak Palestina
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
