Adu Klaim Perlakuan ke Perempuan antara Taliban dan PBB, Diskriminatif atau Inklusif?

TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin tertinggi Taliban mengklaim bahwa pemerintahnya telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kehidupan perempuan Afganistan. Perempuan dibatasi di hadapan publik, dalam pekerjaan dan juga pendidikan anak. 

Pernyataan Hibatullah Akhundzada itu disampaikan menjelang hari raya Idul Adha akhir pekan ini di Afganistan dan negara Islam lainnya. Akhundzada, seorang cendekiawan Islam, jarang muncul di depan umum atau meninggalkan jantung Taliban di provinsi Kandahar selatan Afghanistan. Dia dikelilingi oleh ulama dan sekutu yang menentang pendidikan serta pekerjaan untuk perempuan.

Dalam pesan menjelang Idul Adha, Akhundzada mengatakan bahwa di bawah pemerintahan Imarah Islam, langkah-langkah konkret telah diambil untuk menyelamatkan perempuan dari banyak penindasan tradisional, termasuk kawin paksa. Dia juga mengatakan bahwa hak-hak Syariah perempuan telah dilindungi. 

"Selain itu, langkah-langkah yang diperlukan telah diambil untuk kemajuan perempuan sebagai bagian dari masyarakat untuk memberi mereka kehidupan yang nyaman dan sejahtera menurut Syariat Islam," ujar Akhundzada dalam pesannya.

Kebijakan taliban terhadap perempuan

Akhir-akhir ini, Akhundzada mengambil peran yang lebih kuat dalam mengarahkan kebijakan dalam negeri. Taliban melarang pendidikan anak perempuan melanjutkan sekolah menengah, perempuan Afghanistan dilarang hadir di kehidupan dan pekerjaan publik, terutama untuk organisasi nonpemerintah dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pesan itu didistribusikan dalam lima bahasa yaitu Arab, Dari, Inggris, Pashto dan Urdu. Akhundzada mengatakan aspek negatif dari pendudukan 20 tahun sebelumnya, akan segera berakhir.

“Status perempuan sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat telah dipulihkan dan semua lembaga wajib membantu perempuan dalam mengamankan perkawinan, hak waris dan hak lainnya,” ujarnya.

• 1
• 2
• Selanjutnya