Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kilicdaroglu Lelah Difitnah, Sebut Erdogan "Pembuat Video Palsu"

Editor

Ida Rosdalina

image-gnews
Presiden Turki Tayyip Erdogan menyapa para pendukungnya saat tiba untuk pertemuan di Istanbul, Turki, 18 Mei 2023. REUTERS/Umit Bektas
Presiden Turki Tayyip Erdogan menyapa para pendukungnya saat tiba untuk pertemuan di Istanbul, Turki, 18 Mei 2023. REUTERS/Umit Bektas
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKandidat penantang kursi kepresidenan menuduh Presiden Tayyip Erdogan sebagai "perakit" setelah dia mengutip video palsu untuk menuduh hubungan oposisi dengan kelompok militan Kurdi yang dilarang menjelang pemilu Turki putaran kedua pada Minggu.

Erdogan mengulangi tuduhan itu dan mengacu pada video yang telah direkayasa, gambar-gambar rekaman yang diedit tentang Kemal Kilicdaroglu dan seorang militan Kurdi, dalam sebuah wawancara dengan penyiar negara TRT pada Senin malam, 22 Mei 2023, meskipun telah dikritik oleh oposisi karena menayangkannya di awal kampanyenya.

Dari mana video itu berasal belum diketahui.

Menanggapi dalam sebuah Tweet, Kilicdaroglu berkata: "Saya lelah difitnah, tetapi dia tidak lelah memfitnah saya."

Lawan-lawan Erdogan melihat tuduhan-tuduhan itu sebagai gejala lanskap media yang sangat mendukung Erdogan setelah satu dekade transformasi, pemenjaraan jurnalis, dan penutupan media kritis. Hal ini menurut mereka telah menghadirkan refleksi realitas yang berbeda menjelang pemilihan kepada para pemilih.

Reporters Without Borders menempatkan Turki di urutan ke 165 dari 180 negara untuk kebebasan pers.

Tuduhan-tuduhan Erdogan telah menambah ketegangan politik menjelang putaran kedua, dalam sebuah pemilu yang dipandang sebagai ujian paling keras untuk sang presiden, yang berusaha memperpanjang kekuasaannya  hingga tiga dekade.

Meskipun posisinya terpukul krisis biaya hidup, Erdogan muncul di depan Kilicdaroglu di babak pertama.

Berusaha memanfaatkan sentimen nasionalis, Erdogan telah berulang kali mengisyaratkan hubungan antara Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan oposisi, tanpa memberikan bukti.

Video rekayasa, yang diputar Erdogan pada kampanye 7 Mei, memuat gambar yang diambil dari video kampanye Kilicdaroglu dan gambar-gambar PKK dari sebuah video yang dirilis online 10 bulan lalu yang menampilkan kelompok militan menyambut panglima mereka, Murat Karayilan.

Mengacu pada video itu dalam wawancara, Senin, 22 Mei 2023, Erdogan sekali lagi menuduh Kilicdaroglu bekerja sama dengan PKK, yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Turki dan sekutu Baratnya, dan yang telah melancarkan pemberontakan sejak 1984 yang menewaskan lebih dari 40.000 orang.

"Kilicdaroglu merekam video dengan teroris di Qandil," kata Erdogan, merujuk pada pangkalan PKK di pegunungan Qandil Irak. "Direkayasa atau tidak, mereka merekam video dengan orang-orang di Qandil, dan anggota PKK menunjukkan dukungan mereka kepada Kilicdaroglu dengan video," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kilicdaroglu, dalam tanggapannya di Twitter, menyatakan Erdogan sebagai "pembuat (video) palsu." Puluhan pengguna media sosial yang berpengaruh juga mengungkapkan kemarahan mereka, dengan tren "montaj" (montase) #4 di Twitter di Turki pada Selasa sore, 23 Mei 2023.

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons soal RUU Penyiaran, KPID Jakarta: Pro Kontra Perlu Diperhatikan

1 hari lalu

Wartawan membentangkan poster saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di depan Kantor DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin, 27 Mei 2024. Koalisi Jurnalis Kepulauan Riau tersebut menolak karena hal tersebut dinilai menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Respons soal RUU Penyiaran, KPID Jakarta: Pro Kontra Perlu Diperhatikan

KPID Jakarta berharap RUU Penyiaran yang akan disahkan sesuai dengan harapan semua orang baik pers dan masyarakat.


Kemenkopolhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Hambatan Kebebasan Berpendapat dan Pers Meningkat

1 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Forum Jurnalis Freelance melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Vonis ini dianggap ancaman bagi kebebasan pers dan kemunduran demokrasi di negara Myanmar. TEMPO/Muhammad Hidayat
Kemenkopolhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Hambatan Kebebasan Berpendapat dan Pers Meningkat

Kemenkopolhukam merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 yang mengalami penurunan.


Ketua MPR: Pers Bertanggung Jawab Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

4 hari lalu

Ketua MPR: Pers Bertanggung Jawab Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Informasi publik yang disajikan harus dapat dipertanggungjawabkan, agar tidak mencederai kepentingan publik.


Putin: Serangan Israel di Gaza Bukan Perang, Tapi Pemusnahan Warga Sipil Palestina

6 hari lalu

Putin: Serangan Israel di Gaza Bukan Perang, Tapi Pemusnahan Warga Sipil Palestina

Putin menganggap kondisi di Jalur Gaza saat ini tidak seperti perang, tetapi lebih seperti pemusnahan massal penduduk sipil Palestina


AJI Telah Siapkan Daftar Masalah RUU Penyiaran untuk Diajukan ke DPR

7 hari lalu

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompers) menggelar aksi menolak RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa, 28 Mei 2024. Dok AJI Surabaya
AJI Telah Siapkan Daftar Masalah RUU Penyiaran untuk Diajukan ke DPR

AJI telah membuat daftar inventarisasi masalah RUU Penyiaran untuk dibahas bersama DPR.


Dewan Pers Sambut Rencana DPR untuk Bahas RUU Penyiaran

7 hari lalu

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah), bersama Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya (kiri) dan Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (kanan) saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dewan Pers Sambut Rencana DPR untuk Bahas RUU Penyiaran

Pembentukan revisi UU Penyiaran ini dilakukan tanpa melibatkan Dewan Pers dan komunitas jurnalistik, berpotensi menimbulkan berbagai macam masalah.


Geruduk Kantor DPRD Tangsel, Puluhan Wartawan Tolak Revisi UU Penyiaran

8 hari lalu

Aliansi Jurnalis Tangsel menggeruduk kantor DPRD Kota Tangerang Selatan untuk menolak revisi UU Penyiaran, Selasa, 4 Juni 2024. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Geruduk Kantor DPRD Tangsel, Puluhan Wartawan Tolak Revisi UU Penyiaran

Ketua DPRD Kota Tangsel Abdul Rasyid telah menandatangani pakta integritas untuk menolak revisi UU Penyiaran.


Koalisi Seni Susun Kajian untuk Tolak RUU Penyiaran

8 hari lalu

Wartawan membentangkan poster saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di depan Kantor DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin, 27 Mei 2024. Koalisi Jurnalis Kepulauan Riau tersebut menolak karena hal tersebut dinilai menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Koalisi Seni Susun Kajian untuk Tolak RUU Penyiaran

Penolakan Koalisi Seni terhadap RUU Penyiaran bergulir bersama Remotivi dan sejumlah masyarakat sipil yang lain.


DPR Didorong Libatkan Partisipasi Publik yang Bermakna di Pembahasan Revisi UU Penyiaran

9 hari lalu

Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Aksi Jurnalis Aceh Bersatu meletakan  peralatan kamera dan id  card  pers saat menggelar  aksi di kantor DPR Aceh, Banda Aceh, Senin, 27 Mei 2024. Aksi Jurnalis dari Pewarta Foto Indonesia (PFI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Televisi Indonesia (AJTI) Aceh itu menolak secara tegas Revisi Undang Undang Penyiaran yang dapat membelenggu dan menghambat kinerja jurnalis khususnya dalam melaksanakan tugas investigasi untuk pemberitaan kepentingan publik. ANTARA FOTO/Ampelsa
DPR Didorong Libatkan Partisipasi Publik yang Bermakna di Pembahasan Revisi UU Penyiaran

Seharusnya polemik revisi UU Penyiaran tidak terjadi jika pembentuk undang-undang telah membentuk naskah akademik yang mendukung.


Baleg DPR akan Minta Masukan Dewan Pers soal Revisi UU Penyiaran

10 hari lalu

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompers) menggelar aksi menolak RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa, 28 Mei 2024. Dok AJI Surabaya
Baleg DPR akan Minta Masukan Dewan Pers soal Revisi UU Penyiaran

Hingga kini Baleg DPR belum menjadwalkan lagi perihal harmonisasi dan pemantapan konsep terhadap revisi UU Penyiaran.