TEMPO.CO, Jakarta - Asia Selatan adalah rumah bagi pengantin anak dengan jumlah tertinggi di dunia karena meningkatnya tekanan keuangan dan penutupan sekolah karena Covid-19 memaksa keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka, menurut perkiraan baru yang dirilis oleh UNICEF, Rabu, 19 April 2023.
Ada 290 juta pengantin anak di kawasan ini, terhitung 45% dari jumlah total di dunia, kata badan PBB untuk anak-anak. Sambil menyerukan lebih banyak upaya untuk mengakhiri praktik ini.
"Fakta bahwa Asia Selatan memiliki beban pernikahan anak tertinggi di dunia bukanlah hal yang tragis," kata Noala Skinner, direktur regional UNICEF untuk Asia Selatan, dalam sebuah pernyataan.
"Perkawinan anak membuat anak perempuan tidak bisa belajar, membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka, dan membahayakan masa depan mereka."
Sebuah kajian baru oleh badan tersebut yang juga mencakup wawancara-wawancara dan diskusi di 16 lokasi di Bangladesh, India, Nepal menyimpulkan bahwa banyak orang tua melihat pernikahan sebagai opsi terbaik untuk para anak perempuan yang memiliki pilihan terbatas untuk belajar selama pengucian Covid-19.
Usia legal pernikahan untuk perempuan adalah 20 tahun di Nepal, 18 di India, Sri Lanka dan Bangladesh dan 16 di Afghanistan. Sementara itu di Pakistan 16 tahun kecuali untuk provinsi Sindh, di mana usia minimum 18.
Studi PBB juga menemukan bahwa keluarga didorong oleh tekanan keuangan selama pandemi untuk menikahkan anak perempuan mereka di usia muda demi mengurangi biaya di rumah.
Badan itu mengatakan potensi solusi yang diidentifikasi dalam diskusi termasuk memberlakukan langkah-langkah perlindungan sosial untuk melawan kemiskinan, melindungi hak setiap anak atas pendidikan, memastikan kerangka kerja yang memadai untuk menegakkan hukum dan melakukan lebih banyak upaya untuk menangani norma-norma sosial.
“Kita harus berbuat lebih banyak dan memperkuat kemitraan untuk memberdayakan anak perempuan melalui pendidikan, termasuk pendidikan seksualitas yang komprehensif, dan membekali mereka dengan keterampilan, sambil mendukung masyarakat untuk bersama-sama mengakhiri praktik yang mengakar ini,” kata Björn Andersson, direktur regional Asia-Pasifik dari Dana Kependudukan PBB.
REUTERS
Pilihan Editor: KBRI Khartoum Evakuasi 15 WNI ke Safe House di Gedung KBRI
