TEMPO.CO, Jakarta - Islamic Cultural Center (ICC) Jakarta menggelar seminar internasional bertema "Membaca Israel dalam Lanskap Perdamaian Dunia" untuk menanggapi serangan militer Israel di Masjid Al-Aqsa di Jakarta, Jumat, 14 April 2023.
Pembicara utama, duta besar Iran di Jakarta, Mahdi Raunak, mengecam agresi Israel itu. "Dari tahun ke tahun Israel selalu melakukan kejahatan serupa (penyerangan bangsa Palestina) kami selalu berupaya untuk berjuang melalui diplomasi dan politik kepada dunia internasional agar Israel menghentikan tindakannya," katanya.
Dalam kesempatan itu, Dubes Iran juga menyinggung kembalinya hubungan Iran dan Saudi akan memperkuat harmoni politik kawasan yang sudah dipolitisir dan diadu domba oleh Barat.
Mahdi optimis bahwa Arab Saudi lebih tertarik menjalin persahabatan kembali dengan Iran ketimbang dengan Israel.
"Negara-negara seperti Irak, Suriah, Yaman dan Lebanon terlibat konflik karena campur tangan Barat dan Amerika di kawasan, dengan persabatan Iran dan Saudi, kita berharap persatuan rakyat di kawasan Timur Tengah dapat terwujud tanpa intervensi pihak manapun," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers ICC.
Selain Dubes Iran, pakar Timur Tengah Dina Sulaeman juga mengatakan bahwa problematik di Palestina menghambat perdamaian dunia.
"Israel menjadi batu sandungan yang sangat besar dalam cita-cita dunia damai. Semenjak PBB menetapkan Israel berdiri sebagai negara berdaulat di tanah Palestina, Barat memulai suatu drama ketidakadilan," kata Dina Sulaeman..
Abdullah Beik selaku ketua Ikatan Alumni Jamiah Al-Mustafa (IKMAL) mengatakan bahwa perundingan dengan Israel hingga saat ini belum memuaskan.
Ia menyebut bahwa Israel selalu melanggar kesepakatan damai bahkan seolah mendapat keleluasaan tanpa tersentuh hukum.
"Perundingan demi perundingan telah digelar namun Palestina tak kunjung mendapatkan kemerdekaannya. Israel justru menjadi negara yamg diberi keleluasaan tanpa tersentuh hukum internasional ketika melakukan pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina disertai kekerasan terhadap penduduk sipil. Tak ada tindakan berarti PBB atas kenyataan ini," kata Abdullah
"Justru pada kenyataannya, PBB tak pernah memberikan sanksi tegas sebagaimana yang sering dilakukan untuk menghukum negara yang dipandang melakukan kekerasan dan penyerangan terhadap masyarakat sipil atau otoritas negara lain," tambahnya.
Shafinuddin Al-Mandari dari pihak Puskabi ICC selaku panitia acara berpendapat bahwa Zionis Israel bukan negara yang bertujuan ikut serta dalam perdamaian dunia.
"Adapun proposal Solusi Dua Negara, yang mengakui Israel maupun Palestina sebaiknya dikembalikan kepada pendapat rakyat Palestina secara independen. Jika saja rakyat Palestina tak menyetujuinya, maka PBB harus dapat menerima dengan kebesaran hati pengembalian seluruh wilayah Palestina yang diduduki Israel semenjak 1948," katanya.
Pilihan Editor PM Jepang Lanjut Kampanye usai Dilempar Bom Asap saat Pidato
