Australia Jelang Referendum Pengakuan Aborigin, PM Albanese: jika Tidak Sekarang Kapan Lagi?

TEMPO.CO, Jakarta - Australia menuju referendum bersejarah untuk memberikan pengakuan kepada warga Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dalam konstitusi dan, untuk pertama kalinya, suara tentang hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam pidato yang emosional, Perdana Menteri Anthony Albanese mengungkapkan pertanyaan yang ingin diajukan pemerintah dalam referendum akhir tahun ini, mendesak warga Australia untuk mendukung pemungutan suara yang telah lama tertunda.

"Bagi banyak orang ... momen ini telah dibuat dalam waktu yang sangat lama," kata Albanese, dengan sjuara tercekat selama konferensi pers yang disiarkan televisi, berdiri di samping beberapa pemimpin Pribumi yang mendukung proposal tersebut.

"Namun mereka telah menunjukkan kesabaran dan optimisme melalui proses ini, dan semangat kerja sama serta dialog yang bijaksana dan penuh hormat sangat penting untuk mencapai titik ini dengan cara bersatu."

Pertanyaan referendum yang akan diajukan kepada warga Australia adalah: "Hukum yang Diusulkan: mengubah Konstitusi untuk mengakui Bangsa Pertama Australia dengan membentuk Suara Penduduk Asli dan Kepulauan Selat Torres. Apakah Anda menyetujui perubahan yang diusulkan ini?".

Berjumlah sekitar 3,2% dari hampir 26 juta populasi Australia, orang Aborigin dipinggirkan oleh penguasa kolonial Inggris dan tidak disebutkan dalam konstitusi berusia 122 tahun. Mereka tidak diberikan hak suara hingga tahun 1960-an dan berada di bawah rata-rata nasional pada sebagian besar pengukuran sosial-ekonomi.

Albanese mendesak warga Australia, yang akan diminta memberikan suara antara Oktober dan Desember, untuk mengamandemen konstitusi guna membentuk komite konsultatif di parlemen yang disebut Suara Penduduk Asli Aborigin dan Penduduk Selat Torres.

"Kalau tidak sekarang, kapan lagi?" tanyanya.

Komite tersebut akan memberikan nasihat yang tidak mengikat kepada parlemen tentang hal-hal yang memengaruhi orang Bangsa Pertama.

Pemerintah akan memperkenalkan RUU itu minggu depan, berharap untuk mengesahkannya di parlemen pada akhir Juni. Setiap perubahan konstitusi memerlukan referendum nasional.

Pemimpin oposisi Peter Dutton mengatakan pemerintah masih belum menanggapi pertanyaannya tentang bagaimana panel konsultatif akan berfungsi dan dia membutuhkan lebih banyak rincian.

"Kami akan memutuskan pada waktunya apakah kami mendukung Suara itu atau menentangnya," kata Dutton kepada wartawan.

Partai Nasional yang berbasis di pedesaan, mitra junior dalam koalisi oposisi, mengatakan akan menentang referendum, sementara partai Hijau sayap kiri dan beberapa anggota parlemen independen telah menjanjikan dukungan.

Jajak pendapat Guardian pada hari Selasa menunjukkan dukungan publik untuk referendum turun 5% tetapi masih didukung oleh mayoritas, dengan 59% mendukung.

Albanese telah mempertaruhkan modal politik yang signifikan pada referendum tersebut. Sejak kemerdekaan Australia pada tahun 1901, telah ada 44 usulan perubahan konstitusi dalam 19 referendum, dan hanya delapan yang disetujui.

Dalam referendum terakhir pada 1999, warga Australia menentang perubahan konstitusi untuk membentuk republik dan menggantikan raja Inggris sebagai kepala negara dengan presiden.

Para penentang mengkritik kata-kata dalam referendum itu, dan Albanese mengatakan dia akan berusaha untuk membingkai pertanyaan saat ini sesederhana dan sejelas mungkin.

Koalisi konservatif oposisi menuntut dana untuk kelompok kampanye yang mendukung dan menentang referendum tetapi pemerintah tidak memberikan janji.

Pemerintah federal mengatakan pamflet 'Ya-Tidak', yang berisi argumen dari kedua belah pihak, akan dikirim ke semua rumah tangga sebelum referendum.

REUTERS

Pilihan Editor Cina Usir Kapal Perang AS dari Laut Cina Selatan