Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Taliban Bentuk Konsorsium Investasi dengan Perusahaan Rusia dan Iran

Editor

Ida Rosdalina

image-gnews
Nooruddin Azizi. REUTERS/Ali Khara
Nooruddin Azizi. REUTERS/Ali Khara
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPemerintahan pimpinan Taliban Afghanistan telah mendirikan konsorsium perusahaan-perusahaan, termasuk beberapa di Rusia, Iran dan Pakistan, untuk menciptakan rencana investasi yang berfokus pada energi, pertambangan dan infrastruktur, kata penjabat menteri perdagangan, Rabu, 22 Februari 2023.

Konsorsium itu mencakup 14 pengusaha Afghanistan dan kementeriannya telah menandatangani sebuah nota kesepahaman dengan perusahaan-perusahaan asing yang akan mengirim utusan-utusannya ke Kabul untuk melihat proyek senilai US$ 1 miliar (sekitar Rp 15,2 triliun), kata Nooruddin Azizi kepada Reuters.

Ekonomi Afghanistan sangat terhambat sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada 2021, memicu komunitas internasional untuk memutus sebagian besar pendanaan pembangunan dan memberlakukan sanksi pada sektor perbankan. Serangkaian serangan oleh Islamic State terhadap target-target asing juga memunculkan kekhawatiran di kalangan beberapa investor.

Azizi mengatakan pemerintahannya fokus pada peluncuran beberapa rencana bisnis jangka panjang termasuk konsorsium dan zona-zona ekonomi khusus, dan bahwa mereka sedang berusaha menjamin keamanan.

"Banyak pembicaraan tentang keamanan yang terjadi dalam rapat-rapat kabinet juga, komisi-komisi didirikan dan … tempat persembunyian (militan) telah dihancurkan,” katanya.

"Emirat Islam akan menjamin keamanan dan akan mendukung sektor swasta dalam bidang keamanan,” katanya, mengacu pada pemerintahan Taliban.

Selain proyek-proyek pertambangan dan energi, ia mengatakan konsorsium akan memantau kemungkinan membangun terowongan kedua melalui puncak Salang yang menghubungkan utara Afghanistan dengan bagian negara lainnya, dan sebuah proyek untuk mengalihkan air dari provinsi Panjshir di utara ke ibukota, juga membangun kembali jalan utama yang menghubungkan Kabul dengan provinsi Herat di barat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri tersebut mengatakan pemerintahan Taliban akan memfokuskan untuk membangun zona ekonomi khusus yang diharapkan akan menarik investasi asing. Kementeriannya juga membantu mengembangkan sebuah rencana untuk mengalihkan basis-basis asing ke dalam zona-zona tersebut, dan sebuah dewan akan didirikan dengan perwakilan-perwakilan dari kementerian-kementerian yang berbeda. Ia menolak mengelaborasi saat detail-detail difinalisasi dengan kementerian-kementerian lain dan kepimimpinan senior.

Pengiriman minya, gas, dan gandum berdasarkan kesepakatan besar dengan Rusia tahun lalu mulai tiba di Afghanistan lewat darat dan kereta api melalui Asia Tengah, katanya, setelah pembayaran dibuat via saluran perbankan terlepas sanksi yang membatasi banyak pembayaran internasional.

Ia tidak mengelaborasi bank-bank mana yang telah memfasilitasi pembayaran.

REUTERS

Pilihan Editor: Turki Larang PHK dan Luncurkan Bantuan Gaji Sementara di Zona Gempa

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Taliban Buka Kantor Kedutaan Afghanistan di Oman

2 hari lalu

Pendukung Taliban membentangkan bendera Imarah Islam Afghanistan pada peringatan satu tahun penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan, di Kabul, 30 Agustus 2022. Taliban, yang merupakan pemerintah de facto Afghanistan, juga menyatakan peringatan itu sebagai hari libur nasional. REUTERS/Ali Khara
Taliban Buka Kantor Kedutaan Afghanistan di Oman

Taliban mengirim duta besar untuk Afghanistan di Oman. Hubungan Taliban dengan negara-negara Teluk Arab kian dekat.


Anak Osama Bin Laden Disebut Masih Hidup, Pimpin Al Qaeda di Afghanistan

6 hari lalu

Sosok putra pemimpin Al Qaeda Osama bin Laden, yakni Hamza bin Laden saat melangsungkan pernikahannya. Dokumen-dokumen yang dirilis CIA itu juga terdapat penjelasan bahwa Osama tengah melakukan sejumlah pelatihan kepada Hamza guna menjadi pemimpin Al Qaeda. FEDERATION FOR DEFENSE OF DEMOCRACIES / AFP
Anak Osama Bin Laden Disebut Masih Hidup, Pimpin Al Qaeda di Afghanistan

Hamza, anak Osama bin Laden, disebut memimpin Al Qaeda dari Afghanistan. Ia sedang menyiapkan serbuan ke Barat.


Ditolak Israel, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Batalkan Kunjungan ke Tel Aviv

8 hari lalu

Josep Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni. Sumber: Reuters
Ditolak Israel, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Batalkan Kunjungan ke Tel Aviv

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, membatalkan rencana kunjungan ke Israel karena ditolak Menlu Katz


10 Mantan Petinggi Militer AS Dukung Kamala Harris, Sebut Trump 'Bahaya'

11 hari lalu

Wakil Presiden AS dan calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris dan pasangannya yang baru terpilih sebagai wakil presiden Gubernur Minnesota Tim Walz naik panggung saat kampanye di Philadelphia, Pennsylvania, AS, 6 Agustus 2024. REUTERS/Kevin Lamarque
10 Mantan Petinggi Militer AS Dukung Kamala Harris, Sebut Trump 'Bahaya'

Para pensiunan jenderal mengatakan bahwa Kamala Harris adalah satu-satunya kandidat presiden yang cocok menjabat panglima tertinggi negara.


Dewas KPK Hanya Beri Nurul Ghufron Sanksi Sedang, Apa Bedanya dengan Sanksi Ringan dan Berat?

11 hari lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Dewas KPK Hanya Beri Nurul Ghufron Sanksi Sedang, Apa Bedanya dengan Sanksi Ringan dan Berat?

Dewas KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang dalam kasus mutasi ASN Kementan.


Kisruh Gratifikasi Emiten, OJK dan BEI Telurusi Pelaku Lain

14 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar saat menyampaikan program pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dengan tema, Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045. di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan program Gencarkan sebagai upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraaan masyarakat. Dok. OJK
Kisruh Gratifikasi Emiten, OJK dan BEI Telurusi Pelaku Lain

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar institusinya tidak akan mentoleransi apabila ada staf atau pejabat yang terlibat gratifikasi atas jasa penerimaan emiten yang terjadi di BEI. Selain pelaku, kedua institusi ini juga menelusuri calon emiten lain yang terlibat.


Di Indonesia Terima Gratifikasi Bisa Dipenjara 20 Tahun, Bagaimana dengan Negara Lain?

15 hari lalu

Ilustrasi Suap. shutterstock.com
Di Indonesia Terima Gratifikasi Bisa Dipenjara 20 Tahun, Bagaimana dengan Negara Lain?

Berikut hukuman bagi pelaku yang terbukti menerima gratifikasi di berbagai negara di belahan dunia.


Bankir Rusia Ditunjuk Menjadi Anggota Dewan IMF Meski Kena Sanksi AS

16 hari lalu

Logo IMF. wikipedia.org
Bankir Rusia Ditunjuk Menjadi Anggota Dewan IMF Meski Kena Sanksi AS

Ksenia Yudaeva, mantan deputi gubernur bank sentral yang terkena sanksi Amerika Serikat, akan mewakili Rusia di dewan Dana Moneter Internasional (IMF)


KY Rekomendasikan Sanksi Ringan Salah Satu Hakim Putusan Sela Gazalba Saleh

17 hari lalu

Ketua Komisi Yudisial (KY)Mukti Fajar Nur Dewata (kanan) dan Komisaris sekaligus ketua bidang pengawasan investigasi KY Joko Sasmito dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, ^ Maret 2023. KY akan memanggil majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan terkait putusannya yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar Pemilu 2024 ditunda. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
KY Rekomendasikan Sanksi Ringan Salah Satu Hakim Putusan Sela Gazalba Saleh

KY memutuskan bahwa salah seorang hakim yang menyidangkan perkara Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh untuk dijatuhi sanksi ringan.


Presiden Iran Sebut Negaranya Butuh Investasi Asing Lebih dari US$100 Miliar

19 hari lalu

Masoud Pezeshkian. Majid Asgaripour/WANA
Presiden Iran Sebut Negaranya Butuh Investasi Asing Lebih dari US$100 Miliar

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan pada Sabtu bahwa negaranya memerlukan investasi asing sebesar US$100 miliar