![Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]](https://statik.tempo.co/data/2021/04/24/id_1016834/1016834_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Militer Myanmar, yang merebut kekuasaan dalam kudeta dua tahun lalu, diundang untuk turut serta dalam pertemuan militer regional ASEAN yang diketuai bersama oleh Thailand dan Amerika Serikat.
Baca juga: Menlu Retno Marsudi: Krisis Myanmar Tak Mungkin Selesai dalam Setahun
Kelompok Kerja Pakar untuk Keamanan Maritim ASEAN Defense Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) selama lima hari akan dimulai pada 20 Februari. Pertemuan itu juga akan mencakup latihan “table top”.
Myanmar Now, sebuah publikasi online independen yang berfokus pada Myanmar yang melaporkan undangan tersebut pada Senin, mengatakan telah menerima bocoran dokumen yang menunjukkan latihan teoretis yang dirancang untuk menangani pencarian dan penyelamatan, pembajakan, dan penyelundupan obat-obatan, senjata, dan manusia.
Letnan Kolonel Martin Meiners, juru bicara Departemen Pertahanan AS, mengatakan kepada Myanmar Now bahwa militer Myanmar telah diundang sesuai dengan protokol ASEAN. “Kehadiran di forum ASEAN ditentukan oleh negara anggota ASEAN,” kata Meiners kepada outlet tersebut.
Selain 10 anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), pertemuan itu akan mencakup perwakilan dari mitra dialog Australia, Cina, India, Jepang, Selandia Baru, Rusia, Korea Selatan, dan AS.
ASEAN telah berjuang dengan berbagai cara menangani Myanmar, di tengah kegagalan para jenderal yang berkuasa untuk mewujudkan rencana yang seharusnya mengakhiri kekerasan yang dipicu oleh kudeta 1 Februari 2021.
Asosiasi tersebut telah melarang kehadiran perwakilan senior militer Myanmar dari KTT utama, tetapi setelah dua tahun pertumpahan darah, beberapa negara anggota menyerukan ASEAN untuk terlibat dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dibentuk oleh politisi terpilih yang disingkirkan para jenderal ketika mereka merebut kekuasaan.
Ada harapan bahwa Indonesia, yang mengambil alih kepemimpinan bergilir dari Kamboja untuk tahun 2023, akan mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Myanmar. Jakarta telah mendukung keterlibatan dengan NUG. Pada November, Presien Joko Widodo menyerukan agar larangan terhadap para jenderal juga dilakukan di luar KTT utama ASEAN.
Militer di bawah Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan akan mengadakan pemilihan pada Agustus tahun ini. Aung San Suu Kyi, pemimpin terpilih dan politisi paling populer di negara itu, telah dijatuhi hukuman penjara selama lebih dari 30 tahun setelah serangkaian persidangan rahasia.
Myanmar bergabung dengan ASEAN pada 1997 di bawah rezim militer sebelumnya.
Baca juga: Junta Myanmar Gelar Pemilu, Dinilai Hanya Akal-akalan
AL JAZEERA
